Konflik Lahan Mendominasi di Sumbar


Rabu, 10 Januari 2018 - 11:46:30 WIB
Konflik Lahan Mendominasi di Sumbar Sceenshot

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Sepanjang tahun 2017 sebanyak 214 pengaduan diterima Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang terkait persoalan hukum dan ketidakadilan yang didapat masyarakat. Hal itu disampaikan Direktur LBH Padang, Era Purnama Sari saat dengar pendapat dengan Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim di DPRD Sumbar, Selasa (9/1)

Disebut Era, laporan yang masuk ke LBH diantaranya berkaitan dengan ketidakpastian hak tenaga kerja buruh, berkaitan tambang tak berizin, kemudian konflik pertanahanan yang berhubungan dengan sektor perkebunan, kehutanan, energi terbaru, pertambangan dan lain-lain. Karena Sumbar terkenal dengan kearifan lokal tanah ulayatnya, jelas Era, konflik pertanahanan menjadi yang paling menonjol terjadi dan dilaporkan. Dimana sepanjang tahun lalu tercatat 79 ribu areal masuk dalam kawasan konflik.

Dari semua semua konflik pertanahan itu, tertinggi terjadi di sektor hutan. Dimana angkanya mencapai 45.492 hektar areal hutan masuk dalam kawasan konflik. Utamanya berkaitan dengan kawasan hutan lindung, penetapan kawasan hutan cagar alam, dan berkaitan dengan pembukaan energi terbaru di kawasan hutan. "Semua kasus ini perlu menjadi perhatian kita bersama," ujar Era.

Ditambahkan Era, konflik-konflik tadi terjadi antara masyarakat dengan perusahaan dan antara masyarakat dengan pemerintah. Dari semua laporan yang diterima LBH, dua kasus sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Diantaranya berkaitan dengan penebangan kayu di kawasan tanah ulayat di Kabupaten Agam. Dimana tahun 2016 lalu tanah ulayat masyarakat di Kabupaten Agam, ditetapkan sebagai kawasan cagar alam.

Karena telah menjadi kawasan cagar alam mereka yang melakukan penebangan kayu  ditangkap. Akibat ketidaktahuan, sebanyak dua orang masyarakat telah ditangkap dan diadili, disebabkan mengambil kayu di hutan. Era menilai masyarakat perlu didampingi, sebab penetapan kawasan cagar alam di daerah tersebut dilakukan tanpa melibatkan masyarakat.

Dituturkan Era, penangkapan masyarakat karena menebang kayu di kawasan cagar alam, Kabupaten Agam bukan hanya problem dua orang yang ditangkap tadi. Namun, karena sebahagian besar kawasan hutan di Maninjau, Agam sudah ditunjuk sebagai kawasan cagar alam, potensi-potensi masyarakat yang lain untuk ditangkap masih akan ada. Sementara putusan MK sudah jelas, masyarakat tidak bisa dipidana jika melakukan penebangan kayu tidak untuk tujuan komersil.

“Masyarakat butuh didampingi secara hukum agar mendapatkan keadilan dan hak-hak mereka,” imbuh Era.

Kemudian, kasus kedua yang juga mendapat perhatian lebih dari LBH Padang adalah, masalah pengembangan proyek geotermal di Kabupaten Solok. Dalam pengembangan proyek geotermal ini menurut dia telah terjadi juga penangkapan-penangkapan dan kriminilasi terhadap masyarakat yang melakukan penolakan. Untuk persoalan geotermal LBH Padang juga komit akan mendampingi masyarakat sampai ada kepastian hukum untuk mereka.

Disampaikan Era, pada dua kasus yang tengah aktif didampingi LBH di atas, ia juga berharap DPRD Sumbar bisa terlibat mendinginkan situasi, sehingga keadaan tidak berujung pada konflik yang lebih besar.

Menanggapi ini, Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan, DPRD akan serius menindaklanjuti laporan masyarakat dari masyarakat. Baik itu di bidang kehutanan maupun ESDM. DPRD akan meminta dinas terkait memfasilitasi pembentukan tim khusus untuk menginvestigasi laporan dan keluhan masyarakat.

"Pada tim itu harus ada akademisi, ahli di masing-masing bidang sehingga nanti hasil investigasi akan benar-benar sesuai dengan kenyataan dan kajian ilmiah. Hasil kerja tim ini nanti akan ditindaklajuti," ujar Hendra. (h/len)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 27 Juni 2019 - 20:13:10 WIB

    Gubernur Sumbar: Alhamdulillah Sumbar Aman dari Konflik Sosial

    Gubernur Sumbar: Alhamdulillah Sumbar Aman dari Konflik Sosial PADANG, HARIANHALUAN.COM— Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menyebut sejauh ini Sumbar masih cenderung aman dari berbagai ancaman konflik sosial. .
  • Kamis, 27 September 2018 - 08:28:29 WIB

    Parit Paga NKRI Sumatera Barat Tekan Potensi Konflik

    Parit Paga NKRI Sumatera Barat Tekan Potensi Konflik PADANG,HARIANHALUAN.COM-Dalam acara konferensi persnya di UJ BP cafe sebelah Polsek Kuranji, sekelompok pemuda di Kota Padang yang mengatasnamakan sebagai Parit Paga NKRI Sumatera Barat, menginginkan pesta demokrasi nanti bi.
  • Senin, 30 Oktober 2017 - 19:24:05 WIB

    Polemik di Limapuluh Kota, Kepala Daerah Berhentilah Berkonflik

    Polemik di Limapuluh Kota, Kepala Daerah Berhentilah Berkonflik PADANG, HARIANHALUAN.COM – Polemik berkepanjangan di birokrasi Kabupaten Limapuluh Kota ibarat bola salju. Menggelinding dan kian besar.Banyak kalangan yang mulai jengah, dan meminta bupati dan wakil bupati berkaca, sebab p.
  • Kamis, 19 Oktober 2017 - 14:24:18 WIB

    Cegah Konflik Berkepanjangan Tanah Pusako Tinggi Harusnya Bersertifikat

    Cegah Konflik Berkepanjangan  Tanah Pusako Tinggi Harusnya Bersertifikat PADANG, HARIANHALUAN.COM – Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, M Nurnas meminta pemerintah daerah mengajak masyarakat memanfaatkan program Prona yang telah disediakan untuk menerbitkan sertifikat tanah secara gratis. Dengan demiki.
  • Rabu, 18 Oktober 2017 - 13:04:11 WIB

    DPD RI Lakukan Kajian di Sumbar Konflik Tanah Jadi Sorotan

    DPD RI Lakukan Kajian di Sumbar Konflik Tanah Jadi Sorotan PADANG, HARIANHALUAN.COM –  Konflik lahan yang tak pernah putus-putus, menjadikan Sumbar sebagai salah satu daerah dengan tingkat konflik tertinggi. Sengketa yang kerap terjadi pada umumnya akibat penyalahgunaan pengelolaa.

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM