Soal Izin Nelayan, KKP Turunkan Tim ke Padang


Rabu, 10 Januari 2018 - 12:04:01 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Soal Izin Nelayan, KKP Turunkan Tim ke Padang Dokumentasi Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Lebih kurang 25 ribu Nelayan Bagan Sumbar untuk sementara waktu sudah dapat bernapas legas dan bisa melakukan aktivitas melaut sebagaimana biasa. Sebab, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKI) RI memastikan akan memperpanjang izin penggunaan bagan di atas 30 Gross Ton (GT) saat melaut di wilayah perairan Indonesia.

Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kelutan dan Perikanan (DKP) Sumbar Yosmeri kepada wartawan, Senin (8/1). Menurutnya, kepastian perpanjangan izin itu akan ditindaklanjuti dari aspek legalitas dengan turunnya Tim Gerai dari KKP RI untuk menyelesaikan SIUP dan SIPI di Padang dalam rentang 15-19 Januari nanti.

“Kami sudah menyampaikan surat kepada aparat penegak hukum, baik kepada Kapolda Sumbar maupun Komandan Lantamal II Padang, untuk bekerja sama memberi keamanan dan kenyamanan kepada nelayan yang melaut seperti biasa. Sebab, sudah ada kesepakatan antara perwakilan nelayan bagan, unsur DPRD Sumbar, dengan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Prof. Dr. Sjarief Wijaya pada Jumat 5 Januari 2018 di Jakarta,” kata Yosmeri.

Diterangkannya, rapat digelar dalam rangka menindaklanjuti berakhirnya Surat Edaran (SE) KKP RI Nomor.B.664/DJPT/PI.220/VI/2017 Tentang Perpanjangan Masa Peralihan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia per 31 Desember 2017.

“Selain itu ini juga diambil setelah memperhatikan aspirasi nelayan Sumbar yang disampaikan ke kantor DKP Sumbar pada 2 Januari 2018, serta Surat Gubernur Sumbar tertanggal 3 Januari 2018 No.523/6-DKP.2/2018 tentang Penyampaian Aspirasi Nelayan Bagan Sumbar yang ditujukan kepada Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI,” imbuhnya.

Beberapa poin disampailkan kepada aparat penegak hukum terkait dengan kepastian perpanjangan izin melaut seperti biasa tersebut, di antaranya, (1) Nelayan Bagan Sumbar diperbolehkan melaut seperti biasa dengan menggunakan alat tangkap yang selama ini digunakan, baik ukuran waring mau pun ukuran lampu.

Ke-(2), agar legalitas nelayan tersebut lebih terjamin dan memiliki kepastian hukum, maka akan dilakukan pelayanan perizinan dari KKP pusat ke Padang untuk menindaklanjuti SIUP dan SIPI. (3), dalam pelayanan SIUP dan SIPI tersebut, nelayan diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015, tapi untuk persayaratan pengadaan Vessel Monitoring System (VMS) diberi keringanan.

“Terakhir, ke-(4), setiap pengawas di lapangan dapat memahami dan memberikan pertimbangan agar nelayan bagan dapat melaut seperti biasa. Jadi, dengan keputusan ini nelayan diberi kesempatan melaut sebagaimana biasa. Kita tentu bersyukur dengan perpanjangan ini,” tukas Yosmeri.

Sebelumnya pada 2 Januari lalu, ratusan nelayan bagan di atas 30 Gross Ton (GT) yang merupakan gabungan nelayan dari berbagai daerah dan organisasi nelayan, mendatangi DKP Sumbar. Kedatangan ratusan nelayan ke Kantor DKP Sumbar sekira pukul 10.30 itu, guna meminta jaminan keselamatan agar tidak ditangkap saat melaut.

Permintaan itu disampaikan dalam unjuk rasa di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Selasa (2/1), sekaitan dengan berakhirnya surat edaran yang membolehkan aktivitas mereka per 31 Desember 2017, dan tak kunjung direvisi atau dicabutnya Permen 71 Tahun 2017 yang melarang aktivitas melaut pada bagan di atas 30 GT. (h/isq)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 12 April 2018 - 09:54:24 WIB

    Soal Novel Baswedan, Presiden Didesak Bentuk TGPF

    Soal Novel Baswedan, Presiden Didesak Bentuk TGPF PADANG, HARIANHALUAN.COM — Puluhan aktivitas yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Antikorupsi berkumpul di Tugu Monumen Gempa, Rabu (11/4) malam. Mereka mendesak Presiden Jokowi untuk segera membent.
  • Rabu, 07 Maret 2018 - 09:57:46 WIB

    Soal GAKY, DPRD Minta Pemprov Berkonsultasi

    Soal GAKY, DPRD Minta Pemprov Berkonsultasi PADANG, HARIANHALUAN.COM - Pasca dicabutnya Peraturan Mentri (Permen) Nomor 63 tahun 2010 sebagai acuan hukum untuk Ranperda Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), DPRD Sumbar meminta pemerintah daerah mempe.
  • Senin, 08 Januari 2018 - 17:51:35 WIB

    Soal Menara Masjid Raya, DPRD Minta Pembangunannya Dipercepat

    Soal Menara Masjid Raya, DPRD Minta Pembangunannya Dipercepat PADANG, HARIANHALUAN.COM -  Komisi IV DPRD Sumbar mendorong penyelesaian menara Masjid Raya Sumbar dipercepat. Salah satu tujuannya dalam rangka mendukung penerapan wisata halal yang ada di Sumbar..
  • Senin, 30 Oktober 2017 - 19:21:08 WIB

    Soal Korban Crane di Arab Saudi Pemerintah Diminta Proaktif

    Soal Korban Crane di Arab Saudi  Pemerintah Diminta Proaktif PADANG, HARIANHALUAN.COM- Setelah dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, desakan agar pemerintah memperjuangkan ganti rugi untuk korban kecelakaan crane (alat berat) di Arab Saudi juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Da.
  • Kamis, 26 Oktober 2017 - 10:31:58 WIB
    PEMICU TURUNNYA INDEKS DEMOKRASI

    BPS: Sumbar Tidak Transparan Soal Anggaran

    BPS: Sumbar Tidak Transparan Soal Anggaran PADANG, HARIANHALUAN.COM - Berdasarkan riset Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang tahun 2016, turunnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat dipengaruhi juga oleh ketidaktransparan dalam penggunaan anggaran. Ke dep.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM