DPRD Akan Panggil KAI


Jumat, 12 Januari 2018 - 09:57:47 WIB
Reporter : Tim Redaksi
DPRD Akan Panggil KAI Ilustasi.NET

Polemik kepemilikan lahan antara Basrizal Koto dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dianggap sudah keluar dari konteks hukum. Basko sebagai pemilik lahan yang sah sesuai sertifikat, terus “diserang” PT KAI dengan cara-cara tak elok. Salah satunya, adanya permintaan pemutusan segala akses ke Basko Hotel dan Basko Grand Mall oleh PT KAI ke PT PLN, Telkom dan PDAM. Polemik ini menjadi perhatian serius DPRD Sumbar.

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Sebagai investor yang juga putera daerah, Basko semestinya mendapat dukungan dari kalangan yang berkompeten. Selain sudah membuka peluang kerja dan dunia usaha, Basko juga turut serta memberi sumbangsih dalam pembangunan.

Namun, hal itu nyaris tidak didapatkan. Hal inilah yang menjadi landasan DPRD Sumbar untuk turut campur menjembatani persoalan antara Basko dan PT KAI. Sebab, jika terus dibiarkan menggelinding, persoalan yang terjadi akan membuat buruk iklim investasi di Sumbar.

Rencananya, DPRD Sumbar memanggil PT KAI untuk membahas polemik. Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano menyebutkan, rencana pemanggilan PT KAI akan segera dilakukan, dan akan dikomunikasikan dengan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar nantinya juga dilibatkan.

“Masalah yang dihadapi kedua belah pihak, antara PT KAI dan Basko kami lihat berpotensi mengganggu iklim investasi di Sumbar. Bahkan perseteruan ini telah nyata merugikan kedua belah pihak. Kami berharap jika memang masalah ini ditempuh lewat jalur hukum sebelumnya, maka keduanya harus mematuhi keputusan hukum yang berlaku. Jangan ada upaya-upaya tindakan di luar hukum,” kata Arkadius saat menerima kedatangan Basrizal Koto di ruangan kerjanya, Kamis (11/1).

Lebih tegas Arkadius menyampaikan, siapapun yang bersengketa di Sumbar, tidak elok jika sampai memperburuk iklim investasi. Oleh karena itu, ia berharap agar objek-objek yang tidak termasuk dalam objek perkara, untuk tidak diusik. Sebab akan amat mempengaruhi perekonomian masyarakat secara umum. “Utamanya tempat dimana invetasi ditanamkan. Saat banyak pekerja yang menggantungkan hidup di sana, terganggunya tempat mereka bekerja akan berpengaruh pada ekonomi keluarga masing-masing. Itu buruk untuk Sumbar,” lanjutnya.

Dijelaskan Arkadius, upaya PT KAI yang menyurati PT PLN, PT Telkom, dan PDAM untuk memutus segala akses ke Basko Grand Mall dan Basko Hotel tidaklah elok. "Walau dalam proses hukum antara PT KAI dan PT BMP ini banyak dinamika yang dilewati, ujung-ujungnya lahan itu belum bisa dieksekusi. Harusnya putusan hukum itu dipatuhi dulu dan jangan ada upaya di luar itu," ujarnya lagi.

Maka dari itu, lanjut dia, DPRD akan mencoba mengambil langkah bijak dengan melihat persoalan ini secara utuh. PT KAI rencananya akan dipanggil. Masalah ini juga akan dibicarakan dengan pemerintah daerah dengan tujuan agar pemerintah turut terlibat menengahi. "Pemerintah memang harus hadir di sini. Harus ikut terlibat menyelesaikan permasalahan," ulas Arkadius.

Dalam pertemuan, Basrizal Koto menjelaskan kronologis perselisihan pihaknya dengan PT KAI.  (h/isq/len)
 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM