Sumbar Rumuskan Aksi Nyata Tangkal LGBT


Jumat, 12 Januari 2018 - 11:03:36 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Sumbar Rumuskan Aksi Nyata Tangkal LGBT Ilustasi.NET

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Upaya penangkalan berkembangnya perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Sumatera Barat mulai mengerucut. Stakeholder terkait sepakat menolak perilaku LGBT karena bertentangan dengan nilai dan norma yang dianut masyarakat. Selanjutnya, tinggal bagaimana aksi nyata atas penolakan itu terwujud. Bisa dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda), merevisi Perda Anti Maksiat, atau instrumen hukum lainnya.

Wacana itu menjadi kesimpulan usai digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan LGBT di Sumbar  yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Auditorium Gubernuran, Kamis (11/1). Seluruh stakeholder terkait mulai dari Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Sumbar, alim ulama, niniak mamak, bundo kanduang, Dinas Kesehatan, konselor HIV/AIDS, perwakilan LSM, akademikus, insan pendidikan, dan perwakilan organisasi lainnya ikut terlibat dalam pertemuan tersebut.

Mewakili Pemprov Sumbar, Asisten II Setdaprov Sumbar Syafruddin menjelaskan, Pemprov sepakat untuk menentang perluasan perilaku LGBT di Sumbar, karena berdampak buruk terhadap perkembangan kehidupan masyarakat, terutama mengingat salah satu dampak yang disebabkan perilaku ini adalah penularan HIV/AIDS. 

“Sebagaiman disampaikan Ketua MUI Sumbar Ustad Gusrizal tadi, kami sepakat menentang perluasan itu. Sekarang tinggal bagaimana semangat menentang itu ditularkan kepada seluruh masyarakat di Sumbar. Sebab, LGBT boleh dianggap sama dengan narkoba, keduanya sama-sama penyakit perilaku. Upaya penangkalannya, adalah upaya membangun ketahanan keluarga,” kata Syafruddin.

Setidaknya, lanjut Syafruddin, hingga Maret nanti sudah didapatkan kerangka jelas di provinsi dan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti kesepakatan penangkalan perluasan LGBT di Sumbar. Oleh karena itu tim yang dibentuk melalui Balitbang untuk melakukan survei LGBT di Sumbar, serta pihak terkait lainnya, dapat memaksimalkan waktu yang ada untuk mengumpulkan data dan membahas langkah selanjutnya yang akan diambil.

 “Ada usulan membuat Perdanya, ada usulan merevisi Perda Anti Maksiat (Perda Nomor 11 Tahun 2010) dan memasukkan penangkalan LGBT di dalamnya, tapi itu perlu pengkajian lagi. Bappeda juga harus mengkaji ini, karena tentu ada penganggarannya. Setidaknya sampai Maret nanti kita sudah dapat informasi data yang akurat, sehingga lekas mengambil langkah meminimalisir keadaan yang terjadi,” katanya lagi.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat dalam paparannya menyampaikan, ada kecenderungan masalah ekonomi ikut melatarbelakangi berkembangnya perilaku LGBT di Sumbar. Sebab itu, LGBT mesti menjadi masalah bersama, dan penangkalannya pun menjadi aksi yang harus dilakukan bersama.

“Sekarang masalahnya di action. Seluruh pihak sudah jelas sikapnya. Untuk itu regulasinya harus ada. Kalau tidak, tidak ada penganggaran. Kita punya Perda Anti Maksiat, apakah opsinya itu yang direvisi atau ada Perda baru. Dalam kondisi mendesak, boleh Program Pembentukan Perda (Propemperda) direvisi, sehingga tidak perlu menunggu tahun depan. Jika naskah akademik revisi Perda Anti Maksiat segera masuk, 2 atau 3 bulan bisa clear. Dan harus melibatkan masyarakat,” kata Hidayat.



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 15 November 2018 - 10:57:27 WIB

    Pemerintah Diminta Perbaiki Jembatan di Sumbar

    Pemerintah Diminta Perbaiki Jembatan di Sumbar JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota DPD RI Emma Yohanna mendesak pemerintah untuk segera membangun jembatan dan jalan di beberapa daerah di Sumbar yang rusak akibat bajir beberapa waktu lalu..
  • Selasa, 13 November 2018 - 12:09:24 WIB

    Tak Bayar Pajak, Hotel Balairung Milik Pemprov Sumbar Disegel

    Tak Bayar Pajak, Hotel Balairung Milik Pemprov Sumbar Disegel PADANG, HARIANHALUAN.COM - PT Balairung sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumbar kedapatan tidak membayar pajak pada pada Pemerintah DKI Jakarta sebagai provinsi tempat hotel itu berdiri. Temuan ini .
  • Senin, 12 November 2018 - 21:19:31 WIB

    Korban Lion Air Dimakamkan di Padang, PT. Jasa Raharja Sumbar Berikan Santunan

    Korban Lion Air Dimakamkan di Padang, PT. Jasa Raharja Sumbar Berikan Santunan PADANG, HARIANHALUAN.COM-PT Jasa Raharja Cabang Sumbar, kembali berikan santunan kepada korban kecelakaan pesawat pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 610 PQLQP yang jatuh di perairan laut utara Karawang. Masing-masin.
  • Kamis, 08 November 2018 - 20:35:10 WIB

    Pakar Hukum: LGBT di Sumbar Diberantas dengan Hukum Adat

    Pakar Hukum: LGBT di Sumbar Diberantas dengan Hukum Adat PAYAKUMBUH, HARIANHALUAN.COM--Akhir-akhir ini, persoalan LGBT menjadi perhatian masyarakat Sumbar. Apalagi setelah Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) merilis angka pelaku LGBT di ranah minang mencapai jumlah yang fant.
  • Senin, 05 November 2018 - 19:07:20 WIB

    Jasa Raharja Sumbar Berikan Santunan Rp50 Juta Kepada Ahli Waris Fauzan Azima

    Jasa Raharja Sumbar Berikan Santunan Rp50 Juta Kepada Ahli Waris Fauzan Azima PADANG, HARIANHALUAN.COM-PT. Jasa Raharja Cabang Sumbar, melalui perwakilan Bukittinggi, menyerahkan jaminan santunan kepada ahli waris Fauzan Azima, salah satu penumpang kecelakaan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan J.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM