LKAAM dan Bundo Kanduang: Revisi Perda Maksiat Untuk LGBT Jangan Hanya Wacana 


Rabu, 24 Januari 2018 - 21:47:02 WIB
LKAAM dan Bundo Kanduang: Revisi Perda Maksiat Untuk LGBT Jangan Hanya Wacana  Ilustasi.NET

PADANG, HARIANHALUAN.COM-Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kanduang berharap, rencana revisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat dalam rangka pelarangan aktivitas LGBT di Sumbar hendaknya bukan hanya sekedar wacana dari Pemprov dan kalangan DPRD Sumbar. 

Pihak LKAAM dan Bundo Kanduang menginginkan wacana yang telah dilempar ke masyarakat ini segera direalisasikan. Hal itu untuk mencegah tumbuh suburnya penyakit seksual menyimpang LGBT di Sumbar.

Ketua LKAAM Sumbar, Sayuti Malik menyebut, jika Pemprov dan DPRD punya rencana untuk merevisi Perda yang telah ada mengatasi LGBT, hendaknya itu segera dijalankan. Jangan menunggu terlalu lama.
Kemudian dalam Perda yang akan direvisi ia berharap hukum-hukum adat juga dimasukan.

"Mengatasi penyakit LGBT tak cukup dengan hukum negara saja, hukum adat juga harus dimasukkan untuk memberi efek jera," tegas Sayuti saat berbincang dengan Haluan, Rabu (24/1).

Menurut Sayuti, hukum adat harus diturutsertakan, karena melalui penegakan hukum adat individu yang melanggar akan diberi rasa malu ketika berbuat salah. 

Kemudian, akan ada juga keadilan bagi mereka yang tak bersalah. Hal itu karena, ketika seseorang yang dituduh melakukan suatu perbuatan tak benar, kemudian dalam proses peradilan adat tak terbukti, yang bersangkutan bisa dilepas dan dimaafkan.

Dituturkan Sayuti, semua bisa terjadi karena dalam hukum adat ada istilah D4 (dibuang, diusir, dimalukan,dan dikucilkan). Maksud dari ini adalah, mereka yang melanggar norma akan mendapat hukuman dibuang dari nagari, diusir, dimalukan atau dikenal dengan diarak sekeliling kampung, dan akan dimaafkan jika terbukti tak bersalah.

"Jika 4D dalam hukum adat dituangkan dalam Perda dan dijalankan maksimal, saya yakin tak akan ada yang berani melanggar. Namun jika yang dimasukkan hanya hukum negara seperti dipidana, tidak semua pelaku akan jera. Sebab dalam lapas mereka tetap bisa makan, tidur, olahraga dan sebagainya. Keluar dari sana bisa-bisa pelaku LGBT ini akan menyimpang lagi," imbuhnya.

Ditambahkan Sayuti, pihaknya berharap menambahkan hukum adat dalam rencana revisi Perda tadi bisa mendapat perhatian oleh Pemprov. 

"Tak hanya itu, yang akan memberi hukuman dalam peradilan adat ini adalah niniak mamak dan lembaga adat. Sesuai yang berlaku, niniak mamak dalam memberi hukuman mesti adil. "Tibo dimato indak dipiciangkan, tibo diparuik indak dikampihkan,"ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bundo Kanduang Sumbar, Puti Reno Raudhah Thaib mengatakan, sangat setuju dan mendukung rencana Pemprov dan DPRD membuat aturan larangan LGBT. Apakah itu dalam bentuk melahirkan Perda baru atau merevisi Perda yang telah ada sebelumnya.

LGBT, ulas Reno, hakikatnya akan memunahkan manusia. Karena manusia yang kawin sejenis tidak akan berketurunan. Kemudian menurut penelitian dan kajian para ahli, penyakit- penyakit berbahaya juga mudah ditularkan dari perilaku seks menyimpang ini. 





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM