KSPSI Sumbar Bersikap, Mau Dikemanakan Seribuan Karyawan Basko?


Selasa, 30 Januari 2018 - 18:06:09 WIB
KSPSI Sumbar Bersikap, Mau Dikemanakan Seribuan Karyawan Basko? Dokumentasi Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM –Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumbar meminta pemerintah daerah tidak diam saja terkait nasib seribuan karyawan Basko Hotel dan Basko Grand Mall yang jadi pihak terdampak eksekusi. Persoalan ini menyangkut hajat orang banyak, bukan hanya antara Basrizal Koto (Basko) dan PT KAI semata.

Ketua KSPSI Sumbar Arsukman Edi mengatakan, karena ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. “Pemerintah daerah dalam hal ini, harus ambil bagian untuk mencarikan solusi yang terbaik dalam perkara Basko dan PT KAI. Ini bukan soal hukumnya, tapi lebih kepada nasib seribuan karyawan mencari nafkah dan menggantungkan hidup di sana,” terang Arsukman Edi, Senin (29/1) malam.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar, Maulana Yusran sebelumnya juga menyesalkan eksekusi. Maulana Yusran menyarankan PT Kerata Api Indonesia (KAI)—pihak yang beperkara dengan Basko Group— dan Pengadilan Negeri Padang untuk tidak melihat masalah tersebut dari sudut pandang kalah dan menang, tetapi melihat cara penyelesaiannya. Menurutnya, PT KAI sebagai presentasi negara harus melihat persoalan secara menyeluruh karena pemerintah juga mendapatkan dampak buruk masalah ini. Jika pemerintah kehilangan investor, apalagi investor yang perusahaannya banyak karyawan, pemerintah akan rugi karena hal ini berdampak terhadap ekonomi, pendapatan asli daerah, dan pengangguran.

 “PHRI juga menyesalkan Pemko Padang yang terkesan membiarkan saja cara eksekusi yang dilakukan kemarin. Bagaimana pun, mal dan hotel Basko itu mendatangkan PAD bagi Padang. Anggaplah Basko salah dalam perkara ini, tapi jangan melihat Basko dari sisi negatif. Lihat juga sisi positifnya. Basko itu pejuang investasi di Padang. Kalau Pemko Padang hanya membiarkan perkara ini dan melihat kalah dan menang saja, Pemko Padang bisa dikatakan salah juga karena kenapa dulu mengeluarkan izin mendirikan bangunan bagi hotel dan mal Basko,” tuturnya.

Dia juga menyarankan Pemko Padang untuk memfasilitas PT KAI dengan Basko Group agar masalahnya dua pihak itu selesai sehingga tidak mengorbankan citra Kota Padang sebagai destinasi wisata dan tempat berinvestasi. “Pemko Padang harus melihat ini masalah ini tidak hanya masalah Padang, tetapi juga Sumbar. Sumbar sedang bersaing dengan provinsi lain dalam hal pariwisata. Saya tidak bermaksud mengintervensi Pemko Padang, tetapi tamu yang kemarin terpaksa keluar dari hotel bukan menyalahkan pemilik hotel, melainkan menyalahkan Pemko Padang. Mereka akan mempertanyakan, ke mana pemerintah kotanya, kok bisa bangunan sebesar ini seperti ini eksekusinya,” ucapnya.

Sebelumnya, seratusan karyawan Basko menggelar unjuk rasa ke DPRD Sumbar, Pengadilan Negeri Padang dan Balaikota Padang. Para karyawan meminta pemangku jabatan untuk ikut memikirkan nasib mereka dan operasional tempat bekerja. Jika tidak, ancaman PHK di depan mata. Para pekerja kehilangan mata pencarian di tengah sulitnya kondisi kehidupan saat ini.

Memilih Tutup Mulut

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]