Terkait Operasional Basko Group, DPRD Padang Akan Minta Keterangan PLN


Kamis, 01 Februari 2018 - 09:44:18 WIB
Terkait Operasional Basko Group, DPRD Padang Akan Minta Keterangan PLN Dokumentasi Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Eksekusi fisik terhadap bangunan Basko Hotel dan Basko Grand Mall yang berdampak pada ancaman hilangnya mata pencarian seribuan karyawan, jadi pembahasan di DPRD Padang. Rencananya, wakil rakyat yang berkantor di Gedung Bundar Sawahan tersebut akan mengundang pihak Basko, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT PLN untuk mencarikan solusi terbaik.

Ketua Komisi IV DPRD Padang Maidestal Hari Mahesa menyebutkan, persoalan antara PT KAI dan Basko tidak hanya soal hukum, tapi juga dampak sosial ekonomi yang timbul dan kini dirasakan. Sejak eksekusi, Basko Hotel dan Basko Grand Mall yang menjadi tonggak perekonomian Padang tidak beroperasi dikarenakan terputusnya aliran listrik. Otomatis seribuan karyawan yang menggantungkan hidup di sana tidak bekerja dan terancam dirumahkan.

“Ini buruk bagi Padang. DPRD tidak melihat sisi hukumnya, tapi ke sisi sosial ekonomi. Dimana, akibat eksekusi seribuan warga kota ini bisa kehilangan mata pencarian. Pemerintah daerah tidak boleh menutup mata akan hal ini. Pekerja di Basko Hotel dan Basko Grand Mall mesti mendapat perlindungan dan kepastian akan nasibnya. Itu tugas pemerintah daerah, termasuk DPRD sebagai perwakilan rakyat di parlemen,” tutur Maidestal, Rabu (31/1) malam.

Dipaparkan Maidestal, dengan investasi besar yang dilakukannya, Basko sudah selayaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah, terutama dalam mencari solusi permasalahan yang terjadi. “Usaha Pak Bas (Basko-red) di Padang ini jelas menguntungkan pemerintah, baik dari pajak dan daya serap tenaga kerja. Dengan begitu, sudah semestinya ketika ada permasalahan, dicarikan secara bersama-sama solusinya. Pemerintah daerah jangan enaknya menarik pajak saja, tapi ketika ada permasalahan malah lepas tangan,” tutur Maidestal.

Menurut Maidestal, persoalan yang kini terjadi jadi tanggungan pemerintah daerah, terutama Pemko Padang yang mengutip pajak ke Basko Group.

“Pemko juga punya tanggung jawab, sama seperti DPRD, karena yang bekerja di Basko Group itu hampir seluruhnya warga Padang. Alangkah naifnya jika dibiarkan berlarut. Carikan solusi terbaik,” sebut politisi muda yang juga Ketua DPC PPP Padang tersebut.

Terkait persoalan listrik, Maidestal menyebutkan, dalam waktu dekat DPRD Padang akan mengundang pihak PLN dan PT KAI untuk berdialog, sekaligus meminta agar suplai listrik dialirkan ke Basko Hotel dan Basko Grand Mall.

“DPRD Padang akan membuka mediasi ke pihak-pihak terkait, terutama PLN dan PT KAI, agar ada solusi listrik bisa dialirkan ke bangunan, dan Basko Hotel dan Basko Grand Mall bisa beroperasi. Sekali lagi, DPRD tidak akan masuk ke persoalan hukum, tapi ke persoalan kemasyarakatannya. Ketika ada masyarakat yang terdampak buruk dari setiap persoalan, DPRD akan ikut hadir mencarikan solusinya,” tegas Maidestal.

Anggota DPRD tiga periode tersebut juga menyentil sikap diam Pemprov Sumbar terhadap persoalan yang dialami Basko. Pemprov seolah tidak mau tahu saja dengan persoalan yang terjadi.

“Pertanyaannya, ini ada apa? Kenapa ketika Pak Bas, investor lokal bermasalah, Pemprov diam saja. Jangan sampai masyarakat berpikir liar karena sikap diam itu dan mengaitkan hal ini pada masa lalu, termasuk masalah tahun 2014, yang saya rasa orang banyak sudah paham. Pemprov mestinya membuktikan kalau melindungi setiap investor yang datang. Kalau tidak, akan menjadi perseden buruk. Orang bisa memberikan penilaian lain. Investor lokal saja tidak dilindungi, apalagi investor luar,” papar Maidestal.

Wali Kota Padang Mahyeldi juga sudah mengkhawatirkan kondisi kota yang dipimpinnya pascaeksekusi lahan Basko Mall dan Hotel. Padahal, kota ini tengah berkembang, ditambah lagi helatan nasional akan berlangsung di Padang, yakni Hari Pers Nasional (HPN) 2018 dan akan dihadiri Presiden Jokowi. 21 Januari lalu, Wako melihat langsung kondisi bagian gedung yang rusak.

Sebagai wujud kekhawatirannya, tegas ia menolak Padang dikatakan sebagai kota yang tidak kondusif untuk investasi karena banyak pihak yang sedang bergerak untuk menanam investasi ke kota ini. Oleh karena itu, meminta semua pihak yang berhubungan dengan masalah Basko-PT KAI untuk menciptakan suasana yang kondusif di kota ini, apalagi pada 8—9 Februari nanti presiden akan ke Padang untuk menghadiri HPN.

“Tidak ada masalah yang tidak bisa dicarikan solusinya,” ujarnya saat melihat kondisi ratusan karyawan mall Basko yang telantar di mall tersebut.

Kepada ratusan karyawan di sana, Mahyeldi menyampaikan, Basko merupakan orang yang pertama membangun mal di Padang, yakni Minang Plaza. Dengan berdirinya mal itu, terjadi pergerakan ekonomi yang luar biasa di Padang, seperti berkembangnya usaha-usaha. Karena itu, ia prihatin melihat masalah yang menimpa Basko kali ini.

“Kita sangat prihatin, ada 1.200 orang karyawan di Basko Grand Mall dan Hotel. Mereka perlu jaminan, bagaimana bisa beraktivitas kembali. Hal ini harus menjadi pertimbangan seluruh pihak,”kata Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, usaha-usaha di mal Basko, seperti Matahari dan Foodmart yang memiliki ratusan karyawan, membutuhkan jaminan untuk bisa beraktivitas kembali. Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat masalah Basko dengan PT KAI perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha-usaha di mall dan hotel Basko.

“Kami sebagai Pemerintah Kota Padang akan mengambil langkah-langkah untuk membantu penyelesaian masalah ini, dengan melihat aturan-aturan yang terkait masalah ini. Kami akan memberikan teguran kepada pihak yang melanggar hukum. Kami juga akan coba mencarikan solusinya kepada PT KAI. Kami dengar sudah ada komunikasi pihak Basko dengan PT KAI. Mudah-mudahan semua pihak bisa berpikir jauh ke depan sehingga Kota Padang tetap kondusif,” tuturnya.

Wakil Walikota Padang Emzalmi juga prihatin atas eksekusi bangunan Basko Hotel dan Mall yang terjadi Kamis (8/1). Basrizal Koto menurut Emzalmi adalah sosok yang berjasa dalam membangun dunia usaha dan lapangan kerja di Kota Padang. Dieksekusinya Basko berdampak buruk bagi warga kota. Terutama ribuan karyawan dan pedagang yang berjualan didalam Basko Grandmall. “Kita prihatin. Ada banyak pedagang dan karyawan yang mengantungkan hidup di sana. Semestinya itu dipikirkan,” ucap Wawako Emzalmi.

Emzalmi berharap, instansi yang ada, apabila mengalami permasalahan dengan investor harus diselesaikan dengan cara yang baik. Sebab, bagaiamana pun, keberadaan investor tentunya membawa dampak pembangunan terhadap pemerintah daerah. Basko dianggap sebagai pihak yang memiliki kontribusi jelas untuk Padang.

“Setidaknya, setiap ada investor yang berinvestasi ada tenaga kerja yang diserap. Ini sangat dibutuhkan, dalam menggurangi jumlah penggangguran. Mestinya hal ini juga harus jadi bahan pemikiran,”ucap Emzalmi.

Dikatakan Emzalmi, terkait pemberian kepastian hukum bagi investor di Kota Padang, Pemko sudah memberikan jaminan, asalkan investor tersebut sudah melakukannya melalui jalur resmi atau sesuai dengan prosedur.

“Sebenarnya untuk investasi, pemko sudah memberikan jaminan, berkaitan dengan perizinan. Yang menjadi kewenangan pemerintah kota, apakah perizinan baik izin prinsip, izin bangunan, izin usaha, dan izn tempat usaha. Sepanjang hal yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah kota pasti kita berikan dukungan, sehingga mereka bisa beroperasi,”jelasnya.

Meski demikian, soal hukum pihaknya mengaku tidak bisa ikut serta. “Pak Basko telah memberikan dampak bagi masyarakat dan Pemko dengan usahanya. Adanya Basko Grandmall dan hotel, bisa menyerap ribuan tenaga kerja. Namun,  soal hukum kita tidak bisa intervensi. Mudah-mudahan polemik cepat selesai, sehingga pedagang dan karyawan bisa kembali bekerja untuk memenuhi kehidupan,”kata Emzalmi. (h/ben)


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]