PT. KAI Dianggap Salah Kaprah, Grondkaart Bukan Bukti Kepemilikan Tanah


Selasa, 06 Februari 2018 - 09:32:08 WIB
PT. KAI Dianggap Salah Kaprah, Grondkaart Bukan Bukti Kepemilikan Tanah Anggota DPD RI saat mengunjungi Basko Mall dan Hotel, Padang, Senin (6/2). Irham

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Pernyataan mengejutkan keluar dari mulut anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Andi Surya terkait polemik lahan Basko, dalam pertemuan dengan sejumlah pihak di Balai Kota Padang, Senin (5/2). Andi memastikan, bangunan yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang atas permintaan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) tidak pernah tercatat sebagai aset negara.

Andi Surya yang merupakan anggota DPD asal Lampung bukan sembarang berkata. Sebelum memastikan status lahan yang dieksekusi, dia mendatangi dulu Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hasil konfrontir dengan jajaran Kemenkeu, bangunan yang dieksekusi itu tidak masuk ke dalam aset yang dikuasai negara. “Dua bangunan yang dieksekusi itu tidak ada tercatat sebagai aset negara di Kemenkeu. Saya pastikan hal ini, karena saya telah bertemu dengan pihak Kemenkeu itu sendiri,” ucapnya saat pertemuan PT KAI dan PT BMP dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) di Balai Kota Padang, Senin (5/2).

Baca Juga : Diduga Jadi Korban Pengeroyokan, Seorang Polisi Meninggal di Trotoar

Dilanjutkan Andi, jika disesuaikan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60, itu artinya masyarakat yang sudah menempati wilayah grondkaart lebih dari 20 tahun bisa mengajukan sertifikasi kepada BPN. “Itu haknya rakyat untuk melakukan. Termasuk haknya Basrizal Koto. Saya tidak memihak kepada siapa-siapa, tetapi saya melihat dari sisi hukum dan aturan, bahwa Basko memiliki hak untuk memiliki tanah itu tanpa diganggu oleh PT KAI,”sebut Andi.

Sambungnya, ia telah melakukan peninjauan ke lapangan. Melihat dari rel kereta api yang ada di sekitar, bahwa seharusnya eksekusi tersebut tidak sampai ke Basko Hotel dan Basko Grand Mall. “Kalau sesuai aturan enam meter kiri dan kanan tersebut, seharusnya tidak sampai kepada bangunan hotel dan mal. Tanah yang dimiliki PT KAI itu hanya enam meter kiri dan kanan dari rel,” katanya.

Baca Juga : Edarkan Narkoba, Oknum ASN Lapas Bukittinggi dan Tiga Rekannya Diciduk

Ia mengingatkan pihak kepolisian berhati-hati atas persoalan yang mengatasnamakan grondkaart. “Saya melihat PT KAI sudah bertindak di luar batas, karena melanggar Undang-Undang Perkeretaapian. Kita lihat saja saat ini, PT KAI bahkan berani mengklain tanah miliknya walaupun berada ratusan meter dari rel,” tutur Andi.

Zainir selaku Humas PT KAI menyatakan bahwa bukti kepemilikan PT KAI atas lahan tersebut adalah grondkaart yang terbit sejak zaman Belanda. “Semua kepemilikan kami tidak diakui oleh BPN. Padahal kami BUMN dengan dasar kepemilikan grondkaart. Eksekusi yang dilakukan adalah eksekusi atas putusan yang telah inkrah. (h/mg-mel)

Baca Juga : Lagi! TKI Disiksa di Malaysia, Gaji 5 Tahun tak Dibayar

 

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]