Hasil Raker DPD RI ke Padang, PT KAI Tak Berhak Atas Lahan Basko


Selasa, 06 Februari 2018 - 09:39:10 WIB
Hasil Raker DPD RI ke Padang, PT KAI Tak Berhak Atas Lahan Basko Kunjungan DPD RI ke Balaikota Padang dalam mediasi pengusaha minang dengan PT. KAI, Senin (6/2). Irham

Rapat kerja Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan sejumlah pihak terkait polemik lahan antara Basko dan PT KAI di Balai Kota Padang, berjalan alot. Bahkan, perwakilan PT KAI keluar dari ruangan. Sejumlah fakta baru terungkap dalam rapat itu.

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan, seperti apa pun sengketa yang terjadi di atas lahan tempat bergantungnya hidup banyak pekerja, tetaplah kenyamanan pekerja harus menjadi prioritas. Dengan demikian, para pihak perlu menyampaikan segala kepastian administrasi kepada pihak keamanan, agar kenyamanan pekerja menjadi terjamin.

Baca Juga : Kasus Korupsi, Mantan Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Mulai Diadili

Poin itu menjadi salah satu kesimpulan yang “dibungkus” BAP DPD RI usai menggelar rapat kerja (raker) untuk mendapatkan pandangan komprehensif, memediasi, dan menengahi polemik sengketa lahan yang terjadi antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre Sumbar dengan PT Basko Minang Plaza (BMP), di Kantor Balaikota Padang, Senin (5/2).

Rapat yang dipimpin Ketua BAP DPD RI Abdul Gafar Usman itu dihadiri perwakilan PT KAI Divre Sumbar, PT BMP, Kanwil Agraria dan Tata Ruang Sumbar, Gubernur Sumbar diwakili Kadishub Sumbar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, Kapolresta Padang, dan H. Basrizal Koto selaku pemilik lahan tempat berlangsungnya eksekusi 18 Januari 2018 lalu, yang menyebabkan tidak beroperasinya Basko Hotel dan Basko Grand Mall sejak hari itu hingga 3 Februari lalu.

Baca Juga : Amanda Divonis Ringan, Jaksa Langsung Nyatakan Banding

Bersama Ketua BAP DPD RI, rapat yang difasilitasi Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah itu juga dihadiri senator DPD lainnya seperti, Andi Surya, Asmawati, Emma Yohanna, dan Leonardy Harmainy. Sebelumnya, para senator sempat berkunjung ke bekas reruntuhan bangunan hotel dan mal yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Padang atas permohonan PT KAI Divre Sumbar tersebut.

 “Kami di DPD RI wajib melaksanakan amanah undang-undang, termasuk dalam memperjuangkan aspirasi dari daerah. Kami hadir di sini setelah mendapat pengaduan dari masyarakat, yang merasa dirugikan atas pelaksanaan eksekusi lahan. Bahkan, kerugian merembes kepada ribuan pekerja yang bergantung pada usaha yang berada di atas lahan tersebut,” kata Abdul Gafar memulai rapat tersebut.

Baca Juga : Lagi, Kota Pekanbaru Diterjang Banjir Ketika Diguyur Hujan Lebat

Sebelum menindaklanjuti pengaduan tersebut, lanjut Abdul, pihaknya telah mempelajari bahan-bahan yang ada, serta menggelar pertemuan dengan kementerian terkait mengenai kejelasan status lahan yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, rapat juga digelar untuk menganalisis hal-hal yang disampaikan oleh pemilik usaha, PT KAI Divre Sumbar, serta pemerintah terkait.

“Kami tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, karena kami bukan pengadilan. Dalam pertemuan seperti ini, DPD membiasakan untuk melihat ke depan. Bukan melihat ke belakang. Sebelumnya, yang kami pahami, bangunan jenis apa pun mesti memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Karena itu kami bertanya pada Walikota, apakah bangunan Basko Grand Mall dan Basko Hotel punya IMB,” tanya Abdul kepada Wako.

Baca Juga : Diguyur Hujan Deras, Jalanan di Kota Batam Direndam Banjir

Menjawab pertanyaan itu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah secara tegas menjelaskan bahwa sekaitan dengan bangunan fisik kedua unit usaha tersebut, dinyatakan telah lengkap persyaratannya, sehingga IMB telah diberikan sebelum bangunan didirikan.

Selain itu, sekaitan dengan persoalan yang terjadi antara PT BMP dan PT KAI yang berujung pelaksanaan eksekusi pada 18 Januari lalu, Mahyeldi mengaku pihaknya memberikan perhatian karena khawatir masalah itu akan berpengaruh buruk pada image investasi di Kota Padang. Karena, Basko Grand Mall adalah mal pertama di Kota Padang yang saat ini mempekerjakan lebih dari 1.200 orang karyawan.

“Tentu keberadaannya telah mengurangi masalah pengangguran di Kota Padang. Itu juga yang tentu menjadi pertimbangan mengapa IMB diberikan dulunya, karena dengan berdirinya usaha ini, kawasan yang dulunya tak termanfaatkan menjadi termanfaatkan,” kata Mahyeldi lagi.

Atas jawaban tersebut, Ketua BAP DPD RI menegaskan bahwa secara de facto dan de jure, Basko Grand Mall dan Basko Hotel berdiri secara sah, dan jelas memiliki asas manfaat. Kemudian, BAP DPD RI melemparkan pertanyaan soal status kepemilikan lahan tempat berdirinya kedua bangunan tersebut kepada perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menanggapi hal itu, Perwakilan Kanwil ATR Sumbar dan Kepala BPN Kota Padang Zahirullah menjelaskan, bahwa Basko Grand Mall dan Basko Hotel berdiri di atas tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebanyak enam sertifikat. Lima di antaranya atas nama H. Basrizal Koto, dan satu sertifikat atas nama PT BMP.

Mendengar jawaban tersebut, BAP DPD RI meminta H. Basrizal Koto selaku pemilik tanah yang dieksekusi pada 18 Januari lalu, menjelaskan hal ikhwal kepemilikan atas sertifikat-sertifikat yang dimaksud oleh BPN, yang dijelaskan langsung oleh H. Basrizal Koto secara runut sejak tahun 1992. “Tanah itu kami beli tahun 1992, dari Djohan Makmur selaku pemilik sertifikat seluas 11.750 meter persegi atas nama PT Pembangunan Padang. Kami memperpanjangnya di depan notaris, tapi baru bisa keluar sertifikat dengan total 8.585 meter persegi, karena di beberapa titik ditempati warga. Kemudian, atas permintaan Wako Padang saat itu Zuiyen Rais, kami mengganti rugi bangunan itu dan mesertifikatkan secara bertahap sisa lahan yang kami beli itu,” jelas Basko.

Kemudian, lanjut H Basrizal Koto, pada 2010 ratusan karyawan PT KAI datang dan memalang lahan tempat masuk mobil menuju hotel, dengan dalih lahan tersebut adalah aset perkeretaapian. Saat itu, H. Basrizal Koto membuat laporan ke kepolisian. Sementara, PT KAI juga melaporkan salah satu security Basko Hotel yang membuka palang tersebut, yang berujung pada dipolisikan dan dijatuhinya hukuman penjara untuk security tersebut. “Lalu PT KAI menggugat BPN untuk membatalkan sertifikat itu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kami ikut menjadi tergugat intervensi. Tapi, hasilnya sampai tingkat kasasi, gugatan KAI mental, dan sertifikat itu hingga saat ini masih sah atas nama kami,” lanjutnya lagi.

Mendengar penjelasan H. Basrizal Koto, Ketua BAP DPD RI kemudian mengandaikan, jika saja lahan yang dieksekusi tersebut memang berguna untuk pengembangan dan aktivasi rel kereta api. Artinya untuk pembangunan secara nasional. Apakah H. Basrizal Koto bersedia menyerahkannya secara sukarela. Dengan tegas, H. Basrizal Koto mengaku bersedia menyerahkan, apabila memang untuk kepentingan secara nasional. “Jangankan menyerahkan yang telah dieksekusi itu. Kalau memang untuk kepentingan nasional, gedung itu akan saya potong dan serahkan. Asal memang untuk kepentingan negara ini,” tegas Basko.

Selesai pada Basko, BAP DPD RI juga mengajukan pertanyaan seputar pengamanan yang dilakukan selama proses eksekusi 18 Januari lalu. Mewakili Kapolda Sumbar dan Kapolresta Padang, Kabag Ops Polresta Padang Ediwarman menjelaskan, dalam eksekusi tersebut pihaknya melakukan pengamanan semata-mata memenuhi permitaan pengadilan. “Kami hanya melaksanakan kegiatan kepolisian berdasarkan aturan hukum. Kami tidak ada keinginan untuk menghancurkan, kami hanya mengamankan jalannya eksekusi. Jika tidak ada permintaan tentu tidak akan kami amankan. Siapa pun pemohonnya tentu akan kami laksanakan,” kata Ediwarman.

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]