Hasil Raker DPD RI ke Padang, PT KAI Tak Berhak Atas Lahan Basko


Selasa, 06 Februari 2018 - 09:39:10 WIB
Hasil Raker DPD RI ke Padang, PT KAI Tak Berhak Atas Lahan Basko Kunjungan DPD RI ke Balaikota Padang dalam mediasi pengusaha minang dengan PT. KAI, Senin (6/2). Irham

Namun begitu, lanjutnya, menindaklanjuti dampak pascaeksekusi tersebut, Ediwarman mengatakan bahwa pimpinannya di Korps Bhayangkara telah berkunjung ke lokasi. Setelah berkunjung, pimpinan tersebut (Kapolda Sumbar-red), juga menjamin teralirinya kembali listrik ke kedua bangunan tersebut, agar kedua bangunan tersebut bisa beroperasi kembali.

Selanjutnya, BAP DPD RI pun beralih kepada PT KAI untuk menanyakan status tanah yang disebut merupakan aset kereta api, yang kemudian dimohonkan eksekusinya pada 18 Januari lalu. Menjawab hal itu, Humas PT KAI Divre Sumbar Zainir dan Kuasa Hukum Tetap PT KAI Divre Sumbar Miko Kamal sempat terlibat adu argumen dengan BAP DPD RI.

Baca Juga : Aduh, Jelang Lebaran Karyawan Ini Malah Jadi Korban PHK Sepihak

Adu argumen yang dimaksud berawal saat Ketua BAP DPD RI Abdul Gafar hendak memastikan apakah kepemilikan PT KAI atas lahan tersebut merupakan kepemilikan atas dasar bukti hak atau alas hak. Menjawab itu, pihak PT KAI berusaha menjelaskan dengan memulai runutan proses hukum yang terjadi.

“Kami tidak meminta saudara untuk menjelaskan itu. Kami ingin memastikan apakah kepemilikan atas dasar bukti hak atau alas hak. Jawab itu dulu, baru jelaskan yang lain,” sergah Abdul Gafar.

Baca Juga : Menjelang Lebaran, Pria Ini Akhiri Hidup dengan Gantung Diri

Setelah terjadi sedikit cek-cok antara BAP DPD RI dengan pihak PT KAI Divre Sumbar yang menilai BAP DPD tidak pada posisi tengah dalam penyelenggaraan rapat tersebut, Zainir selaku Humas PT KAI akhirnya menyatakan bahwa bukti kepemilikan PT KAI atas lahan tersebut adalah groonkaart yang terbit sejak zaman Belanda.

“Semua kepemilikan kami tidak diakui oleh BPN. Padahal kami BUMN dengan dasar kepemilikan groonkaart. Eksekusi yang dilakukan adalah eksekusi atas putusan yang telah inkrah. Bahwa pihak termohon harus sukarela mengosongkan lahan tersebut, dan membayar denda, dan kami mengajukan eksekusi karena tidak ada sukarela itu. Bagaimana pun, kami sebagai pekerja di BUMN, wajib mempertahankan aset-aset perusahaan,” kata Zainir.

Sementara itu Miko Kamal selaku kuasa hukum tetap PT KAI menilai, dalam rapat tersebut ia tidak melihat adanya upaya untuk mencari solusi, sebab BAP DPD ia nilai memiliki kecenderungan pada salah satu pihak. “Takut saya kalau begini, lembaga negara yang terhormat ini akan salah jalan,” katanya beberapa saat sebelum pihak PT KAI memilih keluar dari ruang rapat sebelum rapat ditutup secara resmi.

Anggota DPD RI lainnya, Andi Surya menyebutkan, klaim lahan oleh PT KAI hanya dengan bermodal grondkaart, pada intinya tidak punya landasan hukum. Sesuai dengan hukum positif Indonesia, kepemilikan lahan itu dibuktikan dengan adanya sertifikat, seperti yang dipunyai Basrizal Koto (Basko). “Grondkaart itu hanya gambaran situasi dari pemerintah Belanda dulu yang ingin membuat jalur rel kereta api, bukan sebagai landasan atas status kepemilikan,” papar Andi.

Lanjutnya, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, lahan yang dipunyai negara dan dikelola oleh PT KAI hanya enam meter dari rel sebelah kanan dan kiri. Sementara, lahan Basko yang dieksekusi, lebarnya melebihi itu. “Saya tegaskan PT KAI tidak berhak mengambil tanah berdasarkan grondkaart. Itu punya masyarakat,” jelasnya.

Aset KA Tak Tercatat di Menkeu

Setelah mendengarkan penjelasan para pihak, Abdul Gafar menjelaskan, BAP DPD RI juga menemukan persoalan serupa hampir di seluruh daerah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait di pemerintahan pusat untuk mengatasi persoalan ini.

“Kami sudah bertemu dengan Kabareskrim Komjen Ari Dono, kesimpulannya untuk pengamanan yang menyangkut aset PT KAI ini, harus ada cek dan ricek dulu. Memang bertindak harus sesuai aturan, tapi tetap harus cek dan ricek. Kami juga sudah tanyakan ke dirjen di kementerian keuangan soal aset kereta api, kementerian mengatakan aset itu tidak tercatat pada aset negara,” jelas Abdul.

Abdul menambahkan, soal kepemilikan groonkaart oleh PT KAI, secara tegas hal itu tidak sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur tentang tanah. Karena, groonkaart tidak termasuk sebagai alas hak, melainkan hanya surat ukur zaman Belanda.

“Analoginya begini, kalau menikah itu ya di KUA tercatatnya. Kalau bukan di KUA, sekarang itu tidak sah jika berdua orang tinggal serumah dan mengaku resmi. Itu belum resmi. Sementara untuk tanah, UUPA yang berlaku, tidak yang lain. Itu undang-undang,” kata Abdul.

Meski pun demikian, BAP DPD RI tetap berharap agar kedua belah pihak menyelesaikan segala proses administrasi untuk menegaskan objek yang diakui sebagai milik tersebut. Oleh karena itu, DPD meminta BPN Kota Padang melakukan pengukuran kembali ke lapangan untuk menjelaskan objek-objek tersebut.

 “Jadi baik PT KAI maupun PT BMP, agar mengajukan keperluan administrasi itu kepada BPN dan pihak pengamanan, agar jelas objek-objek yang diakui sebagai milik itu. Dua bulan waktu dari hari ini untuk memastikannya. Jika memang ada urusan hukum yang belum selesai, silakan di pengadilan. DPD tidak sampai ke sana. Kami hanya berupaya melindungi masyarakat,” tutup Abdul.

PT KAI Merasa Diperlakukan Tak Adil

PT KAI Divre II yang diwakili Humas Zainir dan konsultan hukumnya Miko Kamal memilih walkout dari ruangan rapat karena merasa diperlakukan tidak adil oleh DPD RI. “Dia datang dengan persepsi yang menyatakan PT KAI bersalah, oleh karena itu mereka selalu memberikan kelebihan untuk Basko,” ujar Miko Kamal.

Ia mengatakan, sebagai lembaga negara, DPD RI tidak boleh merendahkan diri dan harus lebih profesional.

“Pekerja di PT KAI itu juga merupakan rakyat dan pekerja di Basko hotel dan mal juga rakyat, jadi seharusnya mereka bisa lebih seimbang lebih professional. Sebenarnya saya sangat setuju dengan pernyataan mereka bahwa, pertemuan ini bukan berbicara masalah hukum, tapi berbicara masalah solusi yang terbaik. Tapi, salah satu perwakilan DPD tetap membahas tentang masalah hukum. Kalau masalah hukum itu sudah diselesaikan sebelumnya di pengadilan dan Mahkamah Agung. Hakim menyatakan bahwa itu merupakan hak PT KAI,” ungkapnya.

Menurutnya, perlakuan DPD RI saat melakukan rapat kerja ke Padang, akan menambah ketidakpercayaan publik kepada wakil rakyat ini. “DPD yang kurang dipercaya oleh publik, dengan kelakuannya di Padang seperti ini, akan meningkatkan ketidakpercayaan publik. Karena dia dilobi oleh seseorang, dia akan memperjuangkannya semaksimal mungkin,” ujarnya. (h/isq/mg-mal)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]