PT KAI: PERNYATAAN ANGGOTA DPD TIDAK BERDASAR

DPD: Kami Berwenang Urus Polemik Basko


Rabu, 07 Februari 2018 - 10:07:26 WIB
DPD: Kami Berwenang Urus Polemik Basko Dokumentasi Haluan

Rapat Kerja (Raker) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mencari solusi terkait polemik lahan antara Basrizal Koto (Basko) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) patut diapresiasi. Sebagai wakil rakyat, DPD hadir ketika dibutuhkan. Namun, pihak PT KAI menganggap BAP DPD RI berbuat di luar kewenangan yang dimiliki. Apa landasannya?

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Abdul Gafar Usman menyebutkan, dalam mencari jalan keluar persoalan PT KAI dan Basko, pihaknya telah berjalan lurus dan berkata benar sesuai kewenangan yang berlaku. BAP DPD tidak menyentuh sisi hukum dari persoalan. Tujuan utama mendorong terjaminnya keselamatan pekerja yang menggantungkan nasib hidup di dua unit usaha, yang berdiri di atas lahan yang dipersengketakan.

BAP DPD RI kata Abdul bukan lembaga peradilan. Tujuan untuk turun ke Padang bukan untuk mencari dan memastikan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam polemik yang terjadi, tapi, untuk memverifikasi data. Tim analisis meminta informasi dari para pihak, terkait laporan yang disampaikan kepada BAP DPD RI

“Oleh karena itu berdasarkan pertemuan tersebut, BAP DPD RI menarik tiga butir kesimpulan untuk ditindaklanjuti oleh para pihak yang terlibat. Pertama, agar pihak pengusaha (PT BMP) menyerahkan segala bukti administatif terkait kepada aparat hukum, agar keselamatan pekerja di dua unit usaha menjadi terjamin. Kedua, agar pihak PT KAI juga menyerahkan bukti-bukti yang mereka miliki untuk memperjelas status hak di atas tanah yang diklaim sebagai aset perkeretaapian. Ketiga, segala kerugian yang timbul saat dilaksanakannya eksekusi lahan pada 18 Januari lalu, agar diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan fasilitasi pemerintah daerah setempat,” tutur Abdul, Selasa (6/2) siang.

Untuk mendukung terselenggaranya tiga butir kesimpulan itu, BAP DPD RI juga meminta BPN Kota Padang untuk memfasilitasi pengukuran lahan, agar jelas objek mana yang diklaim oleh PT KAI berdasarkan bukti yang jelas, dan jelas pula lahan mana yang diklaim oleh PT BMP dan H. Basrizal Koto sebagai kepemilikan berdasarkan bukti yang jelas.

"Untuk proses ini kami minta dua bulan ke depan diselesaikan. Tapi sekali lagi, kami tidak memaksa pihak mana pun untuk wajib melakukannya. Kami bukan pengadilan. Jika butuh surat pendukung dari kami, akan kami siapkan. Tapi kalau bicara hukum lagi, kami tidak sampai ke situ," kata Abdul lagi.

Abdul menyebutkan, DPD RI adalah wakil dari pemerintahan daerah, wakil dari rakyat, dan wakil dari teritori, sesuai tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang wajib memperjuangkan aspirasi dari daerah yang diwakili.

"Kami datang bukan sebagai pengadilan. Kami datang untuk menengok persoalan lebih rinci dan cermat. Makanya, kami awali dengan meminta informasi soal status tanah dan bangunan yang dipermasalahkan itu. Setelah dijelaskan, kami konfirmasi langsung pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah setempat. BPN menyatakan status tanah sesuai dengan data BPN, dan Pemko Padang menyatakan secara syarat untuk izin bangunan terpenuhi," terang Abdul.

Kemudian, lanjut Abdul, ia sudah meminta konfirmasi soal status lahan yang disebut PT KAI sebagai aset perkeretaapian. Namun, PT KAI bersikukuh menjelaskan proses hukum yang terjadi sekaitan lahan yang dimaksud tersebut. "Kami padahal sudah bilang, kami bukan pengadilan, dan tidak meminta proses hukum dijelaskan," imbuh Abdul lagi.

Meski demikian, Abdul pun tak menampik tentang salah seorang anggota DPD RI Andi Surya, yang juga menanggapi pernyataan PT KAI tersebut dengan membicarakan aspek hukum yang berlaku. Namun, hal itu disampaikan semata-mata karena pihaknya telah melakukan pertemuan dengan kementerian terkait (Kementerian Keuangan), untuk menanyakan kedudukan aset PT KAI di perbendaharaan aset negara, yang ternyata tidak tercatat di kementerian tersebut.





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM