DPRD Sumbar Soroti Waktu Ajar Guru


Senin, 12 Februari 2018 - 20:37:30 WIB
Reporter : Tim Redaksi
DPRD Sumbar Soroti Waktu Ajar Guru Ilustasi/Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Komisi V DPRD Sumbar berencana kembali memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar untuk membahas kebijakan 36 jam mengajar yang diberlakukan terhadap guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut anggota Komisi V DPRD Sumbar Endarmy waktu ajar 36 jam  tatap muka perminggu ini, karena dinilai memberatkan kalangan guru.

"Pemanggilan kembali terhadap dinas pendidikan agak sedikit tertunda karena kami tengah menyelesaikan beberapa Ranperda. Yaitunya membahas pencabutan tentang Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang pendirian yayasan minangkabau dan Ranperda penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium, namun demikian kebijakan 36 jam mengajar ini akan kembali diagendakan untuk dibahas dalam waktu dekat," papar Endarmy, kemarin (11/2).

Ditambahkan Endarmy, kebijakan 36 jam mengajar yang dikeluhkan para guru mendapat perhatian DPRD karena dinilai memang sangat merugikan guru honor dan guru PNS.
Terkait ini, kebijakan 36 jam tatap muka perminggu diberlakukan untuk guru PNS dan dijalankan dengan merujuk pada Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar.

Pada rapat dengar pendapat antara Komisi V DPRD dengan Forum Guru Sumbar pada beberapa lalu terungkap, kebijakan tatap muka 36 jam perminggu ini sangat memberatkan karena guru PNS jadi lebih banyak menghabiskan waktu di kelas. Mereka jadi kewalahan mempersiapkan bahan ajar dan melaksanakan kewajiban lainnya.

Karena tidak bisa melakukan persiapan yang matang untuk mengajar, aturan ini dikuatirkan membuat kualitas mendidik siswa jadi turun. Tak hanya itu, dengan dipadatkannya jam mengajar terhadap guru PNS, guru honor juga merasakan dampaknya.

Banyak dari mereka yang kehilangan jam mengajar. Hal itu karena guru honor hanya akan mendapat kesempatan mengajar ketika jam guru PNS sudah terpenuhi.
Forum Guru Sumbar menilai ini adalah bentuk ketidakadilan untuk guru honor dan tekanan untuk guru PNS.

Juru bicara Forum Guru Sumbar, Yurnalis mengatakan, pihaknya ingin kebijakan ini ditinjau ulang atau dihapuskan saja. "Di Indonesia hanya Sumbar saja yang menerapkan pengoptimalan mengajar 36 jam ini daerah lain tidak memberlakukan," ucap Yurnalis.
Yurnalis menambahkan, ini juga memberatkan guru honor karena pembayaran intensif hanya bisa diterima oleh mereka saat honorer mendapat jatah jam mengajar.

Sebelumnya, pada Selasa (23/1) Komisi V DPRD telah pernah melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan membahas kebijakan 36 jam tatap muka perminggu yang dikeluhkan oleh guru-guru. Namun karena saat pertemuan itu belum ada solusi, rapat lanjutan rencananya akan kembali diagendakan oleh komisi terkait dalam waktu dekat. (h/len)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 28 Februari 2018 - 19:37:48 WIB

    Pungutan Liar di Sekolah, DPRD Meminta Kepala Sekolah Dicopot

    Pungutan Liar di Sekolah, DPRD Meminta Kepala Sekolah Dicopot PADANG, HARIANHALUAN.COM – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menilai apapun alasannya, pungutan yang tidak memiliki dasar hukum tetap dilarang. Sehingga pihak sekolah diminta untuk tetap di dalam aturan..
  • Selasa, 21 November 2017 - 13:51:29 WIB

    Guru Honorer K2 Mengadu ke DPRD Sumbar

    Guru Honorer K2 Mengadu ke DPRD Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM—Puluhan orang yang mewakili sekitar 6.600 guru honorer kategori dua (K2) se-kabupaten dan kota di Sumbar mengadukan nasib mereka ke DPRD Sumbar, Senin (20/11)..
  • Rabu, 18 Oktober 2017 - 14:27:11 WIB

    DPRD Padang: Awasi Jajanan Siswa, Sekolah Kordinasi Dengan BBPOM

    DPRD Padang: Awasi Jajanan Siswa, Sekolah Kordinasi Dengan BBPOM PADANG, HARIANHALUAN.COM--Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang meminta sekolah untuk lebih ketat mengawasi jajanan siswa..
  • Rabu, 04 Oktober 2017 - 13:44:09 WIB

    Pascaperalihan 600 SMA/SMK, DPRD Desak Disdik Bentuk Cabang Dinas

    Pascaperalihan 600 SMA/SMK, DPRD Desak Disdik Bentuk Cabang Dinas PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mendesak dinas pendidikan segera membentuk cabang dinas guna mendukung dinas terkait menyelenggarakan urusan pendidikan menengah yang sekarang jadi tang.
  • Rabu, 07 Juni 2017 - 15:12:49 WIB

    DPRD Padang Dukung Sekolah Lima Hari Sepekan, Ini Alasannya

    DPRD Padang Dukung Sekolah Lima Hari Sepekan, Ini Alasannya PADANG, HARIANHALUAN.COM--- Kalangan anggota DPRD Kota Padang, mendukung rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk memberlakuan libur sekolah pada hari Sabtu, atau waktu belajar menjadi lima hari.Hal it.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM