Dana Rajawali Mengambang Lagi


Selasa, 13 Februari 2018 - 16:18:45 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Dana Rajawali Mengambang Lagi Ilustasi/Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM- Harapan banyak pihak agar Rp80 miliar dana hibah PT Rajawali segera dicairkan agaknya kembali pupus. Pembahasan dana hibah yang telah mengendap sejak tahun 2009 itu kembali mengambang.

Dari hasil konsultasi yang dilakukan Komisi V DPRD Sumbar ke Kemendagri pada beberapa waktu lalu, didapat hasil miliaran rupiah dana hibah tersebut ternyata tidak bisa disalurkan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Otomatis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang beberapa waktu lalu digadang-gadang akan dipakai sebagai sistem pengelolaan dengan UPTD sebagai organ penyaluran dana tak bisa dijalankan.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan, belum lama ini Komisi V DPRD telah melakukan konsultasi ke Kemendagri, hasil konsultasi mengarah pada dana tak bisa dikelola dalam bentuk UPTD. Karenanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD terpaksa harus mencari opsi lain lagi bagaimana agar dana bisa segera disalurkan.

"Saat konsultasi kita ke Kemendagri kami diberi tahu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang membolehkan adanya pengelolaan dana abadi. Sehingga formula yang awalnya diusulkan dalam bentuk UPTD kita evaluasi, dan segera dicarikan opsi lain untuk penyaluran dana," ujar Hidayat saat ditemui diruangannya, Senin (12/2).

Karena tidak ada aturan lebih tinggi yang bisa dijadikan acuan, lanjut dia, opsi pembentukan UPTD sebagai penyalur dana juga gugur dipakai. Hal ini juga tidak memungkinkan karena mendirikan UPTD membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.

"Kalau yang dipakai UPTD, harus ada rekomendasi dari Kemendagri, kemudian ada persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi dan menimbulkan biaya operasional. Biaya operasional itu bisa memakan angggaran sampai miliaran, karenanya memang tidak bisa disepakati dikelola dalam bentuk UPTD," ulas dia.
Meskipun belum ada kepastian kapan dana hibah ini bisa disalurkan, Hidayat menyebut pada prinsipnya DPRD dan Pemprov ingin uang yang masih mengendap di kas pemprov itu segera bisa dimanfaatkan, yakninya untuk keperluan pendidikan.

"Persoalan komitmen atau sikap, sikap DPRD dengan gubernur sama. Segera ingin dana disalurkan, tapi kita tidak ingin niat baik menggelontorkan dana ini kemudian hari jadi bermasalah. Jadi dasar hukumnya harus jelas dulu," papar Ketua Fraksi Gerindra tersebut.

Ia menambahkan, dalam rangka membahas solusi lain untuk penyaluran dana, tanggal 19 Februari mendatang DPRD akan meagendakan rapat kerja dengan dinas terkait dari Pemprov.

Menurut dia, salah satu opsi yang kemungkinan akan diapungkan adalah, dana dimasukkkan ke dalam APBD yakninya pada pos belanja tak terduga. Dana yang dimasukkan ke APBD itu nantinya akan didepositokan, kemudian yang akan digelontorkan untuk beasiswa hanyalah mudhorobahnya saja.

Sementara, untuk penerima manfaat dari dana itu sendiri, dituturkan Hidayat, selain untuk siswa atau mahasiswa kurang mampu, dana hibah PT Rajawali juga akan diperuntukkan untuk beasiswa berprestasi, dan membantu kelanjutan pendidikan dosen berprestasi.

"Sebelum ada kejelasan untuk penyaluran dana ini, Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang pendirian Yayasan Minangkabau yang sebelumnya dipakai mengelola dana belum akan dicabut oleh DPRD," pungkas Hidayat.

Sebelumnya, pengamat pendidikan UNP Mawardi Effendi menuturkan, dana Rajawali mesti segera disalurkan. Sebab dengan penyaluran dana lebih cepat akan bisa lahir lulusan-lulusan bangku perkuliahan terbaik yang dapat mengabdi kepada masyarakat.

Dana hibah PT Rajawali sendiri belum bisa disalurkan sejak tahun 2009.
Setelah diterima dengan besaran Rp50 miliar, dana dikelola melalui Yayasan Beasiswa Minangkabau. Namun karena sesuai aturan pusat dana hibah tak boleh diserahkan pada yayasan, pada Desember 2015 lalu fraksi-fraksi di DPRD Sumbar menyetujui Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang pendirian Yayasan Minangkabau dicabut.

Namun sebelum pencabutan resmi dilakukan, pemerintah daerah terlebih dahulu diminta menyiapkan bentuk pengelolaan dan teknis penyaluran dana ke depan. Dari rapat Komisi V dengan OPD terkait pada beberapa lalu terungkap, saat ini total keseluruhan dana telah mencapai Rp80 miliar. (h/len)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM