Sidang Kasus SPj Fiktif, Tujuh Pejabat Padang Dicecar Hakim Tipikor


Selasa, 27 Februari 2018 - 09:56:41 WIB
Sidang Kasus SPj Fiktif, Tujuh Pejabat Padang Dicecar Hakim Tipikor Dokumentasi Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Tujuh pejabat Pemko Padang yang tergabung dalam Tim Sembilan, memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi SPj fiktif di Pengadilan Tipiko Padang, Senin (26/2). Secara umum, para saksi menyebut, miliaran rupiah anggaran yang dicairkan untuk pembebasan lahan di Jalan Samudera, Kota Padang, tanpa rekomendasi dari Tim Sembilan.

Dalam pembebasan lahan yang akan dijadikan jalur dua, Tim Sembilan bertugas memberikan rekomendasi nominatif serta harga yang akan dibayarkan kepada masyarakat yang lahannya terpakai dalam pembangunan. Akan tetapi, para saksi membantah telah memberikan rekomendasi akibat ketidakcocokan harga yang ditawarkan dengan yang diminta masyarakat.

Baca Juga : Sri Mulyani: Joe Biden Bawa Harapan Pemulihan Ekonomi Dunia

 “Untuk pembesan lahan Jalan Samudera tidak ada rekmendasi serta daftar nominatif penerima ganti rugi dari Tim Sembilan. Hal itu dikarenakan saat sosialisasi, tidak dapat harga yang cocok dengan masyarakat. Beranjak dari ketidakcocokan itulah rekomendasi tidak dikeluarkan oleh tim,” terang Desmon Danur yang merupakan Sekretaris Tim Sembilan.

Dikatakan Desmon, tahun 2012 masyarakat meminta untuk tanah yang sudah bersertifikat Rp3,5 juta per meternya. Sedangkan yang belum memiliki sertifikat Rp2,5 juta, pemerintah hanya bisa membayarkan Rp780 ribu per meternya. “Tidak ada kesepakatan, makanya Tim Sembilan tidak melanjutkan prosesnya. Sehingga tidak ada rekomendasi atau daftar nominatif. Seharusnya, Yusafni sebagai PPTK tidak bisa mencairkan uang tersebut, apalagi membayarkan pada mayarakat,” terang Desmon.

Baca Juga : Pelantikan Presiden AS, Jokowi Ucapkan Selamat pada Joe Biden

Dilanjutkan saksi Amasrul yang menggantikan Desmon sebagai Sekretaris Tim Sembilan mengatakan sebagai sekretaris, ia tidak pernah membuatkan daftar nominatif penerima ganti rugi sejak menjabat dari 2014 sampai 2016. “Untuk Jalan Samudera saya tidak penah membuatkan daftar nominatifnya, yang ada hanya menyaksikan pembayaran untuk lima orang dalam pembebasan lahan di bypass. Setelah itu tidak pernah lagi,” katanya.

Ditegaskan Amasrul, tidak ada Tim Sembilan lain yang dibentuk untuk pembesaban lahan kecuali tim yang melekat pada jabatan fungsional pejabat. Seperti jabatan Sekda langsung menjadi Ketua Tim Sembilan dan asisten satu langsung menjadi wakil ketua, begitu juga dengan anggota lainya, berasal dari kepala-kepala dinas. “Jadi tidak mungkin ada Tim Sembilan yang lain, karena melekat paja jabatan masing-masing. Ketua Tim Sembilan memiliki tanggung jawab penuh atas laporan Tim Sembilan, dan juga melaporkan kepada Wako sebagai yang memberikan SK terhadap tim,” kata Amasrul

Baca Juga : Joe Biden Wajibkan Pemakaian Masker di Semua Gedung Federal

Namun, kenyataanya berdasarkan bukti yang diperlihatkan oleh tim jaksa kepada saksi bahwa semua daftar nominatif yang dijadikan lampiran untuk mencairkan dana tersebut sudah terdapat tanda tangan dari Tim Sembilan. Berdasarkan itu terdakwa Yusafni sebagai PPTK melakukan pencairan uang di bendahara pengeluaran. “Ya, kita mengetahui telah dicairkan uang dari bendahara tersebut saat diperiksa oleh BPK. Semua tanda tangan yang ada pada daftar nominatif serta berita acara pembayaran tersebut dipalsukan, saya tidak pernah tanda tangan,” kata Saksi Amasrul dan Desmon.

Saksi lainnya, Harmen Peri anggota Tim Sembilan yang menjabat sebagai Kepada Dinas PU Kota Padang mengaku tidak terlalu aktif dalam pembebasan lahan karena, ia sebagai Kadis PU memiliki banyak pekerjaan. Dia hanya memerintahkan kepada anak buanya untuk melakukan penghitungan bangunan yang harus diganti rugi. “Dalam Tim Sembilan, PU memiliki tugas khusus, yakni menghitung bangunan yang akan dilakukan ganti rugi. Untuk tugas tersebut saya delegasikan kepada anggota saya Triokta, karena saya lagi banyak pekerjaan,” kata Harmen.

Baca Juga : Distribusi Dihentikan, Vaksin Corona Moderna Sebabkan Alergi Parah

Ia juga mengaku tidak pernah membubuhkan tanda tangan di daftar nominatif penerima ganti rugi. Seharusnya, setiap ada bangunan yang diganti harus ada tanda tanganya sebagai anggota Tim Sembilan. Hal tersbut dibenarkan oleh Triokta. Ia diperintahkan untuk melakukan penghitungan bangunan yang akan diganti. Pada Juni 2012, dia ditugaskan untuk melakukan pengukuran di Bypass Padang. “Saya dijemput oleh tim lainya ke kantor, dan melakukan pengukuran. Dari hasil pengukuran tersebut saya bikinkan daftar nominatifnya serta nilai ganti rugi bangunanya,” terang Triokta.

Sedangkan, pada tahun 2013 ia juga melakukan pengukuran di Jalan Samudera. Setelah dilakukan pengukuran, ia langsung menandatangani hasil ukur tersebut. Namun, saat itu Kadis PU belum ada tanda tangan. “saya ditelepon oleh Ostin yang menanyakan hasil ukur. Saat itu saya sampaikan sudah diukur, namun Kadis belum tanda tangan. Berkas itu lalu dijemput Ostin ke kantor dan membawa hasil tanpa ada tanda tangan kadis. Setelah itu saya tidak mengetahui lagi kemana daftar tersebut dibawanya,” kata Triokta.

Selanjutnya, saksi Muswendri yang merupakan Kepala Dinas PU Padang menggantikan Harmen mengatakan, saat ia menjabat dan menjadi panitia, tidak pernah ada kegiatan Tim Sembilan untuk pembebasan tanah tersebut. “Saat ditanyakan kepada Kadis PU Sumbar disampaikan memang tidak ada kegiatan panitia, karena anggaran belum ada. Jadi saya juga tidak pernah tanda tangan terkait dengan ganti rugi,” ujar Muswendri.

Kepala Dinas Pertanian, Pertenakan dan Kehutanan Kota Padang Qori Saidan yang juga terlibat dalam Tim Sembilan menyampaikan, selama ia menjadi panitia hanya satu kali menghadiri undangan sosialisasi ganti rugi Jalan Bypass dengan masyarakat. “Saya hanya satu kali diundang, hanya menghadiri sosialisasi. Untuk melakukan tugas menghitungan jumlah tanaman yang akan diganti rugi saya disposisikan kepada Joni yang merupakan anggota saya di dinas,” terangnya.

Hal tersebut dibenarkan Joni Anas yang diperintahkan menginventarisir berapa batang tanaman yang akan diganti rugi dalam proyek. Ia hanya mendapat perintah Sekda menyuruh melakukan penghitungan jumlah tanaman. “Hasil dari penghitungan tersebut berisikan nama pemilik tanaman, serta tanaman apa saja yang diganti rugi. Setelah itu saya berikan kepada Kadis,” katanya.

Ketika kuasa hukum Yusafni, Nanang SH mempertanyakan kepada para saksi tentang siapa yang bertanggungjawab atas kinerja Tim Sembilan, para saksi menyampaikan, hal tersebut tannggung jawab ketua tim yaitu Sekdako Padang dan melaporkan kepada Wako Padang. “ Izin majelis hakim, untuk Sekdako Padang sebagai ketua agar dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini,” kata Nanang meminta hadirkan Sekda Kota Padang sebagai saksi.

Menanggapi itu, Ketua majelis hakim, Irwan Munir meminta kepada JPU untuk menghadirkan Sekda Padang selaku ketua tim. “Baiklah, kalau tidak ada lagi, kita tunda sidang pekan depan. JPU diperintahkan memanggil saksi lain dan terdakwa kembali ke tahanan,” kata Irwan Munir didampingi hakim anggota Emria dan Perry Desmarera.

Sebelumnya dalam dakwaan JPU dikatakan, perbuatan korupsi yang dilakukan Yusafni dilakukan secara bersama. Perbuatan itu dilakukan sejak tahun 2012 sampai 2016, dalam kegiatan pengadaan tanah untuk sejumlah proyek di Sumbar. Total kerugian negara sebesar Rp62,5 miliar rupiah. Yusafnidisebutkan menyalahgunakan kewenangan, serta membuat SPj fiktif lebih dari satu.

Dia juga dianggap melakukan pengadaan tanah dengan cara memalsukan daftar nama pemilik tanah yang nantinya akan menerima ganti rugi, memotong anggaran, dan melakukan penggelembungan. Yusafni berbuat dalam dua jabatan berbeda. Tahun 2012, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya pada 2013 – 2016 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sejumlah proyek yang dijadikan ladang korupsi adalah proyek ganti rugi lahan di Jalan Samudera Kota Padang, ganti rugi lahan pembangunan Jalur II Bypas Padang, pembangunan Flyover Duku, Padang Pariaman, dan pembangunan Stadium yang juga di Padang Pariaman.

Uang hasil korupsi itu disebutkan JPU ditransfer ke sejumlah pihak dan dibelanjakan Yusafni. Khusus pemakaian pribadi, Yusafni setidaknya membeli mobil sebanyak 12 unit dalam kurun 2013 – 2016, sejumlah alat berat dan tanah di beberapa tempat. Tidak hanya untuk barang, dia juga melakukan transfer dengan nilai tak sedikit ke sejumlah perusahaan dan orang. Mulai ke CV Kambang Raya yang merupakan miliknya, lalu ke PT Trakindo, PT Serumpun Indah Perkasa, PT Hexindo Adi Perkasa, CV Aulia dan PT Lybas Area Consrtuction Raya. Beberapa nama juga disebut menerima transferan dari Yusafni, mulai dari Weni Darti, Nasrizal, Elia Harmonis dan Elfi Wahyuni. Namun tidak disebutkan jaksa secara terperinci, untuk apa uang itu disetorkan. (h/mg-hen)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]