Pergub Sudah Berlaku Sebulan, Angkutan Daring Baru Tujuh Unit


Selasa, 27 Februari 2018 - 09:59:10 WIB
Pergub Sudah Berlaku Sebulan, Angkutan Daring Baru Tujuh Unit Ilustasi/Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Hingga hari ini, baru satu koperasi dengan tujuh unit kendaraan roda empat yang mendaftarkan diri secara resmi sebagai angkutan dalam jaringan (daring/online). Padahal, Pergub Nomor 1 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus (ASK) telah berlaku sejak 19 Januari lalu.

Meski pun begitu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Maswar Dedy mengatakan, karena Pergub yang mengatur baru diterbitkan bulan lalu, pihaknya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbar, kepolisian, dan pihak terkait lain masih harus melakukan sosialisasi kepada pengusaha angkutan daring dan masyarakat.

"Sampai saat ini memang baru satu koperasi dengan tujuh unit kendaraan yang mendaftar ke kami. Koperasinya berbasis di Bukittinggi, sedangkan untuk di Padang memang belum ada yang melakukan pendaftaran. Tapi itu mungkin karena Pergubnya masih relatif baru," kata Maswar kepada Haluan, Senin (26/2).

Berdasarkan Pergub, lanjut Maswar, seluruh kendaraan yang selama ini beroperasi sebagai angkutan daring berbasis aplikasi, memang harus mendaftarkan diri secara resmi ke Pemprov Sumbar aga tetap bisa beroperasi. Sebab, dengan terdaftarnya secara resmi, beberapa regulasi yang berlaku dalam pendaftaran memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen angkutan daring tersebut.

"Kami tentu masih menunggu dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, pada Maret nanti telah direncanakan sosialisasi. Selain mengundang pelaku usaha angkutan daring, sosialisasi juga diberikan kepada masyarakat selaku konsumen," tukasnya.

Di sisi lain, Kepala Dishub Sumbar Amran terus mendorong agar pelaku usaha angkutan daring segera mematuhi Pergub Nomor 1/2018, dengan cara mendaftarkan diri secara resmi ke DPMPTS. Sebab, untuk tahap pertama pembukaan pendaftaran hanya akan menampung 400 unit kendaraan untuk dua zona yang ditetapkan.

"Untuk tetap beroperasi tentu sesuai aturan perundang-undangan, harus berbadan hukum baik koperasi atau bentuk perseroan terbatas (PT). Pergub ini wajib dilaksanakan karena merupakan turunan dari juga mengacu Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek," kata Amran.

Amran juga menyebutkan, pelaku angkutan daring tidak perlu khawatir akan berganti warna plat nomor kepolisian (nopol) karena Pergub tidak mengatur hal tersebut. Sebagai penanda, setiap kendaraan akan diberi stiker khusus yang ditempel pada kaca depan sisi kanan dan stiker informasi wilayah operasional di kaca belakang mobil.

"Untuk zonanya itu ada dua, wilayah Operasi I (Padang, Lubuk Alung, Pariaman dan Painan) dengan kuota 256 unit mobil, dan wilayah Operasi II (Padang Panjang, Bukittinggi, Agam, Payakumbuh, Batusangkar, Solok dan Sawahlunto) dengan kuota 144 unit kendaraan,” pungkasnya. (h/isq)

 

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]