Mantan Bupati Dharmasraya Segera Dieksekusi


Kamis, 01 Maret 2018 - 09:25:17 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Mantan Bupati Dharmasraya Segera Dieksekusi Ilustasi.NET

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Jaksa eksekutor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar segera menjadwalkan eksekusi terhadap Marlon Martua. Mantan Bupati Dharmasraya yang tersandung kasus pengadaan lahan pembangunan RSUD Sungai Dareh kini tengah ditelusuri keberadaannya.

Marlon divonis enam tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Vonis itu jauh lebih tinggi dari putusan Pengadilan Negeri Padang tahun 2015, yang hanya menjatuhkan hukuman setahun penjara padanya. “Jaksa yang menangani kasus ini sudah dipanggil dan diperintahkan untuk segera melakukan eksekusi terhadap Marlon Martua yang divonis enam tahun penjara oleh hakim agung,” terang Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar, Prima Idwan Mariza, Rabu (28/2).

Dalam perjalanan kasus, usai divonis oleh hakim peradilan tingkat satu tahun 2015, Marlon sempat dijebloskan ke sel tahanan dan bebas setelah masa tahanan satu tahun dijalaninya. Sedangkan JPU melakukan upaya banding, hingga ke tingkat kasasi. Di Mahkamah Agung, hukuman kepada Marlon diperberat menjadi enam tahun dan diperintahkan untuk ditahan. Jaksa sebenarnya sudah dari dulu ingin mengeksekusi Marlon, namun lambannya proses turun salinan putusan dari Mahkamah Agung menjadi kendala.

Sebenarnya, sampai sekarang, salinan putusan Marlon belum turun. Tapi jaksa mengambil opsi melakukan eksekusi dengan berpegang pada petikan putusan yang sudah dileges oleh Panitera Pengadilan Tipikor Padang. “Walau putusan belum turun, jaksa akan tetap melakukan eksekusi dalam waktu dekat dengan menggunakan petikan putusan,” ujar Aspidsus.

Panitera Muda (Pamud) Tipikor Padang, Rimson Situmorang mengakui kalau petikan putusan Mahkamah Agung terhadap Marlon sudah diserahkan ke pihak kejaksaan. Terkait eksekusi, menurut Rimson merupakan kewenangan jaksa. “Petikan putusan tersebut sudah dikirimkan pada jaksa dan terdakwa. Kalau kapan eksekusinya, itu kewenangan kejaksaan,” ujar Rimson.

Kasus yang menjerat Marlon terjadi pada tahun anggaran 2009. Kala itu, Pemkab Dharmasraya menganggarkan ganti rugi lahan untuk pembangunan RSUD Sungai Dareh senilai Rp8,5 miliar. Dengan tersedianya dana untuk pengadaan tanah pembangunan RSUD tahun 2009 tersebut, maka 15 September 2009, Dirut RSUD Priyyeti, selaku pengguna tanah mengajukan telaah staf kepada terdakwa Marlon, melalui Agus Khairul dn Busra, kemudian mengusulkan pembangunan RSUD di lokasi.

Namun lokasi yang diusulkan ini kemudian ditolak, dan selanjutnya disepakati di lokasi lain. Perbuatan terdakwa Marlon, dengan menerbitkan SK Penetapan lokasi pembangunan RSUD ini bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PK BPN) nomor 3 tahun 2007 pasal 5 ayat (1). Kesalahan kian bertambah karena Busra, Agus Khairul dan Agustin Irianto yang juga terkait kasus ini melakukan peninjauan lokasi pembangunan RSUD Sungai Dareh tersebut. Tidak ada juga dilakukan pengkajian kesesuaian tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan, penguasaan, sehingga tidak diketahui  ada peralihan hak yang awalnya ada tanah atas nama Agung Cahya Perkasa menjadi Maulana Hadi, berdasarkan akta jual beli tanggal 15 Desember 2009 dengan objek tanah di Jorong Sungai Kambut, Kanagarian IV Kota, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

Kemudian pada  tanggal 23 Desember 2009, Pemkab berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk membayarkan kepada Maulana Hadi sebesar Rp4.128.000.000 untuk tanah seluas 25.800 meter persegi. Sebelum panitia bekerja, terdakwa melakukan rapat informal di rumah terdakwa berdasarkan inisiatif terdakwa sendiri. Rapat ini juga dihadiri saksi Erniwati dan Direktur RSUD Sungai Dareh Priyyeti. Saat itu juga diundang pemilik tanah Suryati dan suaminya Yusrizal. Dalam rapat ini, disepakati tanah yang akan dibebaskan akan dibayar sebesar Rp160 ribu per meter.

Penetapan harga yang dilakukan Marlon ini ternyata bertentangan dengan PK BPN nomor 3 tahun 2007 pasal 40 ayat (1) . Lokasi ini, diketahui mempunyai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hanya sebesar Rp36 ribu per meter, bukan Rp160.000. Total selisih harga yang ditetapkan oleh mantan Bupati Dharmasraya ini mencapai Rp4.289.207.250. (h/mg-hen)

 

 

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 09 Januari 2019 - 17:26:23 WIB

    Mantan Polisi Jadi Tersangka Pencuri Mobil di Padang

    Mantan Polisi Jadi Tersangka Pencuri Mobil di Padang PADANG, HARIANHALUAN.COM-Kepolisian Resort Kota (Polresta) Padang mengamankan tiga orang yang tersangka pencurian satu unit mobil Toyota Agya, di Jalan Bungo Pasang No.10 Rt 03 Rw 02, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Ta.
  • Kamis, 15 November 2018 - 09:38:44 WIB

    Kasus Pilubang Berdarah, Mantan Anggota Dewan Divonis MA 5 Tahun Penjara

    Kasus Pilubang Berdarah, Mantan Anggota Dewan Divonis MA 5 Tahun Penjara PAYAKUMBUH, HARIANHALUAN.COM – Setelah menjalani persidangan yang panjang dan berbelit di tingkat peradilan pertama hingga ke Mahkamah Agung (MA), akhirnya kasus Pilubang berdarah yang menyeret mantan anggota DPRD Limapuluh.
  • Jumat, 28 September 2018 - 10:01:13 WIB
    SEMPAT BURON

    Mantan Bupati Dharmasraya Kembali Dijebloskan ke Penjara

    Mantan Bupati Dharmasraya Kembali Dijebloskan ke Penjara enangkapan Marlon berdasarkan Surat Permohonan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor R-725/N.3/Dsp.4/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018. Marlon merupakan tepidana dalam tindak pidana korupsi pembangunan RSUD Seidareh, Dha.
  • Selasa, 03 April 2018 - 20:42:40 WIB

    Pesta Sabu di Tengah Hutan, Mantan Napi, Mahasiswa dan Pelajar Diciduk Polres Padang Panjang

    Pesta Sabu di Tengah Hutan, Mantan Napi, Mahasiswa dan Pelajar Diciduk Polres Padang Panjang PADANG PANJANG, HARIANHALUAN.COM—Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Padang Panjang, berhasil amankan tersangka pengedar Narkoba jenis sabu-sabu berinisial ZK (31) warga Nagari Tambangan, X Koto, Tanahdatar bersa.
  • Jumat, 23 Februari 2018 - 11:09:47 WIB

    Mantan Sekda Padang Panjang Bersaksi untuk Maria

    Mantan Sekda Padang Panjang Bersaksi untuk Maria PADANG, HARIANHALUAN.COM – Mantan Sekdako Padang Panjang Budi Harianto menjadi saksi dalam sidang korupsi anggaran perawatan Rumah Dinas Walikota Padangpanjang yang menjerat Maria Feronika, istri dari Hendri Arnis, Wako Pad.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM