Pasaman Konsisten Tolak LGBT


Senin, 05 Maret 2018 - 12:24:39 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Pasaman Konsisten Tolak LGBT Ilustasi.NET

 

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM – Merebaknya isu kehadiran kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kabupaten Pasaman, membuat Bupati Pasaman, Yusuf Lubis angkat bicara. Ditegaskan bupati, Pemkab Pasaman menolak LGBT berkembang di daerah itu, karena sangat berbahaya dan bisa merusak generasi muda.

Bupati meminta seluruh jajarannya agar mengantisipasi berkembangnya LGBT ditengah masyarakat. "Kami akan mencegah kelompok ini, agar tidak sampai berkembang luas. Sejauh ini kami sudah mendeteksi ada komunitas LGBT lagi marak di media sosial. Itu harus segera disikapi semua pihak," kata Yusuf Lubis, Minggu (4/3).

Orang nomor satu di Kabupaten Pasaman itu menyebut, keberadaan komunitas LGBT memang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sebab, kata dia, pergerakannya kerap dilakukan secara diam-diam. "Namun, perilaku orang dengan kecenderungan mengarah LGBT bisa dipantau," ujarnya.

Untuk itu, kata Yusuf Lubis, ia memerintahkan sejumlah OPD untuk melakukan identifikasi tempat yang mungkin menjadi basis bagi komunitas LGBT di kabupaten itu. "Ini dalam rangka identifikasi kebenaran terhadap dugaan maraknya perilaku LGBT di media sosial. Jadi perlu bagi saya meminta Dinas Kominfo, Kesbangpol dan Pol PP dan Damkar untuk melakukan identifikasi," katanya.

Ia menambahkan, memerangi perilaku LGBT bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah semata. Melainkan tugas dan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, termasuk para tokoh yang disegani dalam tatanan masyarakat "Kepada alim ulama dan muballigh di Pasaman, kita juga meminta disetiap kesempatan, kiranya dapat menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk menjauhi prilaku seks menyimpang ini," ujarnya.

Pelajar diberbagai tingkatan, seperti SD, SMP hingga SMA sederajat juga tidak luput dari perhatian pemerintah setempat. Mereka, juga disarankan agar memperbanyak kegiatan positif, lebih mendekatkan diri kepada ajaran agama serta tidak meninggalkan salat.  "Urusan ini kita serahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap sekolah perlu diminta untuk menyampaikan arahan dan muatan mata pelajaran agama di sekolah," tukas Yusuf Lubis.

Selain itu, kata dia, para pelajar juga perlu mengetahui bahwa LGBT dari sisi agama adalah dosa besar dan paling dimurkai oleh Allah SWT. Tak hanya itu, dari sisi kesehatan juga sangat berbahaya dan sebagai sarana penularan HIV/AIDS serta penyakit kelamin lainnya.  "Pelajar perlu tahu akan hal ini, mereka harus diberi penyuluhan agar terhindar prilaku menyimpang ini. Allah kan menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, Adam dan Hawa, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan," katanya

Penganut LGBT, kata dia, harus kembali pada kodratnya sesuai jenis kelaminnya saat dia dilahirkan. Bagi, mereka yang menyimpang, kata dia, pemerintah setempat siap memfasilitasi dengan melakukan pembinaan. "Mereka perlu dibina agar kembali ke jalan yang benar. Jangan dimusuhi, apalagi dijauhi," ujarnya.

Sebelumnya, Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Sumbar membentuk tim khusus untuk merancang langkah pencegahan dan penanganan terhadap pelaku LGBT. Ketua Ikadi Sumbar Urwatul Wusqa menyebutkan, tim yang dibentuk beranggotakan ulama, dokter, konselor, guru, dosen, dan psikolog. Tak hanya itu, koordinasi dengan pemerintah juga dilakukan sebagai pengambil kebijakan. Tim ini bertugas merumuskan solusi yang bisa dilakukan, terutama oleh ulama, dalam mencegah meluaskan perilaku menyimpang LGBT.

Bagi para dai, Ikadi Sumbar sudah menginstuksikan agar materi-materi tentang LGBT diperbanyak dalam dakwah, khutbah, dan ceramah. "Meski kami tahu masalah ini tak akan selesai di kami, namun setidaknya kombinasi ini bisa memberikan pandangan luas. Terutama untuk mencegah adanya kaderisasi oleh pelaku LGBT," jelas Urwatul.

Pemerintah Provinsi Sumbar sebelumnya menyebutkan akan memasukkan poin-poin soal LGBT dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Maksiat. Asisten II Sekretariat Provinsi Sumatra Barat, Syafruddin mengungkapkan, pengaturan mengenai LGBT nantinya memang akan disisipkan dalam revisi Peraturan Provinsi Sumatra Barat nomor 11 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, atau akrab disebut Perda Maksiat. "LGBT itu kalau di Minangkabau dan Islam itu dosa maksiat. Kita perlu aturan untuk memberikan sanksinya. Kita bersama DPRD coba mendorong agar cepat direvisi Perda Maksiat," jelas dia.

Isu tentang LGBT dan permasalahan bangsa lainnya akan dibahas dalam Silaturahim Nasional (Silatnas) Ikadi 2018, pada 2-4 Maret 2018 esok. Selain soal LGBT, Silatnas Ikadi juga akan membahas perkembangan umat terkini, termasuk munculnya stigma bahwa umat Islam anti Pancasila dan tudingan anti-NKRI. (h/yud)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM