DAMPAK KEK MESTI “DIKUNYAH” LAMA

Jangan Hilangkan Identitas Mentawai


Selasa, 06 Maret 2018 - 10:01:49 WIB
Jangan Hilangkan Identitas Mentawai Sceenshot

Perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mentawai mesti baik untuk pengembangan wisata, ditakutkan banyak orang akan menghilangkan identitas asli Mentawai. Selain itu, privatisasi penuh yang diberikan kepada swasta dicemaskan tidak mengakomodasi masyarakat, sehingga bisa jadi penduduk Mentawai hanya jadi penonton di antara riuh pembangunan di negerinya.

PADANG, HALUAN – Kecemasan pembangunan kawasan wisata modern ini akan meminggirkan masyarakat lokal dan rentan konflik sosial muncul karena ada sekitar 2.639 hektare lahan masyarakat yang dibebaskan oleh investor PT Putra Mahakarya Sentosa di sekitar Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sementara lahan tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat.

Baca Juga : Dengarkan Aspirasi Masyarakat Kudu Gantiang Barat Padang Pariaman, Leonardy Harmainy: Ancaman Hama Harus Dicarikan Jalan Keluarnya

Setidaknya ada dua aspek yang perlu “dikunyah” lama oleh pemerintah dan pihak swasta yang kemudian akan mengelola KEK tersebut.  Dua aspek penting yang mesti dikaji matang itu, sebagaimana diterangkan pegiat lingkungan sekaligus Koordinator Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Sumbar Khalid Saifullah adalah, aspek lingkungan dan aspek sosial kemasyarakatan-budaya lokal masyarakat Mentawai. Khususnya masyarakat Siberut. “Di satu sisi rencana KEK patut diapresiasi. Tapi, jangan sampai KEK itu mengabaikan tiga aspek itu. Pertanyaannya, mampukah masyarakat lokal memiliki daya saing usaha di sana ataukah mereka hanya akan jadi penonton atau pekerja saja,” kata Khalid yang telah beraktivitas di Bumi Sikerei sejak 1996, dan berinteraksi langsung sejak lama dengan dengan penduduk lokal.

Dari segi karakteristik sosial kemasyarakatan dan budaya lokal, terang Khalid, tak dinyana bahwa secara adat, lahan bagi orang Mentawai adalah identitas diri. Ini salah satu poin yang harus diinap-renungkan. Di saat lahan itu tidak menjadi milik mereka lagi, sama halnya orang Mentawai kehilangan identitas. Sehingga keberadaan mereka di lahan tersebut kemudian akan ikut dipertanyakan. “Jangan hilangkan identitas itu,” sebut Khalid.

Baca Juga : Pekan Pertama Jadi Bupati Pasaman, Benny Utama Kebut Pembangunan 

Khalid menilai, persoalan lahan tidak akan selesai dengan adanya ganti rugi atau soal layak atau tidak layaknya ganti rugi yang diberikan. Sebab, lahan bagi orang Mentawai adalah soal keberlanjutan bagi kehidupan. “Bicara ada ganti rugi, itu bisa diadakan. Layak, itu bisa dibuat layak. Tapi apa selesai dengan begitu saja. Setelah ganti rugi itu dilakukan, mau jadi apa orang Mentawai di sana. Apalagi, dalam dokumen Amdal sementara mereka (perusahaan) yang pernah saya baca, yang diganti rugi itu bukan lahan, tetapi tanaman yang bernilai di atas lahan itu. Jadi, lahan mereka memang tidak dianggap ada,” jelasnya.

Oleh karena itu, Khalid menilai persoalan lahan seharusnya adalah persoalan bagaimana menempatkan orang Mentawai yang terpapar pembangunan KEK, untuk tetap beraktivitas dan melanjutkan kehidupan mereka di atas lahan mereka yang kemudian akan menjadi KEK. Sehingga, jangan sampai KEK menghilangkan keberadaan orang Mentawai dari lahan mereka. “Itu yang tidak dimuat dalam rancangan Amdal itu. Dokumen itu hanya bicara ganti rugi. Memang ada dibahas soal lapangan pekerjaan, tapi tidak realistis pembahasannya,” tegasnya.

Baca Juga : Akhir Pekan Hujan Diprediksi Guyur Sejumlah Objek Wisata Sumbar 

Pemerintah dan pihak swasta calon pengelola KEK harus realistis melihat Mentawai, tanpa harus mendiskriminasi kapasitas dan kemampuan orang Mentawai dalam bekerja. Sebab, jika dijanjikan ribuan lapangan pekerjaan, maka yang jadi pertanyaan adalah sejauh apa potensi masyarakat lokal bisa merebut peluang pekerjaan itu. “Jangan sama nanti dengan kasus HPH, di mana orang Mentawai kebanyakan jadi satpam, buruh lepas, atau mandor, yang suatu saat bisa didepak dari pekerjaan. Sementara lahan mereka tidak ada lagi. Amdal KEK tidak bicara itu. Ribuan lapangan pekerjaan yang akan dibuka itu dikunci dengan kalimat sesuai kualifikasi. Sementara, jika mereka tidak terkualifikasi, bagaimana mereka mau protes,” tegasnya lagi.

Dampak Lingkungan

Baca Juga : Waspadalah! Gelombang Tinggi hingga 5 Meter Berpotensi Terjadi di Perairan Sumbar

Dari aspek lingkungan, jelas Khalid, ia menemukan bahwa lingkungan alam di Siberut sebagai lokasi pemusatan pembangunan KEK, adalah lingkungan yang spesifik, dengan muatan flora dan fauna yang beberapa di antaranya berstatus endemik. Bahkan, katanya lagi, berdasarkan hasil penelitian LIPI, dijelaskan bahwa perlu kehati-hatian dalam melakukan eksploitasi dan aktivitas pembangungan masif di Siberut. “Itu daerah yang rentan. Pembangunan masif dikhawatirkan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan di Siberut,” sebutnya lagi.

Belum lagi, jika soal lingkungan dikaitkan dengan persoalan bencana alam dan bencana sosial. Sebab, jika masyarakat Mentawai sudah berada pada posisi tergusur, mereka akan berusaha melanjutkan hidup di lahan-lahan lain, yang tentu semakin menambah risiko kerentanan Mentawai terhadap bencana.

Pemberdayaan Berbasis Adaptasi

Di sisi lain, pengamat pembangunan wilayah perdesaan dan pengajar pada program pascasarjana Universitas Andalas (Unand) Dr. Azwar menilai, rencana KEK Mentawai harus menyinergikan antara pembangunan yang akan datang, dengan harapan masyarakat lokal atas pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan berbasis adaptasi perlu digencarkan. Jika tidak, masyarakat lokal akan tersisih.

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]