Wabup Solok Hingga Anggota DPRD Sumbar Diperiksa Hakim


Selasa, 06 Maret 2018 - 10:05:43 WIB
Wabup Solok Hingga Anggota DPRD Sumbar Diperiksa Hakim Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin, anggota DPRD Sumbar, HM Nurnas dan Yulman Hadi yang diperiksa majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang, Senin (5/3). Yuhendra

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Sidang dugaan korupsi senilai Rp62,5 miliar yang menjerat Yusafni Ajo, pejabat Dinas Prasjaltarkim (kini Dinas PUPR) terus berlanjut. Senin (5/3), giliran Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin, anggota DPRD Sumbar, HM Nurnas dan Yulman Hadi yang diperiksa majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang. Dalam pemeriksaan, ketiganya menyebut tidak tahu secara rinci proses penganggaran yang berujung korupsi itu.

Ketiganya diperiksa dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Sumbar periode 2009 – 2014. Ketiganya kala itu duduk di Komisi III, yang membidangi pembangunan, serta berkaitan dengan penganggaran sejumlah proyek yang menjerat Yusafni Ajo. Dalam keterangan, ketiganya mengaku tidak tahu banyak terkait proses penganggaran, termasuk berulangkalinya anggaran untuk proyek yang sama masuk.

Baca Juga : Sri Mulyani: Joe Biden Bawa Harapan Pemulihan Ekonomi Dunia

Dalam keterangannya, Nurnas yang kala itu menjabat Ketua Komisi III DPRD Sumbar menyebut kalau anggaran puluhan miliar pembebasan tanah untuk sejumlah proyek pembangunan yang dikorupsi tidak melalui pembahasan yang detail dan mendalam di DPRD. Pembahasannya cuma secara umum. “Pada Komisi III, kami hanya membahas secara umum saja, tidak mendetail ke berapa tanah yang akan diganti rugi, atau nama-nama penerima ganti rugi, termasuk menerima beberapa kali. Cuma anggaran untuk pembangunan strategis secara umum dan besar anggarannya dibahas,” kata Nurnas yang kini masih duduk sebagai anggota DPRD Sumbar dari Demokrat.

Ia juga mengaku, pihaknya juga tidak melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan terkait dengan pembebasan lahan yang menghabiskan anggaran puluhan miliar tersebut. Alasan Nurnas, selama beberapa tahun anggara tersebut berjalan, Pemprov Sumbar dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK. Status itu dianggap aman. “Dengan adanya WTP tersebut, kami sebagai dewan tidak lagi melakukan peninjauan. Biasanya kami melakukan peninjauan pada kegiatan infrastruktur saja. Kalau ada laporan atau gejolak pada suatu kegiatan itu pasti kami langsung turun. Kalau masalah ini tidak ada gejolak ataupun laporan kepada DPRD. Jadi kami berasumsi bahwa kegiatan pengadaan tanah tidak ada masalah apa-apa,” ujar Nurnas yang saat ini menjabat sebagai Ketua komisi IV tersebut.

Baca Juga : Pelantikan Presiden AS, Jokowi Ucapkan Selamat pada Joe Biden

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]