Bola Panas KEK Mentawai, Pemerintah Sebut Amdal Tengah Diperbaiki


Rabu, 07 Maret 2018 - 08:57:19 WIB
Bola Panas KEK Mentawai, Pemerintah Sebut Amdal Tengah Diperbaiki Sceenshot

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mentawai dianggap akan menjadi bola panas. Di satu sisi menciptakan perubahan, sementara perubahan itu bisa mengancam masyarakat. Lahan seluas 2.600 hektare nantinya menjadi milik swasta. Padahal di lahan-lahan itu masyarakat menggantungkan hidup.

PADANG, HARIANHALUAN – Sejak 1960-an, jutaan batang rotan keluar dari Mentawai. Rotan-rotan itu lalu dibawa ke daerah lain seperti Cirebon. Diolah jadi berbagai macam produk dan dijual ke berbagai penjuru dunia. Hingga sekarang, sebagian masyarakat Mentawai masih bergantung pada hasil hutan seperti rotan. Sedangkan pemerintah, merencanakan Mentawai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang pariwisata demi mengeluarkan Mentawai dari ketegori tertinggal.

Baca Juga : 18 Legislator Dharmasraya Mangkir Sidang dengan Bupati, Ternyata Ini Alasannya

Dr Juniator Tulius, Antropolog lulusan Leiden University kelahiran Saibi, Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai khawatir proyek hanya akan menguntungkan pengusaha, investor, dan oknum di pemerintahan. Sementara, masyarakat yang terpapar pembangunan KEK Mentawai akan tersingkir karena tidak siap menerima perubahan. “Saya tidak tahu persis bagaimana mekanismenya. Memang, dilihat dari sudut pandang ekonomi, ini adalah kawasan baru dan peluang bisnis besar bagi pemodal. Bibit keuntungan sudah terlihat sejak munculnya banyak resort kecil yang bertahan bertahun-tahun. Lalu, apakah KEK ini juga untuk pembangunan masyarakat Mentawai. Belum tentu,” katanya melalui sambungan telefon dari Nepal.

Barangkali, lanjutnya, KEK juga sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat pembangunan Mentawai sehingga keluar dari kategori tertinggal. Baginya, pembangunan infrastruktur memang seyogyanya dilakukan. Namun, ia mempertanyakan sejauh apa pembangunan KEK akan melibatkan kepentingan masyarakat. “Saya pun jika jadi kepala daerah, pasti juga mengupayakan infrastruktur. Saya tak menampik itu. Tapi, membuka jalan bukan perkara mengaspal tanah saja. Membuka jalan itu membuka keterisolasian. Masyarakat juga harus disiapkan untuk menerima pembukaan jalan itu. Harus siap menerima kedatangan orang, dan harus siap survive menerima perubahan sosial yang sangat cepat,” katanya mencontohkan.

Baca Juga : Melalui Pemetaan Lingkungan, Kabupaten Pessel Maksimalkan Pencegahan Penyakit Menular

Saat ini, lanjutnya, sumber perekonomian masyarakat Mentawai, khususnya di Siberut, masih bergantung pada pertanian, pengolahan hasil hutan, mengumpulkan rotan, gaji sebagai pegawai, dan menjual jasa transportasi atau pemandu wisata. Sementara, untuk ikut terlibat di dalam KEK, masyarakat harus memiliki keahlian dan modal cukup. Sayangnya, perusahaan calon pengelola KEK tidak mencukupi dua hal itu.

“Kalau pembangunan adalah pembangunan di Mentawai, maka yang diuntungkan adalah stakeholder terkait, selain masyarakat. Aneh buat saya. KEK akan menciptakan perubahan, sementara perubahan itu mengancam masyarakat. Karena sumber kehidupan mereka selama ini dari pertanian, hasil hutan, dan hasil laut. Itu semua berada di atas 2.600 hektare lahan yang akan menjadi milik swasta,” kritiknya lagi.

Baca Juga : Wakil Bupati Pessel: Proses Keluar Hasil Tes Swab PCR Harus Dipercepat

Dalam peta kawasan KEK yang ia pelajari, Juniator menemukan bahwa di atas lahan 2.600 ha tersebut berdiri permukiman penduduk dan lahan pertanian. Sementara, pengusaha malakukan lobi kepada pemerintah untuk mewujudkan KEK yang berpotensi merugikan masyarakat. Sehingga, sama artinya bahwa pengusaha akan merampok lahan-lahan tersebut dari masyarakat lokal.

“Mengapa tidak melobi hutan konversi menjadi kawasan industri, sehingga tidak mengganggu penduduk. Sebab, secara kultural, lahan itu milik masyarakat. Meskipun hak kawasannya memang milik negara. Penduduk Mentawai sudah tinggal di sana sebelum negara ini ada. Dalam kajian antropolog sejak 2.000 yang lalu. Jika itu meragukan, maka menurut catatan Belanda, Belanda menemukan orang di Mentawai itu 400 tahun lalu,” katanya lagi.

Baca Juga : Angka Kematian Karena Covid-19 di Sumbar Mencapai 650 Kasus

Tradisi sejarah lisan di Mentawai, terangnya lagi, akan sangat jelas memaparkan mengapa suatu kaum di Mentawai bisa memiliki kuasa di atas sekian hektare lahan. Hanya saja, memang tidak ada baca tulis di masa lalu, sehingga tidak terdapat pencatatan yang resmi tentang hal itu.

Di satu sisi, sebagai warga negara yang baik, orang Mentawai demi negara juga akan menjaga kawasan tersebut. Akan tetapi, jika pemerintah semena-mena memberikan hak lahan itu kepada pengusaha, tanpa mempertimbangkan sejarah kepemilikan lahan Mentawai, maka menurut Juniator, pembangunan KEK sangat patut dipertanyakan.

“Kami orang Mentawai menjaga kawasan RI. Konstitusi juga mengatur soal itu. Jika memang negara mengelola lahan itu untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya, tentu tidak akan terjadi eksploitasi yang tidak menyejahterakan. Sementara realitasnya, eksploitasi selama ini tidak banyak menyejahterakan masyarakat. Itu juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia,” imbuhnya lagi.

Menempuh Jalan Sepihak

Hal lain yang mengkhawatirkan Juniator, yaitu saat penguasa pengelola KEK yang memiliki dokumen resmi terkait lahan, datang ke Mentawai untuk membabat tanaman yang telah dijaga oleh masyarakat Mentawai sejak zaman leluhur masing-masing. Dalam konteks itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk melawan, karena akan berhadapan dengan persoalan hukum.

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]