RENCANA KEK MENTAWAI

Menolak Serahkan Lahan, Menjaga Kelangsungan Hidup


Rabu, 07 Maret 2018 - 08:59:02 WIB
Menolak Serahkan Lahan, Menjaga Kelangsungan Hidup Sceenshot

Rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata di Pasakiat Taileleu, Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Terutama terkait pembebasan lahan. Aktivis asal Mentawai, Rus Akbar Saleleubaja turun langsung ke Siberut Barat Daya untuk menggali persoalan yang terjadi. Berikut hasil wawancara Rus Akbar dengan sejumlah masyarakat.

Setidaknya, ada 2.639 lahan yang disiapkan untuk membangun 23 sarana mendukung KEK yaitu bandara, pelabuhan, marina, kantor, taman hiburan dan taman air, museum, pasar seni, kebun binatang, resort, hotel, apartemen, villa, pemukiman, area komersil, lapangan golf, club house, golf recidence, retirement, rumah sakit, sekolah, spiritual tourism, area industri, mess pekerja dan pemakaman.

Baca Juga : BMKG Prediksi Gelombang Tinggi Hingga 3 Meter di Perairan Sumbar Sampai Besok

Sebagian besar lahan-lahan tersebut terutama yang berupa kebun kelapa di bagian pesisir pantai dan ladang sagu di sekitar Danau Mangeungeu yang juga akan dikembangkan menjadi lokasi wisata. Meski ada yang menyerahkan lahan, namun ternyata ada juga yang enggan. Martinus Manao misalnya, warga pendatang yang mengelola 1.600 batang kelapa di lahan 16 hektaree enggan melepaskan hak kelola kelapanya. Diantara lahan dikelola, 2 hektare merupakan tanah miliknya, dan sisanya merupakan tanah orang lain yang dikontrak dengan sistem bagi hasil. Sudah 16 tahun Martinus hidup dari mengolah kelapa menjadi kopra.

Ia tidak tahu persis, berapa luas dari lahan yang sedang dikelolanya kini masuk dalam rencana lahan KEK. Namun ia menolak karena menilai dana kompensasi atau subsidi Rp750 ribu per bulan untuk 100 batang itu lebih kecil dibanding hasil menjual kopra. Kalaupun perusahaan atau pemerintah berkeras akan mengambil lahan yang dikelolanya, ia lebih memilih menjual habis kelapa itu namun dengan harga Rp2 juta per batang, bukan Rp200 ribu per batang. "Kalau dibeli senilai Rp200 ribu per batang saya nggak mau, saya mau diganti satu batang kelapa Rp2 juta," tegasnya.

Baca Juga : Sempat Terhenti, Pembangunan Monumen Bela Negara Segera Dilanjutkan

Kepala Dusun Peipei, Romi Sailau juga mengaku tidak menyetujui rencana KEK. Menurutnya tanah yang mereka tempati itu adalah milik Suku Saeppu. Ada 55 kepala keluarga yang mendiami Dusun Peipei. “Kawasan yang masuk lokasi wisata saja di wilayah Peipei ini, dari PLN Peipei sampai Muara Taileleu ini sumber kehidupan masyarakat. Kalau itu diserahkan tidak ada lagi mata pencarian mereka," katanya.

Romi mengisahkan, waktu pertemuan di Padang disampaikan tujuan masuknya kawasan wisata itu memanusiakan orang Peipei. "Sementara mone garak (ladang habis), kat garak (makanan habis) apakah ini namanya memanusiakan? Kami sempat berdebat tujuan pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat, tapi datang perusahaan habis kelapa kami, habis sagu kami," katanya.

Baca Juga : Mahfud MD Ingin Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar Cepat Selesai

Sagu yang dimaksud Romi berada di sekeliling Danau Simangeungeu yang menjadi sumber makanan warga dan juga ternak. "Kalau diambil perusahaan apa yang kita makan, apa makan ternak kita, apa nanti kita kasih alak toga, tulou dan keperluan adat lainnya?" katanya.

Menurut Romi, kalau mau ganti rugi sampai ke anak cucu karena tidak ada lagi perladangan. Romi memperhitungkan subsidi atau kompensasi yang diberikan kelapanya ada 100 batang, sekali panen 3 bulan bisa menghasilkan 1 ton, sementara kompesansi yang diberikan perusahaan setiap bulan Rp750 ribu, jika dikalikan tiga bulan berarti Rp2.250.000. Namun jika kelapa diolah tiga bulan dengan hasil 1 ton dikalikan harga kopra Rp7.000 maka menghasilkan uang senilai Rp7 juta. "Kita rugi senilai Rp4.750.000," katanya.

Baca Juga : Hadiri Rapat Kerja Kepala Sekolah, Sabar AS Paparkan Ide Majukan Dunia Pendidikan

Kepala Dusun Simaruei, Rafael Sakelak, menyatakan penolakan juga muncul dari warganya yang disebabkan karena ketidaktahuan tentang KEK. "Masih banyak yang keberatan, warga mempertanyakan kalau mau masuk pariwisata, bagaimana tanaman kita, bagaimana tanah kita, perusahaan dan pemerintah harus banyak memberi pemahaman ke masyarakat," katanya.

Di Simaruei, ada 57 kepala keluarga dan 255 jiwa. Rafael sudah meminta kepada Boni, mantan kepala dusun Peipei untuk menyerahkan data siapa warga dusunnya yang menyerahkan tanah ke perusahaan, sebab masih ada masalah tanah dimana tanah belum dibeli tapi tanaman sudah ada. "Karena setahu kita di sini sudah banyak yang membeli (tanah), makanya kami minta data dari kepala dusun lama apakah tanaman yang dilepaskan atau tanah belum diserahkan. Sekarang kita bingung siapa yang mengambil kompensasi tanah, tanaman siapa saja," katanya.

Sementara itu, lima perwakilan suku sudah menandatangani kesepakatan penyerahan tanah kepada pengelola destinasi wisata tertanggal 19 Agustus 2016. Mereka, Julius Gajakmanai Saeppu, Jonas Patuagai Sakerebau, Jebedeus Bagok Samaloisa, Intan Sagugurat, dan Jersiman Sakeletuk. Tanah yang diserahkan mulai dari Pantai Sijagak sampai Muara Sungai Taileleu dengan lebar 250 meter dihitung dari bibir pantai.

Menurut Julius G Saeppu (62), tanah suku yang diserahkan terletak sepanjang pantai lewat Tutut Bukku sampai dekat Muara Sungai Taileleu. Sementara tanah dari Muara Peipei sampai Tutut Bukku bukan Julius yang menyerahkan lahan. Menurutnya yang menemukan tanah di sekitar Peipei sampai di Karaimak termasuk Makalajat yang ada di daerah Peipei kakak beradik si Bajau Manai dan Jaggau Manai, karena ada masalah akhirnya sang adik Jaggau Manai pergi menuju , itulah keturunan Julius Gajakmanai Saeppu sementara sang kakak Bajau Manai tinggal di Peipei dengan keturunan Saeppu yang ada di Taileleu dan Peipei.

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]