Soal GAKY, DPRD Minta Pemprov Berkonsultasi


Rabu, 07 Maret 2018 - 09:57:46 WIB
Soal GAKY, DPRD Minta Pemprov Berkonsultasi Ilustasi.NET

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Pasca dicabutnya Peraturan Mentri (Permen) Nomor 63 tahun 2010 sebagai acuan hukum untuk Ranperda Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), DPRD Sumbar meminta pemerintah daerah mempertanyakan ke pusat langkah apa yang harus diambil sebagai jalan keluar atas persoalan ini.

Dengan dicabutnya aturan lebih tinggi terkait regulasi yang telah selesai dibahas itu, Ranperda GAKY terancam tidak bisa disahkan. Wakil Ketua Tim Pembahasan Ranperda GAKY, Liswandi menuturkan, Ranperda GAKY telah dikembalikan oleh DPRD ke pemerintah daerah.

Baca Juga : Resmi Jadi Gubernur-Wagub Sumbar 2021-2024, Ini yang akan Dilakukan Mahyeldi-Audy Usai Dilantik Presiden

"Secara subtansi telah selesai kita bahas sampai tahap akhir. Namun karena aturan lebih tingginya dibatalkan pusat, kita kembalikan ke pemerintah daerah, kami berharap  pemerintah daerah mempertanyakan ke Kementerian apa solusi selanjutnya," ulas Liswandi, Selasa (6/3).

Disebut Liswandi, meski Permen Nomor 63 tahun 2010 sebagai acuan hukum dicabut, ia berharap Ranperda ini tidak dibatalkan. Pihaknya meminta pemerintah daerah mengajukan pada Permendagri agar acuan hukum untuk Ranperda itu bisa diganti. Misal diarahkan ke Undang-Undang kesehatan atau diarahkan ke Undang-undang perdagangan.

Baca Juga : Jokowi Lantik Tiga Gubernur Sekaligus, Siapa Saja Orangnya?

"Dengan demikian tetap ada ruang untuk itu Ranperda ini disahkan. Kami berharap kementerian mengizinkannya," ucap Liswandi.

Sementara itu, Anggota Pansus GAKY, Saidal Masfyudin mengatakan secara prinsip DPRD mendukung Ranperda ini dilanjutkan. Tinggal lagi peran pemerintah daerah mencari dasar hukum yang tepat agar Ranperda tetap bisa disahkan.

Baca Juga : Dilepas Ketua DPRD Agam, Jenazah Syafrizal Diantar ke Pandam Pemakaman Keluarga

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Sumbar, Mockhlasin juga menyebut, jika tidak ada peraturan acuan yang lebih tinggi maka Ranperda tersebut harus di tarik.  Pemerintah daerah harus menunggu lahirnya kembali acuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, pengesahan Ranperda GAKY yang dijadwalkan akan 28 Februari lalu batal terlaksana. Pasalnya aturan tertinggi yang menjadi acuan Ranperda, yaitu Peraturan Mentri (Permen) Nomor 63 tahun 2010 baru-baru ini dicabut oleh pemerintah pusat.

Baca Juga : Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Sumbar Mencapai 94,04 %

Dalam hal ini ada sebanyak 60 Permendagri yang belum lama ini dibatalkan oleh pusat. Salah satunya aturan tertinggi yang dijadikan acuan pembahasan Ranperda GAKY. (h/len) 

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]