JAKARTA, HARIANHALUAN.COM- Pesatnya perkembangan digital di Indonesia dibutuhkan sinergi stakeholders membentuk regulasi, terutama untuk pengawasan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis, saat Rakernis Humas Polri di Hotel Grand Boutique Melawai, Jakarta, Rabu (07/03).
Baca Juga : Di Dalam Penjara, Habib Rizieq Islamkan 2 Tahanan Ayah dan Anak
Disampaikannya, saat ini digitalisasi telah terjadi. Namun, ke depan skalanya akan lebih massif, dan Indonesia dinilai terlambat dalam merespon digitalisasi. Bahkan tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
“Saat ini yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana kesiapan Indonesia untuk menyiapkan penyusunan regulasi, sinergi antar stakeholders penyiaran, serta posisi publik dalam menerima konten digital. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi lembaga yang mempunyai tupoksi di ranah penyiaran dan informasi,” terangnya dalam press release yang diterima harianhaluan.com.
Baca Juga : Sejak Dini Hari, Gunung Merapi Muntahkan Lava Pijar 50 Kali
“Masyarakat Indonesia telah merasakan konvergensi media dengan kekuatan internet. Beragam informasi dengan mudah diakses publik melalui gadget yang dibawa kemana-mana, tapi belum ada yang mengawasi secara penuh konten yang ada di internet,” tambah Yuliandre.
Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang ikut hadir dalam acara itu mengatakan, dalam mendukung informasi yang sehat pihaknya mengharapkan polisi dapat menindak tegas media penyebar hoaks.
Baca Juga : Sebentar Lagi Puasa, Ayo Cek Jadwal Pencairan THR PNS
“Bahwa banyak media abal-abal yang ada di daerah, media tersebut tidak terdaftar di Dewan Pers dan juga tidak memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi pers. Polisi bisa melakukan tindakan terhadap media yang diangap meresahkan dengan menyebar berita Hoaks,” paparnya.
Sementara Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo, Rosarita Niken Widiastuti menambahkan, bahwa pertumbuhan media terutama media sosial di Indonesia sangat massif. Ditegaskannya, bahwa berita hoaks yang disebarkan di media sosial menjadi musuh bersama, dan Kominfo serta instansi terkait terus melakukan kampanye positif untuk melawan hoaks.(h/rel)
Baca Juga : Anggota DPR Junaidi Auly: Usut Tuntas Kasus Suap Pajak
