Dana Rajawali “Dicairkan” Lewat Pergub Bansos


Selasa, 13 Maret 2018 - 09:50:57 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Dana Rajawali “Dicairkan” Lewat Pergub Bansos Ilustasi/Haluan

PADANG, HARIANHALUAN- Rapat tertutup yang digelar antara Komisi V DPRD Sumbar dengan mitra kerja Senin (12/3) memutuskan, dana hibah PT Rajawali akan disalurkan dengan berpegang pada payung hukum tentang hibah bansos. DPRD dan Pemprov sepakat Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 12 tahun 2014 tentang Hibah dan Bansos direvisi.

Dalam revisi nantinya akan diakomodir soal penggunaan dana rajawali yang sudah bertahun-tahun mengendap. “Selain akan menjadikan Pergub tentang hibah bansos sebagai payung hukum, yang dimanfaatkan dari dana ini hanyalah bagi hasil atau bunganya saja, sementara dana yang sekarang mencapai Rp80 miliar didepositokan dan tetap menjadi dana abadi," papar Hidayat, saat berbincang dengan Haluan, Senin (12/3).

Ditambahkan Hidayat, terkait revisi Pergub Nomor 12 tahun 2014, segala hal yang diperlukan akan dipersiapkan sebelum 20 Maret. Selanjutnya, setelah syarat-syarat pengusulan revisi Pergub lengkap, pengajuan akan dilakukan ke Kemendagri.

Dituturkannya, dengan direvisinya Pergub, penyaluran dana PT Rajawali akan memiliki aturan layaknya penyaluran hibah bansos. Dimana dalam penyaluran hibah dan bansos mekanisme yang berlaku secara umum adalah by name, by address by verification, hanya saja untuk penyaluran dana beasiswa verifikasi akan ditiadakan yang akan diberlakukan adalah rekomendasi. “Tidak perlu dilakukan verifikasi karena tentunya akan menambah beban anggaran. Cukup rekomendasi dari kepala sekolah atau dinas pendidikan,” terangnya.

Hal tadi menurut dia adalah teknis pelaksanaan yang nantinya diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan pihak eksekutif. Pada prinsipnya, jelas dia, DPRD Sumbar sangat mendorong bagaimana dana yang sudah mengendap sekian lama itu bisa disalurkan sehingga masyarakat bisa menikmati manfaat dari bantuan tersebut.

Sementara itu, terkait teknis penyaluran dikatakannya, tidak seluruh bunga deposito digunakan. Sekitar 10 persen dari bunga akan dimasukkan kembali ke dalam modal deposito. “Jadi hanya 90 persen yang akan disalurkan, sementara 10 persen lainnya dimasukkan kembali sebagai penambahan modal sehingga setiap tahun deposito bertambah,” paparnya.

Dana hibah dari PT Rajawali telah mengendap di kas daerah sejak Tahun 2009. Dana ini diperuntukkan sebagai beasiswa bagi masyarakat miskin. Awalnya berjumlah Rp50 miliar, sekarang sudah berbunga menjadi Rp80 miliar. Namun sudah lebih dari 8 tahun, belum sepeser pun dana tersebut disalurkan ke masyarakat. Sebelumnya, sempat dibentuk Yayasan Minangkabau sebagai pengelola dan penyalurnya. Namun batal dilakukan karena peraturan perundangan-undangan melarang dana hibah pemerintah dikelola oleh yayasan.

BLUD direncanakan sebagai pengganti yayasan tersebut untuk menyalurkan dana. Namun belum sampai didirikan rencana ini kembali gagal. Hal ini dikarenakan Kemendagri melarang dana ini dikelola dengan BLUD. Salah satu alasannya adalah, pembentukan BLUD tidak diperkenankan karena akan membutuhkan biaya operasional yang besar. Yakni untuk pengadaan gedung sekretariat, biaya operasional sekretariat, biaya kegiatan sehari-hari dan biaya untuk aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, pengamat pendidikan UNP Mawardi Effendi menginginkan, dana Rajawali bisa segera disalurkan. Sebab dengan penyaluran dana lebih cepat akan bisa lahir lulusan-lulusan bangku perkuliahan terbaik yang dapat mengabdi kepada masyarakat. Hanya saja, karena  terendapnya dana selama ini, menyebabkan terbengkalainya perkuliahan beberapa mahasiswa tidak dapat tertolong sama sekali. "Kami berharap agar dana tersebut segera disalurkan kepada yang membutuhkan,” ucap Mawardi. (h/len)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM