BPK dan Inspektorat Dituding Kecipratan Uang Korupsi, Jaksa Diminta Panggil Gubernur


Selasa, 13 Maret 2018 - 10:00:14 WIB
Reporter : Tim Redaksi
BPK dan Inspektorat Dituding Kecipratan Uang Korupsi, Jaksa Diminta Panggil Gubernur Terdakwa Yusafni saat selesai sidang di Pengadilan Tipikor Padang, Senin (12/3). Imam

Terdakwa korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif Yusafni Ajo meminta jaksa menghadirkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno ke persidangan. Selain itu, Yusafni juga mulai buka-bukaan terkait aliran dana Rp65,2 miliar yang dikorup. Setiap tahun, Yusafni mengaku menyetor ke Inspektorat Sumbar dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Sumbar Rp100 juta. Total uang yang disetor sampai Rp1 miliar.

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Kehadiran Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ke Pengadilan Tipikor Padang dianggap penting. Sebab itu disampaikan di persidangan yang digelar, Senin (12/3). Terlepas dari permintaan, Yusafni menyebut akan buka-bukaan soal aliran uang dugaan korupsi yang sekarang ditimpakan ke dirinya seorang. Siapa yang menerima, dan menikmatinya akan disebutkan dalam persidangan.

 “Majelis hakim, kami meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno ke persidangan pekan depan,” pinta Yusafni Ajo lewat Bob Hasan, kuasa hukumnya kepada majelis hakim yang diketuai Irwan Munir didampingi hakim anggota Emria dan Perry Desmarera.

Majelis hakim mengakomodir permintaan tersebut. Meski nama gubernur tidak ada dalam dakwaan, tapi orang nomor satu di Sumbar tersebut bisa dipanggil. Minimal sebagai saksi yang meringankan. “Mohonkan saja sebagai saksi meringankan,” kata Irwan Munir.

Sementara, penyebutan dugaan aliran uang oleh Yusafni sebagai pembanding dari pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Ali Asmar yang menjadi saksi dalam sidang. Selama kasus berjalan, Sekdaprov menyebut tidak pernah ada temuan dari pihak Inspektorat Sumbar. Karena tidak adanya temuan itulah anggaran bisa dikucurkan selama lima tahun.

“Secara penganggaran tidak ada masalah, karena selama lima tahun itu tidak pernah ada temuan dari Inspektorat. Kan setiap tahun evaluasi dan pengawasan kegiatan itu dilakukan Inspektorat. Termasuk pemeriksaan. Selama itu tidak ada laporan atau temuan dari program pembebasan lahan," terang Ali Asmar di hadapan majelis hakim.

Dituturkan Sekdaprov, pengadaan tanah dilakukan oleh Tim 9 yang dibentuk oleh Pemko Padang, karena kegiatan dilakukan di Padang. Ia berpendapat proses penganggaran tidak ada kesalahan dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Permasalahan terjadi di proses pengerjaan. “Untuk proses anggaran tidak ada masalah, yang bermasalah itu adalah proses pengerjaannya. Buktinya, tidak ada temuan dari Inspektorat,"pungkasnya.

Secara detail, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak membahas program SKPD secara rinci, termasuk program pembebasan lahan di Dinas Prasjaltarkim yang sekarang berubah nama menjadi Dinas PUPR. TAPD Sumbar yang diketuai Ali Asmar sejak 2011 hanya melihat apakah ada mata anggaran untuk program tersebut, serta apakah program tersebut ada atau tidak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Pembahasan secara rinci itu dilakukan oleh SKPD masing-masing. Kalau pembahasan lahan  di Dinas Prasjaltarkim. TAPD tidak membahas secara rinci," kata Ali Asmar.

Keterangan Ali Asmar inilah yang memicu Yusafni untuk menyebutkan adanya aliran uang ke BPK dan Inspektorat Sumbar. Uang tersebut menurut Yusafni diberikan secara tunai melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Prasjaltarkim Sumbar. “Uang Rp100 juta itu disebut iuran untuk BPK RI Wilayah Sumbar dan Inspektorat Sumbar,” terang Yusafni Ajo.

Yusafni mengaku menyetor iuran yang disebut untuk BPK Sumbar dan Inspektorat Sumbar selama lima tahun. “Setiap tahun saya bayar iuran melalui melalui KPA atau kepala dinas. Lamanya sampai lima tahun berturut-turut. Kalau dikalkulasikan uang iuran tersebut jumlahnya mencapai Rp1 miliar,” papar Yusafni yang dalam persoalan ini hanya menjabat sebagai PPATK.

Selain Sekdaprov, Ali Asmar, anggota DPRD Sumbar, Marlis juga dimintai keterangannya bersama tiga orang pemilik lahan penerima ganti rugi. Ketika persoalan terjadi, persisnya tahun 2014, Marlis adalah anggota Komisi III yang membidangi pembangunan dan bermitra dengan Dinas Prasjaltarkim Sumbar. Di hadapan hakim dia mengaku tidak pernah mengetahui adanya program pembebasan lahan untuk infrastruktur strategis. “Saya tidak pernah tahu adanya pengadaan tanah. Setahu saya tidak pernah dibahas waktu itu," kata Marlis.

Dikatakannya, DPRD juga tidak pernah turun ke lapangan meninjau proses pengadaan tanah. Hal itu dikarenakan tidak adanya laporan dari masyarakat, pemberitaan dari media atau temuan dari dewan. “Selama ini tidak ada dilakukan monitoring ke lapangan. Kami hanya sering turun ke daerah-daerah meninjau infrastruktur," kata Marlis.



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM