BPK dan Inspektorat Dituding Kecipratan Uang Korupsi, Jaksa Diminta Panggil Gubernur


Selasa,13 Maret 2018 - 10:00:14 WIB
Reporter : Tim Redaksi
BPK dan Inspektorat Dituding Kecipratan Uang Korupsi, Jaksa Diminta Panggil Gubernur Terdakwa Yusafni saat selesai sidang di Pengadilan Tipikor Padang, Senin (12/3). Imam

Terdakwa korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif Yusafni Ajo meminta jaksa menghadirkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno ke persidangan. Selain itu, Yusafni juga mulai buka-bukaan terkait aliran dana Rp65,2 miliar yang dikorup. Setiap tahun, Yusafni mengaku menyetor ke Inspektorat Sumbar dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Sumbar Rp100 juta. Total uang yang disetor sampai Rp1 miliar.

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Kehadiran Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ke Pengadilan Tipikor Padang dianggap penting. Sebab itu disampaikan di persidangan yang digelar, Senin (12/3). Terlepas dari permintaan, Yusafni menyebut akan buka-bukaan soal aliran uang dugaan korupsi yang sekarang ditimpakan ke dirinya seorang. Siapa yang menerima, dan menikmatinya akan disebutkan dalam persidangan.

 “Majelis hakim, kami meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno ke persidangan pekan depan,” pinta Yusafni Ajo lewat Bob Hasan, kuasa hukumnya kepada majelis hakim yang diketuai Irwan Munir didampingi hakim anggota Emria dan Perry Desmarera.

Majelis hakim mengakomodir permintaan tersebut. Meski nama gubernur tidak ada dalam dakwaan, tapi orang nomor satu di Sumbar tersebut bisa dipanggil. Minimal sebagai saksi yang meringankan. “Mohonkan saja sebagai saksi meringankan,” kata Irwan Munir.

Sementara, penyebutan dugaan aliran uang oleh Yusafni sebagai pembanding dari pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Ali Asmar yang menjadi saksi dalam sidang. Selama kasus berjalan, Sekdaprov menyebut tidak pernah ada temuan dari pihak Inspektorat Sumbar. Karena tidak adanya temuan itulah anggaran bisa dikucurkan selama lima tahun.

“Secara penganggaran tidak ada masalah, karena selama lima tahun itu tidak pernah ada temuan dari Inspektorat. Kan setiap tahun evaluasi dan pengawasan kegiatan itu dilakukan Inspektorat. Termasuk pemeriksaan. Selama itu tidak ada laporan atau temuan dari program pembebasan lahan," terang Ali Asmar di hadapan majelis hakim.

Dituturkan Sekdaprov, pengadaan tanah dilakukan oleh Tim 9 yang dibentuk oleh Pemko Padang, karena kegiatan dilakukan di Padang. Ia berpendapat proses penganggaran tidak ada kesalahan dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Permasalahan terjadi di proses pengerjaan. “Untuk proses anggaran tidak ada masalah, yang bermasalah itu adalah proses pengerjaannya. Buktinya, tidak ada temuan dari Inspektorat,"pungkasnya.

Secara detail, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak membahas program SKPD secara rinci, termasuk program pembebasan lahan di Dinas Prasjaltarkim yang sekarang berubah nama menjadi Dinas PUPR. TAPD Sumbar yang diketuai Ali Asmar sejak 2011 hanya melihat apakah ada mata anggaran untuk program tersebut, serta apakah program tersebut ada atau tidak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Pembahasan secara rinci itu dilakukan oleh SKPD masing-masing. Kalau pembahasan lahan  di Dinas Prasjaltarkim. TAPD tidak membahas secara rinci," kata Ali Asmar.

Keterangan Ali Asmar inilah yang memicu Yusafni untuk menyebutkan adanya aliran uang ke BPK dan Inspektorat Sumbar. Uang tersebut menurut Yusafni diberikan secara tunai melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Prasjaltarkim Sumbar. “Uang Rp100 juta itu disebut iuran untuk BPK RI Wilayah Sumbar dan Inspektorat Sumbar,” terang Yusafni Ajo.

Yusafni mengaku menyetor iuran yang disebut untuk BPK Sumbar dan Inspektorat Sumbar selama lima tahun. “Setiap tahun saya bayar iuran melalui melalui KPA atau kepala dinas. Lamanya sampai lima tahun berturut-turut. Kalau dikalkulasikan uang iuran tersebut jumlahnya mencapai Rp1 miliar,” papar Yusafni yang dalam persoalan ini hanya menjabat sebagai PPATK.

Selain Sekdaprov, Ali Asmar, anggota DPRD Sumbar, Marlis juga dimintai keterangannya bersama tiga orang pemilik lahan penerima ganti rugi. Ketika persoalan terjadi, persisnya tahun 2014, Marlis adalah anggota Komisi III yang membidangi pembangunan dan bermitra dengan Dinas Prasjaltarkim Sumbar. Di hadapan hakim dia mengaku tidak pernah mengetahui adanya program pembebasan lahan untuk infrastruktur strategis. “Saya tidak pernah tahu adanya pengadaan tanah. Setahu saya tidak pernah dibahas waktu itu," kata Marlis.

Dikatakannya, DPRD juga tidak pernah turun ke lapangan meninjau proses pengadaan tanah. Hal itu dikarenakan tidak adanya laporan dari masyarakat, pemberitaan dari media atau temuan dari dewan. “Selama ini tidak ada dilakukan monitoring ke lapangan. Kami hanya sering turun ke daerah-daerah meninjau infrastruktur," kata Marlis.


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
Baca Juga Topik #SPJ Fiktif Disprasjaltrakim Sumbar
SPJ Fiktif di Dinas PU Sampai Miliaran Rupiah, Apa Saja Temuannya? SPJ Fiktif Dipicu Pengawasan yang Minim SPJ Fiktif di Disprasjaltarkim Sumbar, Perlu 'Pengawasan Malaikat' SPJ Fiktif di Dinas PU Diduga tak Libatkan Satu ASN Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah di Prasjaltarkim Sumbar, Pelaku SPJ Fiktif Tak Mungkin Satu Orang Dugaan SPj Fiktif Disprasjaltarkim, Bareskrim Polri dan BPK RI Turun ke Sumbar BPK RI dan Bareskrim Polri Selidiki Ganti Rugi Tanah Fly Over Duku Padang Pariaman BPK Masih Periksa 'Ysn' Dugaan SPj Fiktif di Dinas PUPR, DPRD Sumbar Bakal Bentuk Pansus Soal Spj Fiktif, Jaksa Periksa Tiga Saksi ICW Bawa Kasus SPj Fiktif ke Kejagung Aktivis Mulai Bergerak, Kawal Kasus SPj Fiktif Pagi ini, Demo Soal SPj Fiktif di Kejati Sumbar Massa KMSS Datangi Kejati Desak Ungkap Aliran Dana SPj Fiktif Usut Kasus Dugaan SPj Fiktif, Aspidsus Kejati Sumbar Tandatangani Pernyataan Sikap Kasus SPj Fiktif Jangan Masuk Peti Es! Bareskrim Kejar Penikmat Uang SPj Fiktif Yusafni Seret Nama Lain, Kejar Aktor Utama SPj Fiktif! Kasus SPj Fiktif, Bareskrim Periksa 185 Saksi dan 35 Pejabat Sumbar Kasus SPj Fiktif Jilid Dua, Mobil Mewah Yusafni Disita Bareskrim, SPj Fiktif, Bareskrim "Acak-acak" Sumbar Bareskrim Sita Barang Bukti SPj Fiktif di Sumbar, Ini Dia Hasilnya Bareskrim Sita Aset YSN di Tegal Kasus SPj Fiktif Terstruktur, Penyidik Akan Tetapkan Tersangka Baru Hari Ini, Kasus SPj Fiktif Dilimpahkan ke Kejati Sumbar Kejari Padang Terima Berkas SPj Fiktif Yusafni “Dikeroyok” Sebelas Jaksa Sepekan ke Depan, Berkas SPj Fiktif Masuk Pengadilan Dakwaan SPj Fiktif di Tangan Hakim Yusafni Ajo Sudah Disidang, Bareskrim Lidik SPj Fiktif Jilid II Eksepsi Terdakwa Korupsi Rp6,2 Miliar Ditolak Yusafni Akui Bagi-bagi Uang SPj Fiktif Kasus SPj Fiktif Jangan Berhenti di Yusafni Korupsi Rp62 Miliar Sistematis Kasus SPj Fiktif Diduga Punya Sutradara Sidang Kasus SPj Fiktif, Tujuh Pejabat Padang Dicecar Hakim Tipikor Wabup Solok Hingga Anggota DPRD Sumbar Diperiksa Hakim Pernyataan YSN BPK  Sebut Pemberian Opini Sesuai Standar 'Jangan-Jangan Yusafni Hanya Tumbal' Sidang SPJ Fiktif Saksi Akui Belum Terima Ganti Rugi Tanah Uang Proyek Dialihkan, Terdakwa Rp62,5 Miliar Pakai SK Gubernur Sumbar Terdakwa SPj Fiktif Surati Gubernur Sumbar Petaka Kebijakan Gubernur Sumbar Intruksi Gubernur Sumbar Dinilai Janggal Sidang Korupsi SPj Fiktif, SK Gubernur Sumbar Tidak Penuhi Syarat Pengakuan Terdakwa SPj Fiktif, Rp500 Juta untuk Baliho Irwan Prayitno 'Selidiki Sumber Dana Kampanye Irwan Prayitno' Kuasa Hukum Yusafni: Pengalihan Anggaran Kewenangan Gubernur Sumbar Stay Cool, Pak Gubernur Irwan Prayitno Hilang Haluan? Ke Mana Haluan Pak Gubernur Irwan? Sebarkan Berita di Facebook, Nama-nama Ini Dilaporkan Irwan Prayitno ke Polda Sumbar Dilaporkan Irwan Prayitno ke Polda, Bhenz Maharajo: Mari Kita Uji Kebenaran di Depan Hukum Irwan Prayitno Laporkan Wartawan ke Polisi, Ini Kata Pakar Dilaporkan Irwan Prayitno ke Polda, Esa : Jangankan Dipanggil Aparat, Dipanggil Allah Saya Siap Irwan Prayitno ‘Polisikan’ Wartawan dan Anggota DPRD, Belasan LSM Anti Korupsi Nyatakan Sikap Irwan Prayitno Laporkan Jurnalis ke Polisi, 'Kado Hitam' di Hari Kebebasan Pers Sedunia Respon PH Yusafni, Laporan IP Jadi Pintu Masuk Publik Respons Laporan IP, Puluhan Pengacara Siap Membela, Aktivis Antikorupsi Meradang Bhenz – Esa Serahkan Kuasa ke Lawan IP Polisi Akan Proses Laporan Irwan Prayitno Akan Adakan Pertemuan, Ketua LKAAM: Gubernur Harus Lebih Bijak Terkait Laporan Irwan Prayitno, Giliran Wartawan Bukittinggi Gelar Aksi Hari Ini Yusafni Dituntut, Bareskrim Buru Penikmat Uang SPj Fiktif  Irwan Prayitno Mengaku Tidak Kenal, Yusafni: Tak Kenal Saya, Wajar Karena Saya Sudah Jadi Terdakwa BPK Sumbar Pastikan Kerugian Kasus SPj Fiktif Rp62,5 Miliar Yusafni, Terdakwa SPj Fiktif Dituntut 10 Tahun Penjara SPj Fiktif Jilid II Dalam Antrean Hakim: Usut Penerima Uang SPj Fiktif Pernyataan Sikap AJI Padang: Ingatkan Polda Sumbar Patuhi MoU Dewan Pers - Polri  Dipanggil Sebagai Saksi di Polda Sumbar, Bhenz Diantar Belasan Wartawan dan Pengacara

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM