Puluhan Driver Gojek Datangi Ombudsman Sumbar


Selasa, 13 Maret 2018 - 15:48:45 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Puluhan Driver Gojek Datangi Ombudsman Sumbar Puluhan driver Gojek yang tergabung dalam Forum Komunikasi Driver Online Padang (FKDOP) mendatangi kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Jalan Abdulah Ahmad, Padang, Selasa (13/3).

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Puluhan driver Gojek yang tergabung dalam Forum Komunikasi Driver Online Padang (FKDOP) mendatangi kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Jalan Abdulah Ahmad, Padang, Selasa (13/3).

Dalam press release yang diterima harianhaluan.com, Selasa (13/3), kedatangan ojek online (Ojol) terkait adanya kebijakan dari PT. Gojek Indonesia tentang penerimaan pendaftaran diver Gojek.

“Kami telah menyampaikan surat permohonan kepada Gojek Padang untuk menuntut agar PT. Gojek Indonesia menutup penerimaan pendaftaran driver gojek di Padang secara berkala minimal 3 bulan ke depan, kejelasan terhadap suspen dan kesejahteraan driver, ungkap Tengku perwakilan komunitas.

Robi seorang perwakilan lainya mengatakan, ia telah melakukan aksi offbid (tidak terima pesanan) sejak tanggal 22 Februari sampai dengan 23 Februari 2018 sebagai bentuk protes. Namun, belum mendapatkan respon dari PT. Gojek Indonesia.

Sementara Plt. Kaper Ombudsman Sumbar Adel Wahidi didampingi Asisten Ombudsman RI Yunesa Rahman menjelaskan, kedatangan kawan-kawan driver Gojek Padang bermaksud untuk berkonsultasi dan melaporkan masalah mereka dengan PT. Gojek Indonesia.

“Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik juga mengawasi badan swasta atau perorangan. Diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, “tambah Adel.

“Driver gojek merasa tak dilindungi oleh Pemerintah, pemerintah tak juga membuat regulasi, pembatasan jumlah driver, suspen yang diduga sewenang-wenang oleh pihak perusahaan. Mereka masyarakat biasa, merasa dibiarkan saja berhadapan dengan raksasa Gojek Indonesia,” Imbuh Adel.

 Disampaikannya, Ombudsman akan apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, semisalkan kronologis laporan dan identitas pelapor.

Asisten Ombudsman RI Yunesa Rahman, menjelaskan, bahwa sebelumnya Ombudsman juga pernah memanggil Dishub Provinsi, Dishub Kota Padang dan Organda terkait masalah transportasi daring tersebut.

Dishub Provinsi pada waktu pemanggilan itu akan menyiapkan draft Pergub terkait pengelolaan transportasi daring.

“Namun, permasalahannya PT. Gojek Indonesia apakah mereka perusahaan jasa transportasi atau perusahaan jasa aplikasi,” terangnya.

Seperti diketahui, Permenhub No 108/2017 yang mengatur tarif, wilayah operasi, kuota kebutuhan kendaraan dan sebagainya.(h/rel)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM