Pimpinan BPSDM Sumbar Dilaporkan ke Jaksa


Rabu, 14 Maret 2018 - 09:56:55 WIB
Pimpinan BPSDM Sumbar Dilaporkan ke Jaksa Ilustasi.NET

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pengelolaan keuangan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar. Dalam laporan, ada dugaan korupsi ratusan juta terkait anggaran honorium pengajar atau widyaiswara. Sejumlah anggaran diperkirakan digunakan tanpa terlebih dahulu disetor ke kas daerah.

Dalam berkas yang diterima Haluan, ada dua persoalan yang dilaporkan. Pertama, terkait tidak dibayarkannya honor pengajar. Padahal dalam rincian anggaran, tercantum honorium pengajar yang mesti dibayarkan. Sedangkan yang kedua, dugaan penggunaan biaya diklat pola fasilitasi. Secara umum, di BPSDM Sumbar, ada dua pola diklat yang diselenggarakan. Yakninya, pola kontribusi dan pola fasilitasi.

Baca Juga : Sudah Tiga Kali Ketua KONI Tidak Penuhi Panggilan Penyidik

Pola kontribusi yaitu diklat yang diselenggarakan oleh BPSDM dan biaya diklat per peserta dibiayai oleh daerah/instansi asal peserta diklat. Sedangkan pola fasilitasi yaitu diklat diselenggarakan dan dibiayai oleh daerah/instansi asal peserta dengan membayar biaya fasilitasi diklat sesuai indeks biaya diklat per angkatan. Sesuai aturan, biaya yang dikutip dalam diklat pola fasilitasi disetorkan dulu ke kas daerah sebelum dipakai, tapi malah dipakai secara langsung. Jumlahnya sekitar Rp2 miliar.

Titik persoalan terkait honorium pengajar dimulai dengan diterapkannya Peraturan Kepala LAN Nomor 43 Tahun 2015 oleh BPSDM Provinsi Sumatera Barat dalam mengajar di lingkungan Pemprov Sumbar, yang dibiayai dana APBD Sumbar. Kegiatan ini sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi widyaiswara diinstansinya bekerja. Dimana, dalam satu kali angkatan, para pengajar wajib melakukan 21 JP tatap muka ditambah 11 JP kegiatan lainnya, yang jika dikonversikan menjadi 32 JP. Namun, aturan ini dianggap tidak memedomani pengaturan dan pengendalian yang tercantum dalam aturan tersebut. Termasuk pengaturan dan teknis pengendalian pelaksanaan pembayaran honorarium.

Baca Juga : Naik ke Penyidikan, Kadis Perhubungan Diperiksa Kejari

Persoalan kian meruncing dengan tidak dibayarnya honorarium tatap muka minimal bagi pengajar Pelaksanaan Diklat kepemimpinan tingkat III, tingkat IV, dan diklat prajabatan pola kontribusi sebagai bentuk pelaksanaan tugas tambahan, yang pembiayaannya bersumber dari Pemkab/pemko yang membayar biaya Diklat. Sesuai dengan Indeks Biaya LAN seperti Diklat kepemimpinan tingkat III, peserta membayar Rp22.125.000, yang di dalamnya termasuk biaya honorarium tatap muka untuk pengajar. Uang inilah yang tak dibayarkan dan mencapai ratusan juta.

 “Tidak dibayarkannya honorarium pengajar bagi pengampu materi diklat merupakan tindakan sewenang-wenang dari pihak pimpinan BPSDM Sumbar, karena belum ada ditetapkan pengaturan dan teknis pengendalian pelaksanaan pembayaran honorarium yang mempedomani Perkalan Nomor 43 Tahun 2015. Honor pengajar materi diklat sudah termasuk dalam pembiayaan dana diklat yang disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ingin Diklat Pola Kontribusi di BPSDM Sumbar. Kenapa anggaran itu?” terang para pelapor yang meminta namanya tidak dituliskan.

Baca Juga : Seorang Warga Air Tawar Diserang Buaya Ganas

Perwakilan pengajar sebenarnya sudah berkali-kali meminta penjelasan mengenai tindakan kepada pimpinan BPSDM Sumbar. Baik melalui nota dinas dan menghadap langsung, serta kemudian konsultasi ke Inspektorat Sumbar. Namun sampai sekarang masih belum jelas informasinya. Tindakan tidak membayarkan/pemotongan pembayaran honorarium pengajar ini dianggap masuk ranah korupsi dan melanggar Pasal 8 dan Pasal 12 huruf f UU Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, ketidaksesuaian pengunaan dana kontribusi juga terjadi pada pelaksanaan diklat kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV pola kontribusi tahun 2017, yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Pusdiklat Kemendagri Regional Sumatera di Baso. Pada Diklat tersebut Widyaiswara BPSDM BPSDM Sumbar mengampu mata Diklat hanya dibayarkan honor 60 persen dari jumlah honor yang ditandatangani dalam daftar tanda terima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran honorarium bagi widyaiswara tidak lagi taat azaz atau mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

Baca Juga : Maling Ikan di Perairan Kepri, 10 Kapal Asing Ditenggelamkan

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]