Galian C di Koto Tangah Resahkan Warga


Kamis, 22 Maret 2018 - 02:28:32 WIB
Galian C di Koto Tangah Resahkan Warga Ilustrasi

PADANG, HALUAN — Anggota DPRD Sumbar asal daerah pemilihan (dapil) Kota Padang, Taufik Hidayat meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumbar dan pihak kepolisian turun tangan menertibkan aktivitas galian C di sepanjang sungai Batang Kandis, Anak Aia, Kelurahan Batipuah Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

Disebut Taufik dari hasil tinjauan­nya ke lapangan, terungkap aktivitas tambang galian C yang dilakukan di pinggiran Batang Kandis, Anak Aia ini sudah sangat meresahkan warga sekitar.

Baca Juga : Mahyeldi Naik Jadi Gubernur Sumbar, Siapa Pengganti Wali Kota Padang?

Hal itu karena, kegiatan tambang itu telah menyebabkan bencana banjir ke pemukiman warga. Saat hujan datang, tak kurang sekitar 200 KK terdampak banjir pasca berlangsung­nya aktivitas galian C di kawasan tersebut.

Disampaikan Taufik, menindak­lanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat, pihaknya berharap pihak Sat PoL PP dan  kepolisian segera mengambil tindakan tegas atas persoalan ini.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Jumat 26 Februari 2021

“Kami ingin Satpol PP Pro­vinsi Sumbar turun tangan mener­tibkan, sebab di tengah masya­rakat telah pernah terjadi kericu­han akibat adanya tambang ini. Hal itu terjadi antara pemilik tambang dan warga sekitar,” ulas Taufik, Rabu (21/3).

Ia menambahkan, tindakan tegas harus segera diambil karena dam­pak buruk akibat aktivitas tam­bang galian C itu bukan ha­nya pada banjir rutin yang men­datangi rumah warga saja. Tapi ke­giatan ilegal itu juga telah menjadi pemicu kerusakan irigasi yang ada di kawasan tersebut. Irigasi itu sangat dibutuhkan untuk me­ngairi sawah-sawah mas­yarakat.

Baca Juga : Sosok Pengusaha Batu Bara Perempuan Asal Sumbar, Mulai Bisnis dari Umur 18 Tahun

Lebih lanjut ia juga berharap langkah cepat penertiban tam­bang ini tak hanya diambil untuk aktivitas galian C yang terjadi di Batang Kandis, Anak Aia Kota Padang saja, namun hendaknya untuk seluruh tambang ilegal yang ada di kabupaten/kota.

Sebab dengan keluarnya Un­dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan dae­rah, terhitung sejak tahun 2017 lalu tanggungjawab mengeluar­kan izin tambang sudah beralih ke provinsi.

Baca Juga : Wujudkan GCG, Perumda AM Kota Padang Kunjungi BPKP Sumbar

Sementara itu, ketua RW se­tempat, Jumasrial mengatakan, aktivitas tambang galian C yang dilakukan di kawasan Batang Kandis, Anak Aia mulanya hanya bersifat sembunyi-sembunyi. Namun seiring berjalan waktu, beberapa waktu belakangan ke­giatan tersebut dilakukan secara terang-terangan oleh pemilik tambang.

“Masyarakat sudah meminta agar itu dihentikan, namun tak digubris. Mereka bahkan punya alat berat yang setiap hari ber­operasi di sana,” ucap Jumasrial.

Jumasrial menuturkan, de­ngan telah  turunnya anggota DPRD Sumbar, Taufik Hidayat ke kawasan itu, ia berharap wakil rakyat dari masyarakat Kota Pa­dang itu bisa memperjuangkan dan meminta pihak terkait segera menutup tambang ilegal ini.

Menanggapi ini, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja-Pemadam Kebakaran (Pol PP-Damkar) Sum­bar berjanji akan mengecek akti­vitas tambang ilegal galian C di se­panjang aliran Sungai Batang Kan­dis, Kelurahan Batipuah Pan­jang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Dinas Pol PP-Damkar me­ngaku baru mengeta­hui in­formasi tersebut, dan akan segera mem­berikan penindakan di lapangan.

“Saya baru tahu informasi tersebut. Besok (hari ini.red) saya akan turunkan tim langsung ke lapangan untuk melacak aktivitas tambang galian C di lokasi yang dimaksud. Jangankan di Kota Padang, tambang ilegal dan ber­masalah di kabupaten/kota lain­nya saja kami tindak,” kata Kadis Pol PP-Damkar Sumbar Zul Aliman kepada Haluan.

Zul Aliman menegaskan, apa pun alasannya, aktivitas tambang galian C ilegal tidak dibenarkan beroperasi di Sumbar. Setelah aktivitas nantinya ia temukan, ia akan memberi peringatan kepada pengusaha tambang tersebut untuk menghentikan aktivitas. Namun, jika tidak diindahkan, pihaknya tidak akan segan ber­tindak lebih tegas dengan menyita peralatan pertambangan, serta menutup lokasi tempat aktivitas itu dilakukan.

“Kami berjalan sesuai Perda, yang melarang tambang ilegal dan bermasalah untuk beroperasi. Tindakannya jelas, dari cara yang lunak, sampai cara yang lebih tegas sesuai dengan koridor hu­kum yang berlaku dalam Perda. Kemarin, kami baru saja me­nertib­kan tambang bijih besi di Kawasan Solok Selatan, karena sudah beroperasi di luar koordinat yang diizinkan. Makanya kami serius soal aktivitas di Padang ini. Karena di daerah saja kami kejar,” tutupnya. (h/len/isq)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]