Pernyataan YSN BPK  Sebut Pemberian Opini Sesuai Standar


Jumat, 23 Maret 2018 - 09:26:58 WIB
Pernyataan YSN BPK  Sebut Pemberian Opini Sesuai Standar Ilustasi/Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM- Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumbar, Rita Rianti menegaskan pemberian opini WTP terkait LHP Provinsi Sumbar telah sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

Hal ini disampaikan Rita menanggapi pernyataan terdakwa kasus SPj fiktif YSN yang menyatakan di pengadilan kalau adanya iuran yang disetorkan untuk BPK Perwakilan Sumbar dan Inspektorat.

Baca Juga : Sri Mulyani: Joe Biden Bawa Harapan Pemulihan Ekonomi Dunia

Disebut Rita, pemberian iuran bagi BPK Perwakilan Sumbar seperti yang dikatakan oleh YSN merupakan isu yang masih perlu pembuktian.

"Kami berharap agar yang bersangkutan dapat membuktikan dengan bukti-bukti nyata dan konkrit serta dapat dipertanggungjawabkan di muka pengadilan," ujar Rita dalam siaran pers yang dikirim ke Haluan, Rabu (21/3).

Baca Juga : Pelantikan Presiden AS, Jokowi Ucapkan Selamat pada Joe Biden

Pihaknya, lanjut Rita, memastikan bahwa BPK secara institusi tidak pernah menerima aliran dana tersebut, namun jika terbukti ada oknum BPK yang menerima aliran dana dari kasus pembebasan lahan tersebut, akan diproses oleh Majelis Kehormatan Kode Etik BPK.

Rita mengatakan, majelis Kehormatan Kode Etik BPK dibentuk berdasarkan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016 dengan komposisi terdiri dari dua orang berasal dari BPK dan 3 orang berasal dari luar BPK sehingga proses pemberkasan (jika ada) akan sangat dapat diandalkan.

Baca Juga : Joe Biden Wajibkan Pemakaian Masker di Semua Gedung Federal

Selain itu, BPK juga menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang dapat diakses melalui tiga pendekatan. Pengaduan tersebut dapat berupa sikap yang tidak terpuji dari oknum BPK atau indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Pengaduan tersebut dapat disampaikan secara daring melalui formulir yang dapat diisi pada website www.bpk.go.id. Pengaduan juga dapat dilakukan dengan melaporkan langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Sumbar.

Baca Juga : Distribusi Dihentikan, Vaksin Corona Moderna Sebabkan Alergi Parah

Selain itu, BPK juga telah mengembangkan aplikasi Sistem Pemantauan Aplikasi Informasi Pengaduan (SIPADU) yang dapat di unduh pada Play Store di gawai yang menggunakan sistem android.
"Sarana pengaduan masyarakat ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan informasi atau pengaduan mereka kepada BPK," jelasnya.
Dijelaskan Rita juga, dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, UUD 1945 memberikan mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK mempunyai kelengkapan/pedoman pemeriksaan diantaranya Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. SPKN tersebut mengatur tentang pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan untuk menjamin mutu hasil pemeriksaan keuangan negara itu sendiri.

Dapat sampaikan, imbuh dia, proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan di BPK telah melalui serangkaian prosedur yang ketat sehingga dapat menghasilkan Laporan audit yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa selain mengacu pada standar pemeriksaan juga mengacu pada Sistem Pengendalian Mutu (SPM). Dalam SPM terdapat reviu atas pelaksanaan pemeriksaan yang meliputi hot review yakni reviu yang dilakukan pada waktu pemeriksaan dan cold review yakni reviu yang dilakukan setelah pemeriksaan atau pada waktu yang tidak terkait dengan pemeriksaan.
Reviu atas standar pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dan dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan. BPK dan pimpinan satuan kerja pelaksana BPK memantau kepatuhan atas standar pemeriksaan tersebut.

"Dengan adanya sistem pengendalian yang memadai tersebut kami menjamin kebenaran, kualitas dan akurasi LHP yang kami terbitkan setiap tahunnya. Kami juga menjamin independensi pemeriksa, karena kami membiayai pelaksanaan pemeriksaan tersebut dengan anggaran yang mencukupi sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga tidak ada alasan bagi pemeriksa untuk menerima suap dan/atau gratifikasi dari entitas pemeriksaan," pungkas Rita. (h/rel/len)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]