Sertifikat Huntap Mentawai Tidak Terbit, Ribuan Korban Tsunami Terancam


Rabu, 28 Maret 2018 - 14:08:37 WIB
Sertifikat Huntap Mentawai Tidak Terbit, Ribuan Korban Tsunami Terancam Sceenshot

Ribuan korban tsunami Mentawai tahun 2010, yang sudah direlokasi ke hunian tetap (Huntap), hidup dalam kegelisahan. Pasalnya, lokasi tinggal mereka berada di hutan produksi yang dikuasai oleh perusahaan pemegang izin Hak Penguasahaan Hutan (HPH). Persoalan pelik ini belum ditemukan jalan keluarnya dan sedang dibahas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Mentawai.

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Data yang dipaparkan Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake, ada sekitar 1.700 korban tsunami Mentawai hidup di tengah hutan produksi yang dijadikan titik relokasi. Ribuan orang itu tersebar di Kecamatan Pagai Utara, Pagai Selatan, Kecamatan Sikakap hingga ke Sipora Selatan. Jangankan untuk menggarap lahan yang sudah diberikan pada mereka, rumah yang ditempati saja sampai sekarang tidak keluar sertifikatnya.

“Ini dilema yang sampai sekarang belum bisa dicarikan jalan keluarnya. Huntap dibangun, diberikan kepada korban tsunami tahun 2010, tapi perizinannya tidak dituntaskan. Akibatnya sekarang, masyarakat tinggal di rumah yang tidak memiliki sertifikat. Mereka juga takut menggarap lahan karena bisa berbenturan dengan perusahaan yang mengelola hutan produksi tersebut,” terang Kortanius, awal pekan lalu kepada Haluan.

Pemkab Mentawai menurut Kortanius sudah beberapa kali berusaha agar masyarakat punya hak penuh atas lahan yang ditempati. Namun semuanya belum menemukan hasil yang memuaskan.

“Kalau begini masyarakat juga yang sengsara. Apalagi lokasi huntap jauh dari tanah mereka bercocok tanam. Kita berharap pemerintah provinsi segera mencarikan jalan keluarnya, dan berbicara dengan kementerian. Pemkab Mentawai juga turut berjuang,” papar Kortanius.

Hal yang sama diungkapkan Ketua DPRD Mentawai Yosep Sarogdok. Khusus huntap yang ada di Pagai Selatan, lahan yang ditempati warga merupakan milik PT Minas Pagai Lumber Corp.

“Mestinya ada beberapa opsi dalam persoalan ini. Sekarang mau tak mau lahan mesti dibebaskan dari perusahaan pengelola karena huntap terlanjur dibangun dan masyarakat telah menempatinya. DPRD berusaha juga mencarikan opsi lain,” papar Yosep.

Diperbolehkan Olah Lahan

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Sumbar Hendri Octavia mengakui kalau sejauh ini ribuan huntap untuk korban tsunami Mentawai belum memiliki sertifikat. Meski demikian, warga yang tinggal di sana tetap dibolehkan menggarap lahan yang diberikan.

“Namun, untuk proses pensertifikatkan, masyarakat mesti bersabar hingga regulasi pelepasan lahan telah ditempuh dan disetujui oleh Menteri Kehutanan,” ungkap Hendri, Minggu (25/3) sore.

Hendri malah menyebut kalau lamanya proses pelepasan kawasan hutan produksi kepada masyarakat disebabkan kesulitan Pemda Mentawai mencarikan areal pengganti sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Namun, terdapat dua opsi lain yang bisa ditempuh jika Pemda tidak bisa mencarikan areal pengganti tersebut.

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 05 Agustus 2020 - 12:55:24 WIB

    Pemkab Padang Pariaman dan BPN Teken MoU Integrasi Sertifikat dan Aset

    Pemkab Padang Pariaman dan BPN Teken MoU Integrasi Sertifikat dan Aset HARIANHALUAN.COM - Pemkab Padang Pariaman menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tentang pensertifikatan tanah, penanganan permasalahan aset dan pengintegrasian data pertanahan .
  • Sabtu, 11 Juli 2020 - 12:48:40 WIB

    Plt Bupati Solsel Serahkan 1.000 Sertifikat Tanah

    Plt Bupati Solsel Serahkan 1.000 Sertifikat Tanah HARIANHALUAN.COM - Plt. Bupati Solok Selatan ( Solsel ) Abdul Rahman menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada lima orang perwakilan dari masyarakat Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Jumat, 10 Juli 2020..
  • Sabtu, 06 Juni 2020 - 09:27:07 WIB

    5.784 Persil Tanah di Pesisir Selatan Belum Bersertifikat

    5.784 Persil Tanah di Pesisir Selatan Belum Bersertifikat HARIANHALUAN.COM -- KPK meminta semua pemangku-kepentingan saling membangun sinergi dan kerja sama yang solid. Pasalnya, KPK juga menemukan permasalahan utama dalam inventarisasi dan sertifikasi aset tanah di daerah adalah k.
  • Senin, 24 Februari 2020 - 13:13:45 WIB

    Ferialdi: PPK/KPA Penting Miliki Sertifikat Kompetensi

    Ferialdi: PPK/KPA Penting Miliki Sertifikat Kompetensi PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM-Petugas  PPK/KPA yang ada di OPD di lingkungan Pemko Pariaman minim sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa..
  • Senin, 20 Januari 2020 - 13:17:51 WIB

    Wali Kota Pariaman Serahkan 84 Sertifikat Tanah

    Wali Kota Pariaman Serahkan 84 Sertifikat Tanah PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM -- Munzifa, tersenyum sumringah ketika menerima sertifikat tanah miliknya yang diserahkan Walikota Pariaman di aula Balai Kota, Senin (20/1). "Saya senang, karena tanah yang dimiliki makin kuat keku.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]