Sertifikat Huntap Mentawai Tidak Terbit, Ribuan Korban Tsunami Terancam


Rabu, 28 Maret 2018 - 14:08:37 WIB
Sertifikat Huntap Mentawai Tidak Terbit, Ribuan Korban Tsunami Terancam Sceenshot

Ribuan korban tsunami Mentawai tahun 2010, yang sudah direlokasi ke hunian tetap (Huntap), hidup dalam kegelisahan. Pasalnya, lokasi tinggal mereka berada di hutan produksi yang dikuasai oleh perusahaan pemegang izin Hak Penguasahaan Hutan (HPH). Persoalan pelik ini belum ditemukan jalan keluarnya dan sedang dibahas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Mentawai.

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Data yang dipaparkan Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake, ada sekitar 1.700 korban tsunami Mentawai hidup di tengah hutan produksi yang dijadikan titik relokasi. Ribuan orang itu tersebar di Kecamatan Pagai Utara, Pagai Selatan, Kecamatan Sikakap hingga ke Sipora Selatan. Jangankan untuk menggarap lahan yang sudah diberikan pada mereka, rumah yang ditempati saja sampai sekarang tidak keluar sertifikatnya.

“Ini dilema yang sampai sekarang belum bisa dicarikan jalan keluarnya. Huntap dibangun, diberikan kepada korban tsunami tahun 2010, tapi perizinannya tidak dituntaskan. Akibatnya sekarang, masyarakat tinggal di rumah yang tidak memiliki sertifikat. Mereka juga takut menggarap lahan karena bisa berbenturan dengan perusahaan yang mengelola hutan produksi tersebut,” terang Kortanius, awal pekan lalu kepada Haluan.

Pemkab Mentawai menurut Kortanius sudah beberapa kali berusaha agar masyarakat punya hak penuh atas lahan yang ditempati. Namun semuanya belum menemukan hasil yang memuaskan.

“Kalau begini masyarakat juga yang sengsara. Apalagi lokasi huntap jauh dari tanah mereka bercocok tanam. Kita berharap pemerintah provinsi segera mencarikan jalan keluarnya, dan berbicara dengan kementerian. Pemkab Mentawai juga turut berjuang,” papar Kortanius.

Hal yang sama diungkapkan Ketua DPRD Mentawai Yosep Sarogdok. Khusus huntap yang ada di Pagai Selatan, lahan yang ditempati warga merupakan milik PT Minas Pagai Lumber Corp.

“Mestinya ada beberapa opsi dalam persoalan ini. Sekarang mau tak mau lahan mesti dibebaskan dari perusahaan pengelola karena huntap terlanjur dibangun dan masyarakat telah menempatinya. DPRD berusaha juga mencarikan opsi lain,” papar Yosep.

Diperbolehkan Olah Lahan

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Sumbar Hendri Octavia mengakui kalau sejauh ini ribuan huntap untuk korban tsunami Mentawai belum memiliki sertifikat. Meski demikian, warga yang tinggal di sana tetap dibolehkan menggarap lahan yang diberikan.

“Namun, untuk proses pensertifikatkan, masyarakat mesti bersabar hingga regulasi pelepasan lahan telah ditempuh dan disetujui oleh Menteri Kehutanan,” ungkap Hendri, Minggu (25/3) sore.

Hendri malah menyebut kalau lamanya proses pelepasan kawasan hutan produksi kepada masyarakat disebabkan kesulitan Pemda Mentawai mencarikan areal pengganti sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Namun, terdapat dua opsi lain yang bisa ditempuh jika Pemda tidak bisa mencarikan areal pengganti tersebut.





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 20 Maret 2019 - 18:37:46 WIB

    Bupati Hendrajoni: Jangan Ada Pungli Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah

    Bupati Hendrajoni: Jangan Ada Pungli Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menegaskan kepada seluruh wali nagari di daerah itu jangan melakukan praktik pungutan liar (Pungli) terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh BPN y.
  • Kamis, 02 Maret 2017 - 11:15:59 WIB

    300 Persil Sertifikat Tanah Gratis Untuk UKM Solok Selatan

    SOLOK SELATAN, HALUAN-- Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Solok Selatan (Solsel) dibantu 300 persil sertifikat tanah gratis. Secara bertahap alokasi diberikan mulai 2017 sampai 2019 dimana tiap tahun berjumlah 100 sertifik.
  • Rabu, 08 Februari 2017 - 15:02:48 WIB

    Di Solsel, Hanya 15 Koperasi Bersertifikat NIK

    SOLOK SELATAN, HALUAN - Jumlah koperasi di Solok Selatan (Solsel) sebanyak 131 unit. Sayangnya, dari jumlah itu hanya 15 koperasi sudah memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Kode Batang (QR Code). Sedangkan jumla.
  • Kamis, 28 Juli 2016 - 03:54:03 WIB

    Pemkab Tanah Datar Terima Sertifikat Adipura dari Kementerian LHK

    Pemkab Tanah Datar Terima Sertifikat Adipura dari Kementerian LHK BATUSANGKAR, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terima sertifikat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada rangkaian puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup se Dunia atau World Environment .
  • Jumat, 27 Mei 2016 - 03:33:50 WIB
    Tahun Ini

    Kantor Pertanahan Optimis Bisa Terbitkan 1.200 Sertifikat

    PASAMAN, HALUAN — Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman optimistis mampu mener­bitkan sertifikat 1.200 bidang tanah hingga September 2016. Kegiatan tersebut merupakan bagian Program Nasional Agraria (Prona). .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM