Sertifikat Huntap Mentawai Tidak Terbit, Ribuan Korban Tsunami Terancam


Rabu, 28 Maret 2018 - 14:08:37 WIB
Sertifikat Huntap Mentawai Tidak Terbit, Ribuan Korban Tsunami Terancam Sceenshot

“Proses awalnya itu prinsipnya tukar menukar kawasan, dari hutan produksi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Salah satu syaratnya, Pemda Mentawai menyiapkan areal pengganti, tapi itu terhambat dan belum selesai hingga sekarang. Kalau itu bisa, sejak lama kawasan huntap itu sudah jadi APL. Kalau sudah APL, itu sudah bisa disertifikatkan,” kata Hendri.

Kekhawatiran warga penghuni huntap untuk menggarap lahan tidak perlu berlebihan, karena menurut Hendri, yang tidak boleh adalah melakukan upaya penyertifikatan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun tidak akan berkenan mengurus penyertifikatan karena status huntap tersebut masih berada di atas HP yang sedang dalam proses menjadi APL.

“Ada dua opsi yang bisa ditempuh kalau untuk tukar menukar lahan Pemda kesulitan. Opsi pertama adalah dengan mengikutkannya dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Program ini sudah berproses dan mudah-mudahan tahun ini atau tahun besok sudah bisa diikuti. Tapi perlu sabar juga, karena ini prosesnya harus diikuti sejak awal,” katanya lagi.

Di samping itu, strategi atau opsi lain yang bisa ditempuh Pemda Mentawai adalah dengan mengikutkan kawasan Huntap tersebut ke dalam Program Revisi Tata Ruang (PRTR). Menurut Hendri, tergantung proses mana yang paling cepat, maka proses itulah yang mestinya diambil oleh Pemda Mentawai.

“Penandatanganan soal tukar menukar lahan itu dulu dilakukan Departemen Kehutanan dengan wakil bupati yang lama. Tapi, bupatinya saat itu masih bupati saat ini, jadi tidak ada masalah. Mana yang cepat saja dari dua program itu, itu yang dipilih. Saya telah komunikasikan dengan kepala daerahnya. Jadi strateginya ada dua opsi itu,” sebutnya.

Sementara untuk mengolah lahan, Hendri memastikan masyarakat boleh melakukannya karena pada prinsipnya lahan yang diperkirakan memiliki luas lebih kurang 3.000 hektare (ha) itu sifatnya telah dilepaskan dan diberikan kepada masyarakat. Hanya saja secara administrasi belum bisa disertifikatkan. “Asal satu dari dua opsi itu diambil, diproses, dan memperoleh persetujuan menteri, maka masyarakat sudah boleh mensertifikatkan. Kalau sekarang BPN tentu tidak mau. Saya juga akan turun ke kabupaten untuk mensosialisasikan bagaimana mekanismenya pengajuan TORA ini. Kemarin itu kalau tidak salah diajukan lahan pengganti itu 5.000 dan disetujui 3.000 (ha),” tutupnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang dihubungi Haluan mengaku sudah menerima surat terkait persoalan ini. “Surat terkait persoalan huntap di Mentawai sudah saya terima dan diteruskan ke Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk dibahas dan dicarikan jalan keluarnya. Semoga dalam waktu dekat tuntas,” terang Siti yang waktu dihubungi Sabtu malam mengaku sedang di Afrika.

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Sigit Hardwinarto membenarkan adanya pembahasan terkait persoalan huntap Mentawai di kementerian. Pihaknya berusaha keras agar persoalan segera selesai dan para korban tsunami yang direlokasi mendapatkan haknya sebagaimana perjanjian awak sebelum relokasi. “Saat ini sedang dalam proses pengkajian di Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan. Semoga segera selesai,” papar Sigit. (h/isq/ben)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 20 Maret 2019 - 18:37:46 WIB

    Bupati Hendrajoni: Jangan Ada Pungli Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah

    Bupati Hendrajoni: Jangan Ada Pungli Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menegaskan kepada seluruh wali nagari di daerah itu jangan melakukan praktik pungutan liar (Pungli) terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh BPN y.
  • Kamis, 02 Maret 2017 - 11:15:59 WIB

    300 Persil Sertifikat Tanah Gratis Untuk UKM Solok Selatan

    SOLOK SELATAN, HALUAN-- Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Solok Selatan (Solsel) dibantu 300 persil sertifikat tanah gratis. Secara bertahap alokasi diberikan mulai 2017 sampai 2019 dimana tiap tahun berjumlah 100 sertifik.
  • Rabu, 08 Februari 2017 - 15:02:48 WIB

    Di Solsel, Hanya 15 Koperasi Bersertifikat NIK

    SOLOK SELATAN, HALUAN - Jumlah koperasi di Solok Selatan (Solsel) sebanyak 131 unit. Sayangnya, dari jumlah itu hanya 15 koperasi sudah memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Kode Batang (QR Code). Sedangkan jumla.
  • Kamis, 28 Juli 2016 - 03:54:03 WIB

    Pemkab Tanah Datar Terima Sertifikat Adipura dari Kementerian LHK

    Pemkab Tanah Datar Terima Sertifikat Adipura dari Kementerian LHK BATUSANGKAR, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terima sertifikat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada rangkaian puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup se Dunia atau World Environment .
  • Jumat, 27 Mei 2016 - 03:33:50 WIB
    Tahun Ini

    Kantor Pertanahan Optimis Bisa Terbitkan 1.200 Sertifikat

    PASAMAN, HALUAN — Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman optimistis mampu mener­bitkan sertifikat 1.200 bidang tanah hingga September 2016. Kegiatan tersebut merupakan bagian Program Nasional Agraria (Prona). .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: red[email protected]
APP HARIANHALUAN.COM