Sertifikat Huntap Mentawai Tidak Terbit, Ribuan Korban Tsunami Terancam


Rabu, 28 Maret 2018 - 14:08:37 WIB
Sertifikat Huntap Mentawai Tidak Terbit, Ribuan Korban Tsunami Terancam Sceenshot

“Proses awalnya itu prinsipnya tukar menukar kawasan, dari hutan produksi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Salah satu syaratnya, Pemda Mentawai menyiapkan areal pengganti, tapi itu terhambat dan belum selesai hingga sekarang. Kalau itu bisa, sejak lama kawasan huntap itu sudah jadi APL. Kalau sudah APL, itu sudah bisa disertifikatkan,” kata Hendri.

Kekhawatiran warga penghuni huntap untuk menggarap lahan tidak perlu berlebihan, karena menurut Hendri, yang tidak boleh adalah melakukan upaya penyertifikatan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun tidak akan berkenan mengurus penyertifikatan karena status huntap tersebut masih berada di atas HP yang sedang dalam proses menjadi APL.

“Ada dua opsi yang bisa ditempuh kalau untuk tukar menukar lahan Pemda kesulitan. Opsi pertama adalah dengan mengikutkannya dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Program ini sudah berproses dan mudah-mudahan tahun ini atau tahun besok sudah bisa diikuti. Tapi perlu sabar juga, karena ini prosesnya harus diikuti sejak awal,” katanya lagi.

Di samping itu, strategi atau opsi lain yang bisa ditempuh Pemda Mentawai adalah dengan mengikutkan kawasan Huntap tersebut ke dalam Program Revisi Tata Ruang (PRTR). Menurut Hendri, tergantung proses mana yang paling cepat, maka proses itulah yang mestinya diambil oleh Pemda Mentawai.

“Penandatanganan soal tukar menukar lahan itu dulu dilakukan Departemen Kehutanan dengan wakil bupati yang lama. Tapi, bupatinya saat itu masih bupati saat ini, jadi tidak ada masalah. Mana yang cepat saja dari dua program itu, itu yang dipilih. Saya telah komunikasikan dengan kepala daerahnya. Jadi strateginya ada dua opsi itu,” sebutnya.

Sementara untuk mengolah lahan, Hendri memastikan masyarakat boleh melakukannya karena pada prinsipnya lahan yang diperkirakan memiliki luas lebih kurang 3.000 hektare (ha) itu sifatnya telah dilepaskan dan diberikan kepada masyarakat. Hanya saja secara administrasi belum bisa disertifikatkan. “Asal satu dari dua opsi itu diambil, diproses, dan memperoleh persetujuan menteri, maka masyarakat sudah boleh mensertifikatkan. Kalau sekarang BPN tentu tidak mau. Saya juga akan turun ke kabupaten untuk mensosialisasikan bagaimana mekanismenya pengajuan TORA ini. Kemarin itu kalau tidak salah diajukan lahan pengganti itu 5.000 dan disetujui 3.000 (ha),” tutupnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang dihubungi Haluan mengaku sudah menerima surat terkait persoalan ini. “Surat terkait persoalan huntap di Mentawai sudah saya terima dan diteruskan ke Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk dibahas dan dicarikan jalan keluarnya. Semoga dalam waktu dekat tuntas,” terang Siti yang waktu dihubungi Sabtu malam mengaku sedang di Afrika.

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Sigit Hardwinarto membenarkan adanya pembahasan terkait persoalan huntap Mentawai di kementerian. Pihaknya berusaha keras agar persoalan segera selesai dan para korban tsunami yang direlokasi mendapatkan haknya sebagaimana perjanjian awak sebelum relokasi. “Saat ini sedang dalam proses pengkajian di Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan. Semoga segera selesai,” papar Sigit. (h/isq/ben)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 24 Februari 2020 - 13:13:45 WIB

    Ferialdi: PPK/KPA Penting Miliki Sertifikat Kompetensi

    Ferialdi: PPK/KPA Penting Miliki Sertifikat Kompetensi PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM-Petugas  PPK/KPA yang ada di OPD di lingkungan Pemko Pariaman minim sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa..
  • Senin, 20 Januari 2020 - 13:17:51 WIB

    Wali Kota Pariaman Serahkan 84 Sertifikat Tanah

    Wali Kota Pariaman Serahkan 84 Sertifikat Tanah PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM -- Munzifa, tersenyum sumringah ketika menerima sertifikat tanah miliknya yang diserahkan Walikota Pariaman di aula Balai Kota, Senin (20/1). "Saya senang, karena tanah yang dimiliki makin kuat keku.
  • Jumat, 20 Desember 2019 - 21:39:12 WIB

    Diserahkan Ketua PWI Sumbar, 15 Wartawan di Pessel Terima Sertifikat UKW

    Diserahkan Ketua PWI Sumbar, 15 Wartawan di Pessel Terima Sertifikat UKW PAINAN,HARIANHALUAN.COM- Sebanyak 15 orang Wartawan berkompoten di Pessel menerima penghargaan berupa sertifikat Uji Kompetensi Wartawan( UKW) dan kartu anggota UKW oleh ketua PWI Provinsi Sumbar H. Heranof  Firdaus..
  • Rabu, 20 Maret 2019 - 18:37:46 WIB

    Bupati Hendrajoni: Jangan Ada Pungli Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah

    Bupati Hendrajoni: Jangan Ada Pungli Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menegaskan kepada seluruh wali nagari di daerah itu jangan melakukan praktik pungutan liar (Pungli) terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh BPN y.
  • Kamis, 02 Maret 2017 - 11:15:59 WIB

    300 Persil Sertifikat Tanah Gratis Untuk UKM Solok Selatan

    SOLOK SELATAN, HALUAN-- Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Solok Selatan (Solsel) dibantu 300 persil sertifikat tanah gratis. Secara bertahap alokasi diberikan mulai 2017 sampai 2019 dimana tiap tahun berjumlah 100 sertifik.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM