Penertiban Produk Tak Layak Harus Tuntas


Rabu, 28 Maret 2018 - 17:55:49 WIB
Penertiban Produk Tak Layak Harus Tuntas Dokumentasi Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM-Komisi V DPRD Sumbar meminta penertiban terhadap produk tak layak kosumsi yang ada di masyarakat tidak berhenti hanya sampai proses pemusnahan saja. Namun proses hukum diminta untuk dijalankan.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan, saat peredaran barang tak layak kosumsi atau tidak terdaftar hanya ditindak hingga titik pemusanahan oleh BPOM, itu tidak akan mampu memberi efek jera pada pelaku.

Baca Juga : Bali Diguyur Hujan Es, BMKG: Dampak Awan Hitam

Ke depan, ulas dia, dipastikan akan ada lagi barang sejenis seperti produk kadaluarsa, produk tidak terdaftar, atau produk tidak sesuai SNI yang beredar di masyarakat. Kemudian dimusnahkan lagi, dan muncul lagi.

Namun saat peredaran produk tak layak ini diproses secara hukum, Hidayat yakin itu akan jadi kabar petakut bagi mereka yang melakukan perdagangan ilegal atau pihak yang dengan sengaja membiarkan produk-produk tersebut beredar.

Baca Juga : Putri Presiden Jokowi Dilantik Menjadi Ketua PKK dan Dekranasda

Ditambahkan Hidayat, mengambil tindakan hukum tak hanya harus diberlakukan terhadap mereka yang sengaja membiarkan atau terlibat mengedarkan produk makanan ilegal, namun juga untuk peredaran obat-obatan yang tak memenuhi standar kesehatan.

Hidayat menyebut, saat hukum ditegakkan pastinya para pelaku yang memperdagangkan produk ilegal atau tidak layak akan berfikir ulang menjalankan hal tersebut.

Baca Juga : Puluhan Wartawan Terkapar Usai Divaksin, Menkes: Kabar Bohong!

"Selain proses hukum, pengawasan ketat tentu harus dilakukan oleh BPOM. Dalam melakukan pengawasan ini, BPOM juga tak bisa jalan sendiri-sendiri, semua pihak harus dilibatkan. Mulai dari bea cukai, dinas perdagangan, serta bantuan pengawasan di pintu masuk laut, darat, serta udara oleh pihak terkait," tegas Hidayat di gedung DPRD Sumbar, Selasa (27/3).

Anggota DPRD Sumbar, Supardi belum lama ini juga mengatakan, menghindari terjadinya kasus keracunan makanan di tengah masyarakat BPOM Sumbar harus melakukan tes bahan makanan secara berkesinambungan.

Baca Juga : Tampar Supir Truk, Ketua DPRD Pasaman Barat Dipolisikan

"Pemeriksaan bahan makanan, terutama di sekitar sekolah dan rumah sakit harus dilakukan secara rutin. Itu akan bisa mencegah konsumen mengkosumsi zat berbahaya yang mungkin terkandung di bahan makanan," tegas Supardi.

Sebelumnya, sebanyak 2.235 kaleng mackerel mengandung cacing ditarik produknya dari peredaran oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang. Jumlah tersebut ditemukan di sejumlah wilayah di Sumbar sepanjang Jumat-Sabtu (23-24/3).

Kepala BBPOM di Padang Martin Suhendri mengatakan, beberapa tempat ditemukan diantaranya Padang, Payakumbuh, Batusangkar, Bukittinggi dan Solok. Sesuai hasil temuan, mackerel dengan tiga merek yaitu Farmerjack, IO dan HOKI sudah ditarik dari peredaran.

Dikatakannya, BBPOM bersama Dinas Perdagangan akan bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap produk berbahaya tersebut. Karena, produk yang mengandung cacing tidak layak dikonsumsi dan pada konsumen tertentu dapat menyebabkan reaksi alergi pada orang yang sensitif. (h/len)

 

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]