Bangun Masjid Raya, Warga Desak PTMK Bebaskan Lahan


Kamis, 29 Maret 2018 - 09:55:04 WIB
Bangun Masjid Raya, Warga Desak PTMK Bebaskan Lahan Ratusan masyarakat yang terdiri dari ninik mamak Rantau XII Koto, bundo kanduang dan unsur tokoh masyarakat berunjuk rasa di kawasan perusahaan perkebunan teh BUMN, PT Mitra Kerinci (PTMK), Rabu (28/3). IST

SOLOK SELATAN, HARIANHALUAN.COM – Ratusan masyarakat yang terdiri dari ninik mamak Rantau XII Koto, bundo kanduang dan unsur tokoh masyarakat mendesak pihak PT Mitra Kerinci (PTMK) untuk segera merampungkan persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. Tuntutan itu disampaikan warga dalam sebuah aksi yang berlangsung di kawasan perusahaan perkebunan teh BUMN, PT Mitra Kerinci (PTMK), Rabu (28/3).

Menurut, koordinator pengunjuk rasa Irwan Sangir, pihaknya belum menerima surat jawaban dari PT Mitra Kerinci terkait pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan masjid agung HGU perusahaan PTMK sesuai kesepakatan pada Senin lalu di gedung DPRD Solsel. "Sampai saat ini kami belum menerima surat tersebut sesuai kesepakatan," tandasnya.

Baca Juga : Diduga Bakar Kantor Bupati, Seorang Oknum PNS Ditangkap

Suasana nyaris panas, ketika massa dilarang masuk ke kawasan perkantoran dan saat bersamaan, ada anggota organisasi kepemudaan yang diizinkan masuk areal perkantoran.

Emosi massa semakin naik karena menilai ada anggota kepemudaan yang melempar pendemo dengan batu. Sedangkan perwakilan pemangku adat sudah masuk ke kawasan perkantoran PTMK. Pendemo mengancam akan mengunci pabrik bila tuntutannya tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan.

Baca Juga : Cabuli Siswi Kelas VI SD, Pria BN Ditangkap Polisi

Wakil Bupati Solsel, H.Abdul Rahman  mengatakan masyarakat dan Ninik mamak melancarkan aksi demo terkait pembebasan pembangunan Masjid Agung Solsel yang sesuai visi misi religius daerah.

"Dari luas perkebunan sekitar 2.800 hektare (ha),  yang diinginkan hanya sekitar 5 ha untuk pembangunan masjid. Jika gagal tahun ini berarti pembangunan bisa gagal secara multiyears, sebab tahun ini telah dianggarkan dari APBD Solsel," kata Abdul Rahman saat pelantikan Ketua PWI Solsel di Umi Kalsum, Sungai Pagu.

Baca Juga : Pedagang Daging Nyambi Jual Sabu di Pasar Raya Padang

Wabup menyebutkan, dikarenakan khawatir pembangunan masjid  Agung gagal. Sehingga para Ninik mamak Rantau XII Koto bersama masyarakat meminta kedermawanan pihak perusahaan untuk memberikan hibah lahan sebesar 5 ha dengan tidak mempertimbangkan dampak bisnis semata.

"Ninik mamak juga meminta bantuan dukungan presiden Jokowi, karena sangat tinggi apresiasi dari presiden terhadap masyarakat di bidang agraria dalam menerbitkan banyak sertifikat se-Indonesia," ujarnya.

Baca Juga : Innalillahi, Bocah Fauzan Tewas Terbakar Bersama Rumahnya

Ternyata, di 2018 ini sudah masuk tahun kedua, lahan belum juga selesai. "Walau ada MoU (nota kesepakatan) antara perusahaan dan Pemkab Solsel tapi dengan syarat yang berat dan sulit. "Dengan lahan tukar guling yang diminta perusahaan 25 ha bersertifikat. Kondisi saat ini, dimana mencari satu pemilik dengan luas 25 ha bersertifikat cukup rumit. Apalagi, pemkab harus bangun jembatan, bikin jalan ke lokasi lahan yang akan ditukar guling. Tentunya, butuh biaya yang sangat besar, sementara APBD Solsel sangat minim. Demo ini murni keinginan tokoh adat, tidak ada muatan politik sebab melihat tujuan pembangunan rumah ibadah. Andaikan memang bermuatan politik tapi kan tujuannya baik, tapi jika ada yang menghalangi baru politik jahat," sebutnya.

Lokasi pembangunan Masjid Agung Solsel sangat strategis, kata Rahman, berada di pinggir jalan nasional dengan latar gunung Kerinci menjulang tinggi. Ditambah, latar pemandangan hamparan kebun teh.

"Tujuan pembangunan Masjid Agung disamping visi misi religius juga sebagai ikon wisata religi yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, seperti masjid agung di Pasir Pengaraian, provinsi Riau dikunjungi ribuan orang," lanjutnya.

Tunggu Pemkab

Sementara, GM HRD PTMK, Agusman Sialagan didampingi Humasnya Besrizal mengatakan, pihak perusahaan sangat mendukung terwujudnya pembangunan Masjid Agung Solsel dan tidak mengulur waktu.

"Kita perusahaan sangat mendukung pembangunan masjid agung, namun pihak pemkab masih belum menyediakan lahan pengganti sesuai MoU tukar guling itu," katanya.

Tapi, katanya, secara aturan undang-undang dan peraturan Menteri BUMN tidak diperbolehkan HGU perusahaan di hibahkan. Namun, boleh diberikan dengan mekanisme tukar guling lahan dan proses ini sudah sesuai hasil kesepakatan bersama forkopinda dan pihak PTMK yang tertuang dalam MoU yang ditanda tangani pada 2 Februari 2018. Hingga kini pengganti lahan milik perusahaan seluas 4,6 hektar belum ada yang terletak di jorong Sungai Lambai, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir," jelasnya.

Kendala saat ini, menurut perusahaan berada di tangan Pemkab dan bukan atas kelalaian dari pihak perusahaan. Pihaknya tetap mengacu dalam komitmen yang sudah jadi MoU Pemkab dan PTMK. Dengan sudah ada kesepahaman tersebut, sehingga pihak perusahan menunggu proses lahan pengganti HGU perusahaan.

Menurutnya, mekanisme tukar guling satu-satunya jalan yang mesti harus ditempuh. Sebab, bila diserahkan dalam bentuk hibah, menyalahi aturan perundang-undangan yang ada. "Kami tidak pernah mematok pengganti 25 ha dari luas lahan HGU yang akan diserahkan 4,6 hektar itu. Patokan 25 ha, merupakan kajian Pemkab melalui dinas terkait," tambahnya.

Kapolres Solsel, AKBP M. Nurdin untuk pengamanan demonstrasi menurunkan 90 personil. Ia mengimbau pendemo tetap menjaga kondisi keamanan dan tidak anarkis. "Silahkan menyampaikan pendapat karena itu memang hak setiap warga negara," tutupnya.(h/jef)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]