Mahupiki dan FH Unand Gelar Simposium Nasional, Menanti Tuah Hukum Pidana Adat


Selasa, 03 April 2018 - 21:07:50 WIB
Mahupiki dan FH Unand Gelar Simposium Nasional, Menanti Tuah Hukum Pidana Adat MENTERI Hukum dan HAM Yasonna Laoli, Guru Besar Emiretus Unpad Romli Atmasasmita, dan Komisioner Kompolnas Andrea H Poeloengan menjadi pemateri dalam simposium nasional Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer, dipandu Guru Besar Hukum Unand Elwi Danil, Senin (2/4). ISHAQ

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) KUHP baru tengah dibahas oleh lembaga legislatif (DPR RI). RUU yang merupakan buah pemikiran para ahli selama puluhan tahun itu memberi ruang kepada hukum pidana adat tidak tertulis, agar berlaku sejajar dengan hukum dalam KUHP yang telah dipraktikkan selama ini di Indonesia.

Oleh: Juli Ishaq Putra

Baca Juga : Perhatian! Saudi akan Wajibkan Jemaah Haji Vaksinasi Covid-19

Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) yang juga Guru Besar Emeretus Universitas Padjajaran (Unpad) Romli Atmasasmita, dalam Simposium Nasional bertema Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer mengatakan, KUHP yang ada saat ini diadopsi dari hukum peninggalan barat, sehingga pembaharuan menjadi mutlak dibutuhkan.

"Dengan hukum adat masyarakat cenderung aman dan tertib. Penerapannya berbarengan dengan hukum nasional menjadi layak dilakukan. Bersyukur pemerintah mulai melihat hukum sebagai alat pemulih keadaan, bukan untuk menghukum. Perlu ada sistem peradilan adat di setiap daerah. Keberadaannya juga akan memangkas biaya dan waktu yang banyak terbuang dalam proses peradilan negara," katanya.

Baca Juga : Berkat Vaksin, Akankah COVID-19 Berakhir di Penghujung 2021?

Dengan demikian, Romli menilai, sudah saatnya hukum pidana yang berlaku saat ini yang berpedoman pada peninggalan barat, diubah menjadi hukum yang lebih nasional, dengan tiang penyangga utamanya adalah hukum adat. "Saat ini RUU KUHP baru sudah dibahas DPR," katanya lagi.

Dalam praktiknya di beberapa tempat, Romli melihat penerapan hukum pidana adat tidak menuai dukungan penuh dari negara. Masuknya negara dalam persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan secara adat membuat posisi hukum adat kian melemah. Sudah sepantasnya, sesuatu yang diawali dengan peradilan adat, diproses hingga akhir secara adat pula.

Baca Juga : Presiden Duterte Ancam Usir Tentara AS dari Filipina, Lho Kenapa?

"Nantinya, jika telah jatuh hukuman secara adat, penegak hukum tidak boleh lagi masuk ke kasus itu. Artinya keputusan hukum adat itu telah final. Dan ingat, tujuan dasar hukum adat itu terciptanya perdamaian dan wisdom," tambahnya lagi.

Hal senada disampaikan Rektor dan Guru Besar Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Syaiful Bakhri. Ia menekankan, hukum pidana adat akan cenderung lebih arif dibanding hukum pidana yang telah dipraktikkan selama ini dalam peradilan di Indonesia.

Baca Juga : Gagasan Baru! Ide Paspor Vaksin Bakal Pulihkan Ekonomi Negara

"Yang dikejar dan dihasilkan hukum pidana adat kemudian adalah wisdom, kearifan. Bukannya penegakan hukum saat ini, dengan doktrik meskipun langit akan runtuh hukum harus ditegakkan. Itu doktrin barat. Bukan identitas asli kita. Makanya ini penting didorong," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Umum Mahupiki tersebut.

Pengajar hukum pidana FH Unand Ilhamdi Taufik, saat menjadi moderator dalam salah satu sesi diskusi dalam simposium mencontohkan, lembaga peradilan negara tidak mampu menyelesaikan sengketa adat terkait persoalan tanah. Seperti di Minangkabau, kerap kali sidang sengketa tanah dipimpin hakim yang tidak berasal dari daerah tersebut.

"Hakim yang menyidangkan tidak paham apa itu penghulu, apa itu Mamak Kepala Waris. Bahkan, mereka pikir itu sama saja," kata Ilhamdi.

Bukan saja di tataran praktisi hukum, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro (Undip) Nyoman Syarikat Putra Jaya juga menyampaikan kritik terhadap para akademikus, yang kerap menerima begitu saja penunjukan sebagai ahli dalam persidangan yang bersangkut paut dengan persoalan adat.

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]