Pemprov Sumbar Kurang Serius Urus Perda LGBT


Selasa, 03 April 2018 - 21:47:02 WIB
Pemprov Sumbar Kurang Serius Urus Perda LGBT Ilustasi.NET

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dalam pencegahan Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender dipertanyakan. Persoalan ini sudah memantik kerisauan, sementara draft revisi Perda Maksiat yang nantinya mengakomodir persoalan LGBT tak kunjung diserahkan Pemprov ke DPRD Sumbar.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar, Rafdinal menginformasikan, hingga Minggu (1/4), DPRD masih belum menerima usulan revisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang maksiat dari Pemprov. Perda itu nantinya akan jadi pijakan dalam upaya pencegahan LGBT.

“Sampai sekarang tidak kunjung masuk draft revisi Perda tersebut,” terang Rafdinal kepada Haluan.

Disebut Rafdinal, karena susunan Bapemperda DPRD Sumbar baru berganti, pihaknya memang belum mempertanyakan persoalan ini ke Pemprov. Namun demikian, lanjut Rafdinal ini akan menjadi prioritas pimpinan dan anggota Bapemperda yang baru untuk ditindaklanjuti. "Kita akan dorong Komisi V melakukan follow up," ujar Rafdinal.

Rafdinal berpandangan revisi Perda tentang maksiat memang penting dilakukan. Hal itu mengingat berbahayanya LGBT jika dibiarkan tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ia menyebut penyakit seksual menyimpang ini akan merusak generasi masa depan.

“Tidak boleh dibiarkan dan memang mesti dicegah. Perda merupakan salah satu payung hukum dalam upaya pencegahan nantinya,” papar Rafdinal.

Belum juga diserahkannya Ranperda ini memantik pertanyaan di kalangan masyarakat. Benarkah Pemprov serius dalam upaya pemberantasan LGBT, atau hanya lips service saja ketika persoalan menghangat di media. Padahal, menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Gusrizal Gazahar, persoalan ini telah disampaikan sejak 2014 lalu. Jauh sebelum media meributkan hal ini.

"MUI telah menyampaikan bahaya LGBT ini sejak tahun 2014 lalu kepada Pemprov dan masyarakat. Kemudian MUI meminta persoalan ditindaklanjuti. Semua tertuang dalam deklarasi serambi mekah yang kita serahkan ke Pemprov pada Maret tahun 2014," paparnya.

Dari beberapa pertemuan di Pemprov yang dihadiri oleh MUI, sikap MUI sudah jelas, meminta Pemprov menindaklanjuti persoalan LGBT dengan segera. Gusrizal menambahkan, Pemprov harusnya tak boleh hanya sesaat saja tersentak mengetahui informasi tingginya angka LGBT di Sumbar. Mestinya, ulas dia, saat mengetahui angka LGBT di Sumbar termasuk yang tertinggi di Indonesia Pemprov langsung melakukan gerakan berketerusan.

"Bagi kami di MUI yang penting segera ada payung hukum untuk itu. Mau dibuat Perda baru, mau revisi Perda yang lama, yang utama harus ada aksi cepat yang dilakukan DPRD dan Pemprov. Kalau  mempersiapkan Perda itu saja sekian lama tidak selesai, kapan gerakan ke bawah akan dilakukan. Kami harap ini sesegera mungkin. Pemprov jangan terkesan tidak serius," ucapnya.





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 12 Juli 2019 - 17:04:12 WIB

    Pemprov Sayembarakan Pembangunan Monumen TdS

    Pemprov Sayembarakan Pembangunan Monumen TdS PADANG, HARIANHALUAN.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov Sumbar) bakal segera membuka sayembara pembuatan desain untuk monumen Tour de Singkarak (TdS) yang akan di bangun di Kabupaten Solok..
  • Selasa, 09 Juli 2019 - 23:54:53 WIB

    Pemko Sawahlunto dan Pemprov Bentuk Pengelola Tambang Ombilin

    Pemko Sawahlunto dan Pemprov Bentuk Pengelola Tambang Ombilin SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.COM - Setelah warisan tambang batubara Ombilin Sawahlunto ditetapkan sebagai warisan dunia (world heritage) oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa - Bangsa (UN.
  • Senin, 01 Juli 2019 - 20:37:10 WIB

    DPRD Sumbar Sorot Besarnya Anggaran Perjalanan Dinas Pemprov

    DPRD Sumbar Sorot Besarnya Anggaran Perjalanan Dinas Pemprov PADANG,HARIANHALUAN.COM-Anggota Komisi I DPRD Sumbar, bidang pemerintahan M Nurnas menyoroti besarnya anggaran perjalanan dinas luar negeri gubernur, namun hasil dari kunjungan tersebut tidaklah terlihat. .
  • Kamis, 13 Juni 2019 - 21:07:41 WIB

    Jumlah PPPK yang Diterima Tergantung Kemampuan Anggaran Pemprov

    Jumlah PPPK yang Diterima Tergantung Kemampuan Anggaran Pemprov PADANG, HARIANHALUAN.COM – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat tengah membahas penganggaran serta sistem penggajian peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 Tahap I ya.
  • Sabtu, 18 Mei 2019 - 23:33:17 WIB

    Pemprov Sumbar Diminta Segerakan Pergub Bantuan Keuangan Khusus

    Pemprov Sumbar Diminta Segerakan Pergub Bantuan Keuangan Khusus PADANG, HARIANHALUAN.COM—Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano meminta Pemprov Sumbar segera menyelesaikan draft peraturan gubernur (Pergub) terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kabupaten/kota tahun 2019. .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM