Pemprov Sumbar Kurang Serius Urus Perda LGBT


Selasa, 03 April 2018 - 21:47:02 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Pemprov Sumbar Kurang Serius Urus Perda LGBT Ilustasi.NET

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dalam pencegahan Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender dipertanyakan. Persoalan ini sudah memantik kerisauan, sementara draft revisi Perda Maksiat yang nantinya mengakomodir persoalan LGBT tak kunjung diserahkan Pemprov ke DPRD Sumbar.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar, Rafdinal menginformasikan, hingga Minggu (1/4), DPRD masih belum menerima usulan revisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang maksiat dari Pemprov. Perda itu nantinya akan jadi pijakan dalam upaya pencegahan LGBT.

“Sampai sekarang tidak kunjung masuk draft revisi Perda tersebut,” terang Rafdinal kepada Haluan.

Disebut Rafdinal, karena susunan Bapemperda DPRD Sumbar baru berganti, pihaknya memang belum mempertanyakan persoalan ini ke Pemprov. Namun demikian, lanjut Rafdinal ini akan menjadi prioritas pimpinan dan anggota Bapemperda yang baru untuk ditindaklanjuti. "Kita akan dorong Komisi V melakukan follow up," ujar Rafdinal.

Rafdinal berpandangan revisi Perda tentang maksiat memang penting dilakukan. Hal itu mengingat berbahayanya LGBT jika dibiarkan tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ia menyebut penyakit seksual menyimpang ini akan merusak generasi masa depan.

“Tidak boleh dibiarkan dan memang mesti dicegah. Perda merupakan salah satu payung hukum dalam upaya pencegahan nantinya,” papar Rafdinal.

Belum juga diserahkannya Ranperda ini memantik pertanyaan di kalangan masyarakat. Benarkah Pemprov serius dalam upaya pemberantasan LGBT, atau hanya lips service saja ketika persoalan menghangat di media. Padahal, menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Gusrizal Gazahar, persoalan ini telah disampaikan sejak 2014 lalu. Jauh sebelum media meributkan hal ini.

"MUI telah menyampaikan bahaya LGBT ini sejak tahun 2014 lalu kepada Pemprov dan masyarakat. Kemudian MUI meminta persoalan ditindaklanjuti. Semua tertuang dalam deklarasi serambi mekah yang kita serahkan ke Pemprov pada Maret tahun 2014," paparnya.

Dari beberapa pertemuan di Pemprov yang dihadiri oleh MUI, sikap MUI sudah jelas, meminta Pemprov menindaklanjuti persoalan LGBT dengan segera. Gusrizal menambahkan, Pemprov harusnya tak boleh hanya sesaat saja tersentak mengetahui informasi tingginya angka LGBT di Sumbar. Mestinya, ulas dia, saat mengetahui angka LGBT di Sumbar termasuk yang tertinggi di Indonesia Pemprov langsung melakukan gerakan berketerusan.

"Bagi kami di MUI yang penting segera ada payung hukum untuk itu. Mau dibuat Perda baru, mau revisi Perda yang lama, yang utama harus ada aksi cepat yang dilakukan DPRD dan Pemprov. Kalau  mempersiapkan Perda itu saja sekian lama tidak selesai, kapan gerakan ke bawah akan dilakukan. Kami harap ini sesegera mungkin. Pemprov jangan terkesan tidak serius," ucapnya.



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 03 Desember 2018 - 14:06:45 WIB
    PERDA KETAHANAN KELUARGA SUDAH DISAHKAN

    DPRD Sumbar: Pemprov Salah Kaprah Soal Perda LGBT

    DPRD Sumbar: Pemprov Salah Kaprah Soal Perda LGBT PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pernyataan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, saat Sosialisasi Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kamis (29/11) di Rocky Hotel, Padang yang menyebutkan bahwa penangkalan peri.
  • Jumat, 30 November 2018 - 09:23:59 WIB

    Pemprov Sumbar Ubah Skenario Perda LGBT

    Pemprov Sumbar Ubah Skenario Perda LGBT PADANG, HARIANHALUAN.COM — Untuk menangkal perluasan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat berencana menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang ketahanan ke.
  • Jumat, 23 November 2018 - 13:23:47 WIB

    SK Djafilus Diduga Menggantung di Pemprov Sumbar

    SK Djafilus Diduga Menggantung di Pemprov Sumbar PAYAKUMBUH, HARIANHALUAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh masih menunggu Surat Keputusan (SK) Penggatian Antar Waktu (PAW) Djafilus. Djafilus diangkat sebagai anggota DPRD Kota Payakumbuh yang men.
  • Kamis, 15 November 2018 - 09:33:14 WIB

    11.893 CPNS Pemprov Sumbar Terjungkal, Kaji Ulang Passing Grade!

    11.893 CPNS Pemprov Sumbar Terjungkal,  Kaji Ulang Passing Grade! PADANG, HARIANHALUAN.COM – Dari 12.281 peserta Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi di lingkungan Pemprov Sumbar, hanya 388 peserta yang nilai SKD-nya memenuhi passing grade. Padahal.
  • Senin, 12 November 2018 - 19:52:26 WIB

    Upah Pungut Rp11,4 Miliar Pemprov Sumbar Tuai Sorotan

    Upah Pungut Rp11,4 Miliar Pemprov Sumbar Tuai Sorotan Hefrizal Handra menyebutkan, sejatinya apa dilakukan Pemprov Sumbar tersebut tidak melanggar aturan (sepanjang pemprov yang melakukan pemungutan). Pemprov berhak menarik upah pungut dari penerimaan pajak. Akan tetapi, hal itu.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM