Pemprov Sumbar Kurang Serius Urus Perda LGBT


Selasa, 03 April 2018 - 21:47:02 WIB
Pemprov Sumbar Kurang Serius Urus Perda LGBT Ilustasi.NET

Senada, Ketua LKAAM Sumbar, M Sayuti Dt Rajo Panghulu. Katanya, jika Pemprov dan DPRD punya rencana merevisi Perda yang telah ada guna mengatasi LGBT, hendaknya itu segera dijalankan. Jangan menunggu terlalu lama sehingga memunculkan kesan Pemprov tidak serius.

"Mengatasi penyakit LGBT tak cukup dengan hukum negara saja, hukum adat juga harus masuk untuk memberi efek jera," tegas Sayuti.

Menurut Sayuti, hukum adat harus diturutsertakan, karena melalui penegakan hukum adat individu yang melanggar akan diberi rasa malu ketika berbuat salah. Kemudian, akan ada juga keadilan bagi mereka yang tak bersalah. Hal itu karena, ketika seseorang yang dituduh melakukan suatu perbuatan tak benar, kemudian dalam proses peradilan adat tak terbukti, yang bersangkutan bisa dilepas dan dimaafkan.

Dituturkan Sayuti, semua bisa terjadi karena dalam hukum adat ada istilah D4 (dibuang, diusir, dimalukan,dan dikucilkan). Maksud dari ini adalah, mereka yang melanggar norma akan mendapat hukuman dibuang dari nagari, diusir, dimalukan atau dikenal dengan diarak sekeliling kampung, dan akan dimaafkan jika terbukti tak bersalah.

"Jika 4D dalam hukum adat dituangkan dalam Perda, saya yakin tak akan ada yang berani melanggar. Namun jika yang dimasukkan hanya hukum negara seperti dipidana, tidak semua pelaku akan jera. Sebab dalam lapas mereka tetap bisa makan, tidur, olahraga dan sebagainya. Keluar dari sana bisa-bisa pelaku LGBT ini akan menyimpang lagi," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bundo Kanduang Sumbar, Puti Reno Raudhah Thaib mengatakan, sangat setuju dan mendukung rencana Pemprov dan DPRD membuat aturan larangan LGBT.  LGBT, ulas Reno, hakikatnya akan memusnahkan manusia. Karena manusia yang kawin sejenis tidak akan berketurunan. Kemudian menurut penelitian dan kajian para ahli, penyakit- penyakit berbahaya juga mudah ditularkan dari perilaku seks menyimpang ini.  

"Tidak satupun agama dan budaya yang menyetujui LBGT. Semoga pembentukan aturan yang akan melarang akitivitas LGBT cepat direalisasikan Pemprov bersama DPRD," ucapnya.

Di Sumbar, pola penyebaran perilaku di kalangan LGBT sangat liar dan kadang menggunakan metode-metode yang tak pernah dibayangkan oleh orang normal. Data Poliklinik HIV RSUP M Djamil Padang, sebaran gay merata di semua kalangan. Bahkan, ada lelaki gay yang berhubungan badan dengan 200 orang. Kian mencengangkan, hubungan intim sesama jenis itu melibatkan ayah dan anak, mamak dengan kemenakannya. Kedok-kedok seperti seminar keilmuan, pesta, bimbingan proposal, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan kantor dan pemerintahan, menjadi peluang-peluang penyebaran tersebut. Mata rantai ini yang harus diputus.

Dokter Spesialis di Poliklinik HIV RSUP Dr M Djamil, dr Armen Ahmad, SpPD-KPTI FINASIM mengatakan, dalam tiga tahun belakangan (2014-2017), dari 10 pasien HIV/AIDS yang datang kepadanya, 7 sampai 8 adalah pelaku LSL. Secara umum, Armen menggambarkan bahwa penularan terbanyak HIV/AIDS dilakukan melalui pemakaian jarum suntik. Namun, pasien yang ada saat ini dengan kasus demikian, adalah pasien yang terpapar HIV/AIDS pada 3 sampai 10 tahun yang lalu (2007-2014). Sedangkan untuk saat ini, tren penularan jarum suntik sudah sangat jarang, dan menyisakan pola penularan perilaku seks bebas, baik heteroseksual atau homoseksual, sebagai penyumbang pasien baru.

Selama 2017 ini, lanjutnya, pasien HIV/AIDS didominasi oleh para pelaku LGBT, terutama gay atau LSL. Sedangkan untuk Lesbian (Perempuan Seks Perempuan/PSP), cukup sulit terdeteksi karena penularannya juga cukup sulit. Imbasnya, jumlah pasien lesbian memang jauh lebih sedikit dibanding pasien gay. Tak cukup sampai di situ, Armen yang juga merupakan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Internist) dan Konsultan Penyakit Tropik dan Infeksi, sekaligus pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand) juga menegaskan fakta bahwa gay dapat ditemukan di semua kalangan di Sumbar.

Survei Belum tuntas

Tiga bulan yang lalu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyebut, Pemprov melakukan kajian dan survei untuk mendapatkan kepastian jumlah LGBT di Sumbar. Namun, hingga sekarang, survei tersebut belum juga tuntas. Padahal, survei yang dilakukan menjadi pijakan awal dalam membuat draft revisi Perda Maksiat. “Belum tuntas,” ungkap Wagub Nasrul Abit ketika dikonfirmasi, Senin (2/4) malam.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar, Hendri mengatakan, ada tiga langkah yang harus dilakukan untuk memberantas LGBT, yaitu meningkatkan penjagaan dan pencegahan mulai dari keluarga, sekolah, dan organisasi-organisasi masyarakat. Kemudian, mengobati mereka yang sudah terkena penyakit tersebut.

Lalu yang terakhir perlu adanya sanksi, aturan hukum, adat, dan sosial terhadap pelaku tersebut. Sekretaris Dinas Pendidikan Sumbar, Bustavidia dalam kesempatan yang sama menyebutkan pihaknya akan menggencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait bahaya LGBT agar tidak ada siswa yang terjerumus. (h/len)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM