KASUS SPJ FIKTIF JILID II

'Jangan-Jangan Yusafni Hanya Tumbal'


Selasa, 03 April 2018 - 21:49:09 WIB
'Jangan-Jangan Yusafni Hanya Tumbal' Ilustasi/Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Proses hukum kedua yang dilakukan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan korupsi Rp6,2 miliar menandakan adanya pihak lain selain Yusafni yang ikut menikmati uang korupsi puluhan miliar itu. Bahkan muncul kecurigaan dari kalangan mahasiswa kalau Yusafni hanya tumbal dari muslihat jahat yang dilakukan sekelompok orang.

Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Negeri Padang, Fitria Walsa meyakini Yusafni hanya pion dalam perkara ini.

Baca Juga : Sri Mulyani: Joe Biden Bawa Harapan Pemulihan Ekonomi Dunia

“Penikmat uang dalam kasus ini mesti dijerat. Yusafni jangan-jangan hanya tumbal. Penyelidik mesti mengkaji secara utuh persoalan yang terjadi. Uang puluhan miliar tidak mungkin dikorup oleh satu orang saja. Ini bisa jadi berjamaah perbuatan berjamaah,”kara Fitria Walsa, aktivis perempuan asal Pesisir Selatan itu, Selasa (3/4).

Mahasiswa, menurut Fitria mewanti-wanti agar Bareskrim benar-benar bekerja dengan serius dan bergerak cepat mengungkap kasus yang terjadi.

Baca Juga : Pelantikan Presiden AS, Jokowi Ucapkan Selamat pada Joe Biden

“Sekali lagi ada kecurigaan kalau Yusafni dijadikan tumbal oleh sekelompok orang. Untuk itu diharapkan kepolisian penyidik begerak cepat dan mengungkap semua yang terlibat. Polisi tidak usah gamang, mahasiswa siap mengawal kasus yang sangat besar ini sehingga masyarakat mengetahui siapa yang menikmati uang mereka dengan cara ilegal,”ujarnya.

Senada, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) Tanzilal Wanda Rizki juga meyakini Yusafni yang kini sedang menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor Padang bukan merupakan pelaku utama.

Baca Juga : Joe Biden Wajibkan Pemakaian Masker di Semua Gedung Federal

“Kalau dilihat dari posisinya Yusafni sangat mustahil rasanya dia merupakan tersangka utama. Kami mahasiswa meyakini masih ada orang yang lebih tinggi secara struktur di pemerintahan yang menjadi aktor,” kata Tanzilal kepada Haluan, Selasa (3/4).

Dengan dilakukan pemeriksaan jilid dua, ia berharap agar penyidik mejaga netralitasnya. Ia juga meminta penyidik untuk menuntaskan perkara dalam waktu dekat, sehingga peluang untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bisa dicegah.

Baca Juga : Distribusi Dihentikan, Vaksin Corona Moderna Sebabkan Alergi Parah

“Ada orang-orang besar di belakang kasus ini. Bisa saja diantara yang diperiksa sekarang. Kita berharap kasus ini tidak berhenti begitu saja. Basmi hingga ke akar,” kata Tanzilal.

Desakan agar penyidik menuntaskan kasus ini juga dikemukan oleh Presiden Mahasiswa Universitas Andalas (Unand) Faizil Putra. Penyelidikan jilid II menandakan kalau Yusafni tidak sendiri.

“Segera tetapkan tersangka, umumkan siapa saja yang ikut andil dalam kasus ini, karena sangat banyak kerugian yang diakibatkan. Siapa saja yang terlibat bisa dihukum sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

Sikap Yusafni yang mulai kooperatif terhadap penegakan hukum dianggap menjadi kunci bagi penegak hukum untuk masuk lebih jauh dalam kasus yang terjadi. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz menyebutkan, nyanyian Yusafni merupakan fakta baru. Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menindaklanjuti dan mengembangkan penyelidikan baru kasus tersebut, sehingga tidak hanya berhenti pada aktor yang sedang diproses saat ini.

“Dalam kasus ini diharapkan tidak hanya terhenti pada Yusafni saja. Namun harus dikejar lagi aktor-aktor lain yang ikut menerima uang atau menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya,” kata Donal.

Dalam pemikiran Donal Fariz, tidak mungkin anggaran yang mencapai Rp62,5  miliar hanya dinikmati oleh satu atau dua orang saja.

“ICW meminta keseriusan dari penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya hukum untuk bisa mencari keterlibatan aktor-aktor lainnya ini. Baik dari posisi yang setara maupun posisi yang lebih tinggi dari Yusafni secara structural. Ada kemungkinan pelaku lainnya yang memiliki peran lebih penting,” kata Donal.

Seharunya, menurut Donal, Yusafni mengajukan diri sebagai justice collaborator  untuk mengungkap aktor-aktor lainnya. Kalau hal tersebut tidak dilakukan, maka Yusafni sendiri akan dirugikan dalam kasus ini. Karena, pertanggungjawaban itu hanya pada dia seorang.

“Yusafni mesti mengajukan diri sebagai justice collaborator , agar nantinya dalam kasus ini tidak hanya ditanggung oleh Yusafni saja. Baik dari pengembalian kerugian negara maupun denda yang harus dibayarkan,” ucapnya lagi.

Diketahui, hingga awal April, sudah 30 pejabat Pemprov Sumbar yang diperiksa oleh penyelidik Subdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri Kombes. Kepala Subdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Totok Suharyanto didampingi AKBP Rahmat menyebutkan, proses kasusnya masuk tahap penyelidikan, dan sekarang penyidik sedang mengumpulkan data-data terkait persoalan yang terjadi selama bertahun-tahun serta dalam banyak proyek ini.

“Prosesnya masih dalam penyelidikan mas. Petugas sekarang mengumpulkan data-data yang diperlukan. Sudah sekitar 30 pejabat yang diperiksa,” terang AKBP Rahmat.

AKBP Rahmat tak menampik soal keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Namun, pihaknya belum bisa memastikan siapa orangnya. “Nanti setelah penyelidikan tuntas, akan melakukan gelar perkara dulu. Dari hasil gelar perkara itulah bisa dipastikan siapa yang terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka. Doakan saja prosesnya bisa cepat dan nama tersangka muncul. Dalam waktu dekat ditargetkan tuntas. Tunggu saja tersangka barunya siapa,” tutur AKBP Rahmat, Senin (2/4) siang.

Kepala Subdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Totok Suharyanto juga tidak menampik adanya aliran uang ke sejumlah orang dalam kasus SPj fiktif. Dia juga menyebut, hasil penyelidikan, Yusafni tidak bekerja sendiri. Dia hanya bagian dari dugaan tindak kejahatan yang terstruktur. Dia menyebut, sekarang jajarannya sedang menyigi keterlibatan pihak lain.

Berjilidnya kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbar, yang sekarang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dikarenakan penyidik meyakini, kasus korupsi tidak mungkin berdiri sendiri, dan dilakukan satu orang. (h/mg-hen)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]