SIMPOSIUM PIDANA ADAT DAN KRIMINOLOGI KONTEMPORER

Ujaran Kebencian Ancam Tatanan Sosial


Rabu, 04 April 2018 - 09:01:42 WIB
Ujaran Kebencian Ancam Tatanan Sosial Simposium Nasional bertema Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer yang digelar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) bersama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Kriminolog asal Universitas Padjajaran (Unpad) Widati Wulandari memaparkan pandangannya tentang ujaran kebencian dalam persepektif kriminologi kontemporer. Menurut Widati di hadapan ratusan perserta simposium di Hotel Grand Inna Muara, Selasa (3/2)

Sementara di satu sisi, lanjutnya, pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berekspresi. Akan tetapi tetap harus ada pembatasan dalam berekspresi.  Dalam artian, boleh berekspresi asalkan tetap pada koridor yang tidak mengganggu hak orang lain, kenyamanan orang lain, dan kepentingan umum yang berlaku. “Hukum harus melarang segala bentuk ujaran kebencian terhadap ras, etnik, agama, dan sebagainya itu. Di sini kewajiban negara untuk ada, dan pada Pasal 45 ayat 2 UU ITE itu diterangkan. Kesamaan hate speech dan hate crime adalah sama-sama tindakan diskriminatif yang memuat sikap intoleran. Meskipun pada dasarnya manusia secara instingtif dan natural punya keinginan untuk berkelompok dengan sejenisnya,” terangnya lagi.

Dalam telaahannya, Widati mencoba membahas persoalan seputar ujaran kebencian melalui Learning Theory (Teori Pembelajaran). Ia melihat, setiap penyimpangan berasal dari peniruan dan pembelajaran dalam pergaulan, yang biasanya didapatkan di ruang-ruang sosial seperti sekolah, keluarga, dan kelompok bermain. Dengan demikian, jelasnya, resosialisasi terhadap nilai-nilai toleransi dan perbaikan struktur sosial masyarakat dirasa amat penting dilakukan, untuk menemani penerapan hukum pidana yang selama ini bertugas sebagai alat kontrol bagi masyarakat.

Baca Juga : Alhamdulillah, Singapura Bakal Izinkan Perawat Muslim Pakai Hijab

Pengaruh Politik, Rusak Tatanan Sosial

Di sisi lain, pengajar hukum pidana asal Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda, yang ikut menjadi pembicara dalam topik Radikalisme, Ujaran Kebencian, dan Konflik Sosial ini melihat, kinerja sistem peradilan pidana saat ini memang penting untuk mengatur respon sosial atas tindakan kejahatan yang terjadi, termasuk yang berbentuk ujaran kebencian. “Hate Speech mengemuka secara kualitas dan kuantitas sejak pemilihan langsung dilakukan. Baik presiden, kepala daerah, dan lain-lain. Itu realitasnya. Kedatangan teknologi informasi yang berkembang pesar, menjadi magnitudo bagi ujaran kebencian itu,” kata Chairul.

Baca Juga : Balas Serangan China, AS-Filipina Bakal Latihan Militer Gabungan

Chairul melihat, pengaruh media sosial, media online yang bejibun, dan pengaruh informasi lainnya, membuktikan bahwa ujaran kebencian telah terjadi meluas dengan pola terstruktur dan sistematis. Dan salah satunya, dipengaruhi oleh kepentingan politik di era politik terbukan seperti yang berlaku hari ini. “Ujungnya, ujaran kebencian ini akan bergerak untuk merusak tatanan sosial yang ada,” tambahnya.

Polri Telah Bersiasat

Baca Juga : Ingin Capai Usia 99 Tahun Seperti Pangeran Philip? Intip Pola Makannya

Atas realitas berkembangnya praktik ujaran kebencian di tengah publik, Direktur Siber Bareskrim Polri AKBP Idam Wasiadi menegaskan, praktik-praktik tersebut memang mempunyai dampak yang siginifikan untuk merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Sehingga penyebarannya harus diantisipasi. “Dalam rangka mengantisipasi itu, kepolisian telah mengembangkan program pencegahan. Dan itu terus berjalan dan dikembangkan sampai hari ini,” katanya.

Kesimpulan dari pencegahan yang dilakukan oleh Polri, di antaranya (1) melalui pengembangan etika berkomunikasi di dunia maya, (2) melakukan counter speech untuk menunjukkan hoax memang sebuah berita palsu, dan (3) mengembangkan kerja sama antar lembaga seperti Perguruan Tinggi untuk pengembangan etika dunia maya. “Namun ada beberapa kendala untuk mencepatkan gerakan ini, seperti kendala anggaran, sumberdaya manusia, dan regulasi yang masih lemah,” tutupnya (*)

Baca Juga : Harry Hadir Sendiri, Ternyata Ini Alasan Meghan Markle Tak Hadiri Pemakaman Pangeran Philip

 

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]