Lawan Erisman, Gubernur Kasasi


Kamis, 05 April 2018 - 08:43:24 WIB
Lawan Erisman, Gubernur Kasasi Ilustasi.NET

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Setelah menuai kekalahan di persidangan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan terkait SK pencopotan mantan Ketua DPRD Kota Padang Erisman, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melalui Biro Hukum Setdaprov memastikan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Langkah ini dilakukan karena gubernur dalam penerbitan SK dalam rangka melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Kepastian itu disampaikan Kepala Biro Hukum Enfita Djinis kepada Haluan, Selasa (3/4). Berdasarkan informasi dari pihak PTUN Padang, memori pengajuan kasasi atas keputusan PTTUN nomor 4/B/2018/PT.TUN-MDN yang menguatkan putusan PTUN Padang nomor 11/G/2017/PTUN-PDG tersebut telah sampai di PTUN Padang pada 29 Maret lalu. "Posisi Gubernur dalam penerbitan Keputusan tersebut adalah wakil pemerintah pusat, dengan kata lain melaksanakan tugas dekonsentrasi, sesuai UU no 23 th 2014, sehingga tetap bisa melakukan upaya hukum kasasi ke tingkat MA," sebut Enfita.

Baca Juga : Berkat Vaksin, Akankah COVID-19 Berakhir di Penghujung 2021?

Upaya kasasi yang dilakukan gubernur dibenarkan Panitera Muda (Pamud) Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Asmanidar, SH. PTUN telah menerima permohonan Kasasi dari pihak Pemerintahan Sumbar. “Ya, Gubernur Sumbar telah mengajukan kasasi ke MA, pada Kamis (29/3). Kami juga telah mengirimkan pemberitahuan kepada pihak Erisman terkait memori kasasi tersebut,”kata Asmanidar, Rabu (4/4).

Dikatakanya, saat ini pihaknya menunggu para pihak untuk melengkapi persyaratan yang harus dikirimkan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “Dalam 14 hari pihak pemohon kasasi harus bisa menyiapkan memori kasasinya, begitu juga dengan pihak termohon,”ucapnya.

Baca Juga : Presiden Duterte Ancam Usir Tentara AS dari Filipina, Lho Kenapa?

Setelah semua persayaratan tersebut lengkap, kata Asmanidar. Pihaknya akan mengirim semua berkas ke MA, selanjutnya proses dilakukan oleh MA. “Kami hanya membundel dan mengirimkannya. Prosesnya akan dilakukan oleh MA,”jawabnya.

Menanggapi upaya tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Suharizal menilai, memang tidak semua putusan yang dihasilkan di tingkat banding PTTUN Medan bisa ditanggapi dengan pengajuan kasasi ke tingkat MA. Semuanya tetap bergantung kepada sebagai apa gubernur Sumbar mengeluarkan SK pencopotan Erisman sebagai Ketua DPRD Kota Padang. “Jika SK yang keluar itu hasil kewenangan gubernur (bukan dekonsentrasi), maka itu sudah inkrah. Pelaksanaan eksekusi atas putusan PTTUN Medan bisa dilakukan. Tapi, jika sifat kewenangan itu hanya mewakili pusat dalam hal ini Mendagri, maka memang kasasi bisa diajukan. Di sini, PTUN Padang sebagai penerima pengajuan kasasi, bisa mensortir itu,” kata Suharizal.

Baca Juga : Gagasan Baru! Ide Paspor Vaksin Bakal Pulihkan Ekonomi Negara

Oleh sebab itu, Erisman selaku pemenang perkara di tingkat banding di PTTUN Medan, juga belum dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan tersebut, karena masih ada waktu yang ditunggu untuk melihat diterima atau ditolaknya pengajuan kasasi oleh PTUN Padang. Dan apabila diterima dan diteruskan ke MA, mesti menunggu pula hasil persidangan tingkat kasasi di MA. “Jika kasasi tidak sah diajukan, putusan di PTTUN Medan baru dipastikan inkrah setelah 14 hari sejak putusan dibacakan. Setelah inkrah itu, untuk dieksekusi pun menunggu 90 hari. Jika dalam 90 hari eksekusi tak dilakukan, pemohon eksekusi bisa menyurati atasan gubernur, dalam hal ini mendagri,” katanya lagi.

BK Tunggu Sikap Partai

Baca Juga : Mengupas Pasukan Pembungkam Aktivis di Saudi, Pembunuh Jamal Khashoggi

Badan Kehormatan (BK) DPRD Padang mengaku tidak berwenang  dalam mengambil keputusan, pascakemenangan Erisman di PTTUN Medan. "BK DPRD Padang tidak bisa bersikap, dengan menangnya Erisman di PTUN. Pihak yang berhak mengeksekusi atau mendudukkan Erisman kembali sebagai Ketua DPRD  adalah Partai Gerindra," ujar Anggota BK DPRD Padang, Jumadi, Rabu (4/4).

Jika surat eksekusi dari Gerindra sudah masuk ke DPRD, maka DPRD hanya tinggal menjalankan saja. "Sebab yang berhak untuk mengeksekusi atau tidak adalah partainya, meskipun Erisman menang di PTTUN Medan. Bahkan, kabarnya surat pemecatan Erisman dari DPP sudah keluar," ungkapnya.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan akhirnya menolak gugatan banding yang dilayangkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Dalam putusan bernomor: 4/B/2018/PT.TUN-MDN, majelis hakim yang diketuai Hendro Puspito dengan anggota Achmad Romli dan Asmin Simanjorang menguatkan putusan PTUN Padang bernomor 11/G/2017/PTUN-PDG tertanggal 1 November 2017. Selanjutnya menghukum gubernur membayar biaya perkara sebesar Rp250 ribu.

Majelis hakim PTUN Padang sebelumnya membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumbar bernomor: 171-578-2017 tentang pemberhentian Erisman sebagai Ketua DPRD Padang dan mewajibkan gubernur selalu termohon untuk mencabut suratnya. Gubernur juga diwajibkan merehabilitasi serta memulihkan kedudukan Erisman sebagai Ketua DPRD Padang dan mengembalikan hak-haknya. Caranya dengan menerbitkan kembali surat keputusan pengangkatan Erisman sebagai Ketua DPRD Padang. Tak terima putusan tersebut, gubernur akhirnya mengajukan banding.

Dengan kekalahan tersebut, SK Gubernur Sumbar dinyatakan tak berlaku. Jabatan Ketua DPRD Padang yang kini diduduki oleh Elly Thrisyanti, sesuai dengan putusan mesti diserahkan kembali ke Erisman. Karena, putusan tersebut tidak hanya menggugurkan surat pemberhentian Erisman, tapi juga membatalkan SK pengangkatan Elly sebagai Ketua DPRD Padang sisa masa jabatan 204 – 2019.

Dengan adanya putusan ini, Erisman berharap Gubernur Sumbar segera mencabut SK bernomor bernomor: 171-578-2017 yang menjadi dasar dirinya diberhentikan sebagai Ketua DPRD Padang. Dalam artian, jabatan Ketua DPRD Padang mesti dikembalikan ke Erisman. “Kita yakin dan percaya Gubernur Sumbar memiliki integritas yang terukur, serta menerima putusan ini sebagai acuan dalam mengoreksi kesalahan. Akan menjadi janggal kalau gubernur tidak melaksanakannya,” ungkap Erisman.

Erisman mengaku sudah berkirim surat ke Ketua DPD Gerindra Sumbar, Nasrul Abit terkait putusan PTTUN Medan. Dalam suratnya, Erisman memohon dukungan Ketua DPD Gerinda Sumbar agar Gubernur Sumbar segera melaksanakan putusan tersebut dan menetapkan kembali dirinya sebagai Ketua DPRD Padang.

Ardyan SH MH, penasihat Hukum Erisman juga berharap yang sama. Dia meminta gubernur untuk menerima putusan dan tidak lagi mencari celah untuk kasasi. Merujuk pada Pasal 45 a, ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU/V/2007 tertangal 2008, putusan PTUN, menurut Ardyan tidak memenuhi syarat untuk di kasasi. “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang dibatasi pengajuanya. Sementara perkata Tata Usaha Negara (TUN), yang objek gugtanya berupa keputusan pejabat daerah, yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah tidak memenuhi syarat untuk di kasasi,” papar Ardyan SH MH.

Dengan begitu, menurut Ardyan, sudah tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan gubernur. Jalan satu-satunya adalah dengan menerbitkan kembali Surat Keputusan (SK) pengangkatan Erisman sebagai Ketua DPRD Padang. “Dengan diputusnya perkara ini oleh PTTUN Medan, maka perkara ini telah mempunyai putusan hukum tetap. Kita sudah menyurati gubernur untuk segera menerbitkan putusan pengangkatan Erisman kembali sebagai Ketua DPRD Padang,” papar pengacara yang pernah dua periode menjabat sebagai komisioner KPU Sumbar itu.

Ardyan berharap gubernur bisa berpikir jernih dan tidak termakan oleh masukan pihak lain, yang nantinya bisa berefek buruk bagi gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan. “Gubernur pasti bisa memahami mekanisme yang terjadi dan tidak termakan hasutan pihak lain yang dalam perkara ini sudah tidak objektif serta tidak berdasarkan hukum. Jika itu diperturutkan bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah, dan tentunya menjadi perseden buruk bagi gubernur,” ucap Ardyan. (h/isq/ade)

 

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]