Karang Taruna Padang Pariaman Tolak Revisi UU 22 tahun 2009


Senin, 09 April 2018 - 08:45:20 WIB
Karang Taruna Padang Pariaman Tolak Revisi UU 22 tahun 2009 Dok: haluan

Menurutnya, hal ini sangat aneh dan terkesan mubazir. Selain itu, ia menilai rencana revisi tersebut juga sarat atas bisnis perorangan. 

"Saya mewakili pemuda dan masyarakat Kecamatan Nan Sabaris sangat tidak setuju jika dengan revisi tersebut. Kami menilai hal ini pemborosan anggaran," tambahnya. 

Baca Juga : Alhamdulillah, Singapura Bakal Izinkan Perawat Muslim Pakai Hijab

Ia juga mengutip peryataan Ketua Presidium ITW, meskipun dapat membantu dari sisi efesiensi. Namun, hasil penelitian yang dilakukan secara konfrenhensif mengatakan, sepeda motor tidak layak dari aspek keselamatan untuk dijadikan angkutan umum.

Disampaikannya, atas dasar itulah UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas  dan angkutan jalan mengamanatkan  sepeda motor bukan untuk atransportasi angkutan umum.

Baca Juga : Balas Serangan China, AS-Filipina Bakal Latihan Militer Gabungan

“Bahkan di dunia ini tidak satupun negara yang melegalkan sepeda motor digunakan sebagai angkutan umum. Menurut kami dari organda cukup untuk membuatkan regulasinya yang sudah diatur dalam Permenhub Nomor 108 tahun 2017. Atau untuk dikeluarkan PP baru atau Perpres, demi keselanatam lalu lintas,” ungkapnya.

Jebril juga peduli terhadap keselamatan warga di Kabupaten Padang Pariaman khususnya, padahal SDM adalah aset utama bangsa dan negara, yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan kualitas SDM.

Baca Juga : Ingin Capai Usia 99 Tahun Seperti Pangeran Philip? Intip Pola Makannya

“Kami juga mendengar tingginya aroma bisnis di dalam merevisi undang undang tersebut, dan informasi bahwa rencana  revisi tersebut merupakan bentuk tekanan pihak atau kelompok kapitalis yang ingin meraup keuntungan dari bisnis transportasi umum dengan menggunakan kendaraan sepeda motor,” kata Jebril. 

Hal senada juga diutarakan oleh Ambrizal Ketua Pangkalan Ojek Sungai Laban mengatakan, bahwa norma tentang angkutan umum sudah ada di UU, sehingga sekarang tidak perlu UU terkait tidak perlu direvisi lagi.

Baca Juga : Harry Hadir Sendiri, Ternyata Ini Alasan Meghan Markle Tak Hadiri Pemakaman Pangeran Philip

Ia juga berpendapat agar pemerintah Indonesia membuat praturan seperti PP dan Perpres sehingga bisa menghemat biaya jika dibandingkan dengan biaya merivisi UU tersebut. 

"Kami dari pangkalan ojek Sungai Laban, Padang Pariaman, hanya bisa memberikan pendapat agar pemerintah meninjau ulang kembali terkait rencana merevisi UU 22 Tahun 2009, agar tidak menjadi kontroversial di tengah-tengah masyarakat Indonesia," pungkasnya. (h/mg-rul)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]