Soal Novel Baswedan, Presiden Didesak Bentuk TGPF


Kamis, 12 April 2018 - 09:54:24 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Soal Novel Baswedan, Presiden Didesak Bentuk TGPF Warga yang tergabuung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Antikorupsi memakai topeng bergambar Novel Baswedan di Tugu Monumen Gempa, Rabu (11/4). Mereka mendesak Presiden Jokowi untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Novel Baswedan. IRHAM

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Puluhan aktivitas yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Antikorupsi berkumpul di Tugu Monumen Gempa, Rabu (11/4) malam. Mereka mendesak Presiden Jokowi untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

“Kami mendesak Presiden untuk merealisasikan TGPF yang sempat dijanjikan. Namun hingga sekarang belum juga diwujudkan,” kata Perwakilan Masyarakat Sipil Sumbar Anti Korupsi Hendriko Azhar kepada Haluan, Rabu (11/4).

Dikatakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta ini, satu tahun sudah perkara kasus ini belum juga terselesaikan. Sepertinya polisi sebagai institusi negara sekalipun, dirasakan tidak berniat menyelesaikan kasus ini secara serius. Padahal, lanjutnya negara ini sudah memiliki cukup bukti dan kecanggihan peralatan yang dipunyai untuk menyelesaikan kasus ini. Hingga kini, otak dan pelaku penyiraman tersebut masih belum terungkap.

“Kami menggagas aksi ini agar kita tidak lupa. Karena kecenderungan kita gampang sekali melupakan masalah-masalah kemanusian. Kami menuntut penyelesaian,”jelasnya.

Menurutnya, kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, merupakan ancaman serius terhadap upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Pemerintah harus bersikap tegas dalam mengusut serta mengungkap aktor intelektual di balik serangan tersebut.

Penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, terjadi tepat 1 (satu) tahun yang lalu. Pada 11 April 2017, Novel disiram air keras oleh orang tidak dikenal saat pulang dari menjalankan salat subuh di masjid tak jauh dari kediamannya.

Aksi ini diduga kuat erat kaitannya dengan kasus korupsi e-KTP yang tengah diusut KPK. Teror terhadap Novel merupakan ancaman terhadap agenda pemberantasan korupsi. Orang atau kelompok yang melakukan teror terhadap novel ini tentu memiliki tujuan agar proses hukum terhadap kasus yang sedang ditangani KPK terhenti.

“Kasus Novel ini, setidaknya membuktikan bahwa negara telah gagal dalam memberikan rasa aman dan perlindungan bagi siapa pun yang bekerja untuk melawan korupsi di Indonesia,”katanya.

Disebutkannya, aksi ini juga sekaligus peringatan tak hanya untuk pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah Provinsi Sumbar yang masih banyak kasus-kasus korupsi yang perlu diselesaikan dengan baik hingga saat ini.

“Ini sebagai bentuk kegelisahan kawan-kawan yang ada di Sumbar, dan juga nasional dalam melihat kasus penyidik senior KPK,”tuturnya.

Aksi menuntut keadilan untuk Novel Baswedan ini dimulai dari pukul 19.00 WIB hingga sekitar pukul 21.00 WIB. Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Antikorupsi melakukan musikalisasi puisi, dan membacakan tuntutan untuk segera menyelesaikan kasus ini. (h/mg-mel)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 07 Maret 2018 - 09:57:46 WIB

    Soal GAKY, DPRD Minta Pemprov Berkonsultasi

    Soal GAKY, DPRD Minta Pemprov Berkonsultasi PADANG, HARIANHALUAN.COM - Pasca dicabutnya Peraturan Mentri (Permen) Nomor 63 tahun 2010 sebagai acuan hukum untuk Ranperda Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), DPRD Sumbar meminta pemerintah daerah mempe.
  • Rabu, 10 Januari 2018 - 12:04:01 WIB

    Soal Izin Nelayan, KKP Turunkan Tim ke Padang

    Soal Izin Nelayan, KKP Turunkan Tim ke Padang PADANG, HARIANHALUAN.COM – Lebih kurang 25 ribu Nelayan Bagan Sumbar untuk sementara waktu sudah dapat bernapas legas dan bisa melakukan aktivitas melaut sebagaimana biasa. Sebab, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan.
  • Senin, 08 Januari 2018 - 17:51:35 WIB

    Soal Menara Masjid Raya, DPRD Minta Pembangunannya Dipercepat

    Soal Menara Masjid Raya, DPRD Minta Pembangunannya Dipercepat PADANG, HARIANHALUAN.COM -  Komisi IV DPRD Sumbar mendorong penyelesaian menara Masjid Raya Sumbar dipercepat. Salah satu tujuannya dalam rangka mendukung penerapan wisata halal yang ada di Sumbar..
  • Senin, 30 Oktober 2017 - 19:21:08 WIB

    Soal Korban Crane di Arab Saudi Pemerintah Diminta Proaktif

    Soal Korban Crane di Arab Saudi  Pemerintah Diminta Proaktif PADANG, HARIANHALUAN.COM- Setelah dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, desakan agar pemerintah memperjuangkan ganti rugi untuk korban kecelakaan crane (alat berat) di Arab Saudi juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Da.
  • Kamis, 26 Oktober 2017 - 10:31:58 WIB
    PEMICU TURUNNYA INDEKS DEMOKRASI

    BPS: Sumbar Tidak Transparan Soal Anggaran

    BPS: Sumbar Tidak Transparan Soal Anggaran PADANG, HARIANHALUAN.COM - Berdasarkan riset Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang tahun 2016, turunnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat dipengaruhi juga oleh ketidaktransparan dalam penggunaan anggaran. Ke dep.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM