Sidang Kasus Dugaan Korupsi Istri Wako Padang Panjang Non-aktif, Auditor Hitung Dugaan Kerugian Negara


Jumat, 13 April 2018 - 10:19:00 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Sidang Kasus Dugaan Korupsi Istri Wako Padang Panjang Non-aktif,  Auditor Hitung Dugaan Kerugian Negara Dokumentasi Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM –  Auditor Inspektorat Pemprov Sumbar dihadirkan dalam sidang

 lanjutan kasus dugaan korupsi anggaran kebersihan rumah dinas walikota Padang Panjang. Dari keterangannya, kasus yang menjerat istri walikota non-aktif Maria Feronica dan pengawas kebersihan Richi Lima Saza, saksi menyampaikan ia diminta untuk menghitung kerugian negara, berdasarkan data dari Polres Padang Panjang.

Dalam sidang beragendakan mendengarkan keterangan ahli tesebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Auditor Madya Inspektorat Sumbar, Desminar Arifin, yang melakukan penghitungan kerugian negara dalam kasus tersebut.

“Kami bukan melakukan audit pada kasus ini, akan tetapi diminta untuk menghitung dugaan kerugian negara berdasarkan data-data yang diberikan pihak Polres Padang Panjang," kata Desminar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Kamis (12/4).

Ia mengakui hanya melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran rumah dinas berdasarkan data dari Polres Padang Panjang. Hanya saja, ia mengakui, tidak ada upaya klarifikasi kepada pihak yang terkait dalam penghitungan yang diminta kepada pihaknya.

“Penghitungan itu berdasarkan surat dari Kapolres Padang Panjang dengan perihal mohon melakukan pengitungan, yang diajukan ke Gubernur Sumbar pada 7 April 2016. Berdasarkan surat itu, Gubernur menugaskan Inspektorat untuk memenuhinya,”kata ahli yang mendapat tugas tersebut.

Berdasarkan penugasan dari Sekda atas nama gubernur kemudian memerintahkan Desminar bersama empat auditor lainnya untuk melakukan penghitungan dugaan kerugian negara anggaran gaji pegawai cleaning service dan pekerja harian rumah dinas Walikota Padang Panjang.

Proses penghitungan tersebut dilakukan selama enam hari dengan data-data dari penyidik Polri di Polres Padang Panjang berupa APBD Kota Padang Panjang, SK Sekda Padang Panjang terkait nama-nama pekerja, berita acara pemeriksaan (BAP) saksi-saksi yang terdiri dari pekerja di rumah dinas tersebut.

"Hal itu tanpa melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait baik pekerja, pengawas, bendahara dan lainnya. Karena kami hanya menghitung saja, hasilnya ada dugaan kerugian negara Rp166 juta lebih," ucap Desminar.

Lebih lanjut dikatakanya, hasil pengitungan tersebut pihaknya hanya berwenang untuk menyerahkan kepada atasannya, dalam hal ini adalah Gubernur. Namun, terhadap audit atas permintaan di kabupaten dan kota diserahkan berkasnya kepada kepala daerah masing-masing.

Sementara penasihat hukum Maria Feronika yakni Defika Yufiandra Cs juga menghadirkan dua saksi meringankan yakni Ilyas dan Riko Efendi yang merupakan mantan pekerja di rumah dinas Wako itu pada 2013 hingga 2015.

Riko Efendi mengatakan bekerja membersihkan taman dan mengantarkan anak walikota ke sekolah. Namun namanya memang tidak ada dalam SK Sekdako Padang Panjang dan juga daftar penerima gaji tiap bulannya.

“Saya tidak tahu kenapa nama saya tidak ada. Setiap bulan saya menerima gaji Rp1,5 juta,”kata Riko yang juga dibenarkan oleh saksi Ilyas.

Dijelasknya, waktu itu ada 12 orang pekerja dengan peran pekerjaannya masing-masing, walau ada yang berhenti. Namun, ada juga yang masuk lagi sebagai pekerja di rumah dinas walikota tersebut.

Setelah mendengarkan keterangan ahli dan saksi tersebut, hakim ketua R. Ari Mulady yang didampingi hakim anggota Sri Hartati dan Zaleka menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan ahli lainnya.

Sebelumnya, Dalam dakwaan disebutkan, kasus ini berawal sejak awal 2014 lalu, di mana Sekretariat Daerah (Setda) Kota Padangpanjang memperoleh anggaran Rp360 juta. (h/mg-hen)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 22 Mei 2018 - 11:08:40 WIB

    Kasus Besi Non-SNI Mulai Disidang

    Kasus Besi Non-SNI Mulai Disidang PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Terdakwa Widya Kasuma Lawrenzi (68) Alias Awi jalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Padang, Senin (21/5). Terdakwa diduga mengedarkan besi beton Non Standar Nasional Indonesia (SNI)..
  • Selasa, 15 Mei 2018 - 09:25:58 WIB

    Diduga Pungli, Eks Kepsek di Limapuluh Kota Disidang

    Diduga Pungli, Eks Kepsek di Limapuluh Kota Disidang PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Diduga melakukan Pungutan Liar (pungli) dalam penerimaan siswa baru, terdakwa Yondri (49) merupakan Kepala sekolah (kepsek) SMA 1 Guguak Lima Puluh Kota jalani sidang perdananya di Pengadilan Tinda.
  • Jumat, 04 Mei 2018 - 10:37:42 WIB

    Sidang Kasus Korupsi Rumdin Wako Padang Panjang, Audit BPK Penentu Kerugian Negara

    Sidang Kasus Korupsi Rumdin Wako Padang Panjang, Audit BPK Penentu Kerugian Negara PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pakar hukum pidana  Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof. Muzakir mengatakan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menentukan pihak-pihak yang dimintai pertanggungja.
  • Jumat, 27 April 2018 - 10:21:57 WIB

    SMS Cinta di Sidang Maria Feronica

    SMS Cinta di Sidang Maria Feronica PADANG, HARIANHALUAN.COM – Terdakwa korupsi anggaran kebersihan Rumah Dinas Walikota Padang Panjang, Richi Lima Saza jadi saksi mahkota untuk terdakwa Maria Feronica, istri Wako Padang Panjang non aktif, Hendri Arnis, Kamis.
  • Kamis, 26 April 2018 - 15:31:51 WIB

    Kasus Besi Non SNI di Padang Segera Disidang

    Kasus Besi Non SNI di Padang Segera Disidang PADANG, HARIANHALUAN.COM – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar melimpahkan berkas kasus dugaan perdagangan besi beton tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (non SNI) pada Kejari Pada.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM