Petaka Kebijakan Gubernur Sumbar


Selasa, 17 April 2018 - 11:45:26 WIB
Petaka Kebijakan Gubernur Sumbar BERI KESAKSIAN - Mantan Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman (Prasjaltarkim) Sumbar, Suprapto menyampaikan keterangannya dihadapan majelis hakim PengadilanTipikor Padang, Senin (16/4). Sejumlah fakta baru diungkap lelaki yang kini berstatus terpidana korupsi tersebut. IRHAM

Kebijakan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengalihkan pendanaan sejumlah proyek nasional dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi tanggungan Sumbar menjadi pembuka kran korupsi senilai Rp62,5 miliar. Pengalihan tersebut menyedot anggaran yang tak sedikit, lalu menjadi celah korupsi puluhan miliar.

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pengalihan anggaran atas kebijakan gubernur itu disampaikan mantan Kepala Dinas Prasjaltarkim (sekarang Dinas PU/PR) Sumbar Suprapto, Senin (16/4) di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang. Suprapto yang kini berstatus terpidana korupsi malah menyebut, pengalihan itu dilakukan secara “sembunyi”, tanpa sepengetahuan Kementerian Keuangan.

Baca Juga : Sri Mulyani: Joe Biden Bawa Harapan Pemulihan Ekonomi Dunia

Kedatangan Suprapto ke Pengadilan Tipikor Padang untuk bersaksi dalam kasus korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif di lingkungan Pemprov Sumbar dengan terdakwa Yusafni. Selain menyebut aturan yang dilanggar dalam pengadaan lahan beberapa proyek di Sumbar, ia juga menyebutkan beberapa nama dan jabatan yang berkomunikasi dengan Yusafni terkait pengadaan lahan tersebut.

Mengawali keterangannya untuk kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang merugikan negara hingga Rp62,5 miliar tersebut, Suprapto menjelaskan bahwa seharusnya pengadaan lahan untuk proyek/jalan-jalan nasional di Sumbar, menjadi tanggung jawab Balai Jalan, dengan pembiayaan dari APBN dari pusat, tapi dialihkan ke APBD.

Baca Juga : Pelantikan Presiden AS, Jokowi Ucapkan Selamat pada Joe Biden

“Namun, saya tidak tahu apa yang menjadi dasar pengalihan penganggaran itu. Kewenangan ada pada Gubernur Sumbar, saat itu Irwan Prayitno dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang salah satu anggotanya Sekda Ali Asmar,” kata Suprapto.

Suprapto mengaku beberapa kali menyampaikan kepada gubernur, seharusnya proyek pengadaan ini menjadi tanggung jawab penganggaran APBN, karena menyangkut proyek pembangunan nasional. Beberapa pertimbangan Suprapto yang ia sampaikan kepada gubernur saat itu adalah, mengingat Sumbar bukan provinsi yang cukup kaya untuk membiayai proyek nasional dengan APBD. Lagi pula, Menteri Keuangan tidak pernah memberikan izin untuk melakukan tersebut melalui dinasnya. Namun semuanya mental. Pertimbangan Suprapto sama sekali tidak didengar.

Baca Juga : Joe Biden Wajibkan Pemakaian Masker di Semua Gedung Federal

“Namun, tahu-tahu pekerjaan itu tetap dilaksanakan, dengan masuknya anggaran tersebut ke dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) sebagai anggaran perubahan 2012,” paparnya.

Gubernur Bentuk Tim Percepatan

Baca Juga : Distribusi Dihentikan, Vaksin Corona Moderna Sebabkan Alergi Parah

Tanpa meminta pertimbangan Suprapto sebagai kepala dinas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar di bawah koordinasi gubernur juga membentuk tim percepatan pengadaan tanah untuk lima proyek nasional tersebut, beberapa di antaranya adalah pengadaan lahan Jalan Bypass Padang, pengadaan lahan Jalan Samudera, dan pengadaan lahan untuk Main Stadium.

“Dasar pembentukan tim itu saya tidak tahu. Setahu saya tidak ada aturan membuat tim itu, karena potensial terjadi duplikasi kewenangan di sana. Tapi provinsi tetap mengkoordinir. Dan faktanya, tim ini sangat dominan sekali dalam menentukan mana yang dibayar dan mana yang tidak. Padahal sesuai aturan, yang berperan strategis dalam pengadaan ini adalah tim Sembilan kabupaten/kota,” kata Suprapto lagi.

Suprapto menjelaskan, gubernur mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk Syafrizal Ucok (saat itu Kabiro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, sekarang Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), sebagai ketua tim percepatan pengadaan tanah bentukan provinsi. Pihak inilah yang kemudian intens berkomunikasi dengan terdakwa Yusafni, yang notabene adalah bawahan Suprapto di Dinas Prasjaltarkim, tetapi dalam proyek ini bertindak selaku Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK, selama tiga bulan).

 “Saya juga tanyakan mengapa terdakwa bisa masuk dalam tim ini. Saya tidak mendapat jawaban soal itu. Yang saya tahu itu tetap berjalan. Evaluasinya ada di Rakor di Dinas PU. Saya tanya progres pengadaan lahan, dijawab lancar. Setiap tahun, laporan itu dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saya perintahkan, setelah 14 hari ganti rugi, harus dikosongkan lahan di Jalan Samudra itu,” ucap Suprapto.

Rekening Mandiri

Terkait pembuatan rekening penampungan pada Bank Mandiri pada 2012, Suprapto mengaku memberi izin untuk membuka rekening tersebut, karena kondisi mendesak dan telah dikonsultasikan dengan Zul Evi Astar selaku kepala DPKD Sumbar saat itu. Karena, seharusnya rekening dinas harus Giro di Bank Nagari, meskipun tetap bisa pada bank lain asalkan bank pemerintah.

“Waktu itu Yusafni dan beberapa panitia menghadap saya, minta izin buka rekening di Bank Mandiri, karena kalau masih tetap di rekening Dinas, sisanya akan ditarik langsung oleh pusat karena sudah habis waktunya. Saya izinkan, dengan alasan mendesak dan program sedang berjalan, hanya di akhir 2012 itu, tidak untuk tahun-tahun selanjutnya,” ujarnya.

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebutkan bahwa rekening tersebut tetap digunakan hingga 2016, masih untuk proses pengadaan lahan, menanggapi hal itu, Suprapto mengaku kaget dan tidak mengetahui sama sekali.

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]