TERKAIT PELIMPAHAN PROYEK KASUS SPJ FIKTIF

Intruksi Gubernur Sumbar Dinilai Janggal


Rabu, 18 April 2018 - 11:56:59 WIB
Intruksi Gubernur Sumbar Dinilai Janggal BERI KESAKSIAN - Mantan Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman (Prasjaltarkim) Sumbar, Suprapto menyampaikan keterangannya dihadapan majelis hakim PengadilanTipikor Padang, Senin (16/4). Sejumlah fakta baru diungkap lelaki yang kini berstatus terpidana korupsi tersebut. IRHAM

Intruksi Gubernur Sumbar yang jadi landasan pengalihan proyek dari kewenangan pusat ke daerah dengan nilai ratusan miliar dianggap janggal kalangan aktivis. Apa motif gubernur mengalihkan kewenangan dan membebankan biaya ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar yang pas-pasan?

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Dalam banyak kebijakan, kepala daerah biasanya ogah-ogahan menerima limpahan pembiayaan proyek pusat. Alasannya sederhana, anggaran yang semestinya bisa digunakan untuk keperluan lain, malah tersedot untuk proyek yang bukan menjadi kewenangan daerah tersebut. Sangat jarang ada kepala daerah yang malah mau membebankan proyek pusat ke APBD-nya. Apalagi resiko pekerjaan juga besar, termasuk terseret persoalan hukum.

Baca Juga : Sri Mulyani: Joe Biden Bawa Harapan Pemulihan Ekonomi Dunia

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (KMS SB), Dr Wendra Yunaldi SH MH menyebutkan, motif pengalihan itu menjadi pertanyaan besar di kalangan aktivis dan masyarakat Sumbar. Kenapa proyek yang seharusnya menjadi tanggng jawab pusat dialihkan menjadi tanggung jawab daerah, apalagi tanpa melewati mekanisme perizinan di Kementerian Keuangan.

  “Ini jadi pertanyaan besar dan mesti dijawab dengan jelas karena menjadi hulu dari perbuatan korup puluhan miliar. Masyarakat mesti diberitahu alasan dipindahkan menjadi proyek APBD. Sangat disayangkan kalau pemerintah mengalihkan kewenangan tersebut karena itu akan merugikan Sumbar sendiri secara keuangan,” kata Wendra Yunaldi, Selasa (17/4).

Baca Juga : Pelantikan Presiden AS, Jokowi Ucapkan Selamat pada Joe Biden

Biasanya, kata Wendra,  suatu kegiatan yang merupakan kewenangan pusat, daerah tidak mau melaksanakan dengan alasan kalau itu adalah proyek yang mestinya dibiayai pusat. “Namun ini kok berbeda. Apa latarnya? Kecuali ada delegasi oleh pemerintah pusat, atau biasanya yang dibebankan ke daerah itu hanya biaya pendampingan, itupun harus ada kontrak sebelumnya. Tidak dialihkan begitu saja. Lebih anehnya lagi, kenapa DPRD setuju saja dengan pengalihan ini,” ucapnya.

Kalau pun dialihkan, Wendra menegaskan, mestinya ada kontrak. Contohnya, pembangunan fisik dilakukan pusat dan pembebasan dilakukan oleh daerah.

Baca Juga : Joe Biden Wajibkan Pemakaian Masker di Semua Gedung Federal

“Sebagai contoh proyek normalisasi Batang Agam di Payakumbuh. Itu proyek nasional. Namun hanya untuk pembangunan saja, sedangakan pembebasan lahan itu tanggung jawab pemerintah daerah. Pembagian kerja itu tertuang dalam kontrak. Dalam kasus ini, apakah ada kontraknya?” kata Wendra.

Ia berpendapat, kalau dalam kasus yang menjerat Yusafni ini menghina nalar hukum. Karena pelakunya hanya berdiri tunggal.

Baca Juga : Distribusi Dihentikan, Vaksin Corona Moderna Sebabkan Alergi Parah

“Kalau bahasa kasarnya, jika hanya Yusafni yang kena, ini penghinaan pada nalar hukum. Kasus sebesar ini, tersangkanya cuma satu, dan hanya pejabat biasa. Dimana nalar hukumnya? Secara alur, tidak mungkin pelaku korupsi itu tunggal. Mulai dari proses perencanaanya, penganggaranya, hingga pengalihan rekening yang digunakan dalam pelaksanaan proyek ini sangat sensitif. Jadi sangat tidak mungkin dilakukan sendiri tanpa ada keterlibatan yang lain,” pungkas Wendra.

Wendra yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (Luhak) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (FH UMSB) juga menyentil peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terlihat pasif saja selama persidangan. Informasi yang dia dapatkan, JPU agak irit bicara, terutama kepada saksi. Sewaktu kesaksian Suprapto kemarin, nyaris tidak ada pertanyaan yang “menggigit” dari jaksa seputar kebijakan.

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]