Dihapus dari Postur APBD Dana Rajawali “Terkunci”


Kamis, 19 April 2018 - 08:54:16 WIB
Dihapus dari Postur APBD  Dana Rajawali “Terkunci” Ilustasi/Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Mimpi pelajar Sumbar untuk menerima beasiswa yang bersumber dari Dana Rajawali sebesar Rp80 miliar  di tahun 2018 ini sepertinya akan buyar. Dana sebesar itu ternyata sudah dikeluarkan dari postur APBD 2018. Artinya,  dana hibah itu saat ini tidak lagi terletak di rekening Pemprov yang tercatat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dikeluarkannya dana hibah PT Rajawali dari postur APBD tidak dibantah oleh Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat. Padahal, sehari sebelumnya Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim masih optimis dana tersebut bisa cair di tahun 2018 ini.

Baca Juga : Jelang Akhir Pekan, Cuaca Sumbar Mendominasi Cerah Berawan

Saat berbincang dengan Haluan,Rabu (18/4) Hidayat menyebutkan, persoalan ini sudah diketahui DPRD, dimana dana Rajawali tidak lagi masuk dalam postur APBD Sumbar.

"Dulu memang masuk di APBD, karena tidak dibelanjakan jadi silpa dia kan? Silpa itu jadi catatan oleh BPK. Karenanya dikeluarkan dari APBD. Sekarang terletak di kas daerah, DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, sekarang BKUDA, red) telah menyampaikan pada kita uang itu aman dan jumlahnya bertambah setiap tahunnya,"papar Hidayat.

Baca Juga : Mengenal Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Pengusaha Muda yang Dekat dengan UAS

Meski tidak disimpan dalam rekening daerah yang tercatat di APBD, lanjut Hidayat, dari laporan DPKD terhadap pihaknya hal ini tidak jadi masalah.

"Saya tidak tahu persis kapan uang ini dikeluarkan dari APBD, tapi informasi dari dinas terkait itu tidak ada lagi persoalan, BPK juga sudah paham," tegas Hidayat.

Baca Juga : Bupati Pasaman Benny Utama, Sang Mantan Bupati yang Sukses Jadi Bupati Lagi

Mengenai nama rekening yang dipakai Pemprov untuk menyimpan puluhan miliar dana hibah ini, politisi partai Gerindra itu juga mengaku tidak tahu menahu uang disimpan dengan nama rekening apa. Baginya yang penting adalah, OPD terkait sudah menginformasikan uang tersebut aman.

Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Sumbar yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, sesuai PP 58 tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, alur dan postur APBD daerah itu harus jelas atau diatur sejelimet mungkin. Yakninya ada ada pemasukan ada pengeluaran. Dalam hal ini, uang yang ada di APBD tidak bisa dikeluarkan seenaknya saja kemudian nanti kembali dimasukkan ke postur APBD. Ada aturan-aturan tersendiri yang harus dijalankan untuk melakukan ini.

Baca Juga : Masyarakat Nagari Sikucua Barat Dialogkan Hal-hal Penting dengan Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa

"Hanya tiga hal yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan uang dari postur APBD. Pertama, untuk belanja modal, untuk investasi dan penyertaan modal. Di luar itu tidak boleh dilakukan, kalau main keluarkan saja ini sama halnya melanggar aturan," tukasnya.
 

Selain menyalahi aturan, lanjut dia, mengeluarkan puluhan miliar dana dari postur APBD dan meletakkannya di rekening yang tak tercatat di Kemenkeu adalah suatu yang rentan. Hal ini bisa saja disalahgunakan.

"Pihak Kemendagri saat rapat dengan DPRD pernah juga menyampaikan, Pemprov tidak boleh membuka rekening yang tidak terdaftar di APBD. Seluruh rekening Pemprov harus masuk di APBD," ujarnya.

Mengenai ini, dana hibah dari PT. Rajawali telah mengendap di kas daerah sejak Tahun 2009. Dana ini diperuntukkan sebagai beasiswa bagi masyarakat miskin. Awalnya berjumlah Rp50 miliar, sekarang sudah berbunga menjadi Rp80 miliar lebih.

Namun sudah lebih dari 8 tahun, belum sepeser pun dana tersebut disalurkan ke masyarakat.
Sebelumnya, sempat dibentuk Yayasan Minangkabau sebagai pengelola dan
penyalurnya. Namun batal dilakukan karena peraturan perundangan-undangan melarang dana hibah pemerintah dikelola oleh yayasan.

BLUD direncanakan sebagai pengganti yayasan tersebut untuk menyalurkan dana. Namun belum sampai didirikan rencana ini kembali gagal. Hal ini dikarenakan Kemendagri melarang dana ini dikelola dengan BLUD. Salah satu alasannya adalah, pembentukan BLUD tidak diperkenankan karena akan membutuhkan biaya operasional yang besar. Yakni untuk pengadaan gedung sekretariat.

Biaya operasional sekretariat, biaya kegiatan sehari-hari dan biaya untuk aparatur sipil negara (ASN). Juga ada sejumlah upaya lainnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano menyampaikan, gubernur harus berani berdikresi agar dana hibah PT Rajawali yang berjumlah puluhan miliar itu bisa disalurkan.

"Kalau masih berputar-putar seperti ini saya secara pribadi dan sebagai pimpinan DPRD bisa menilai gubernur bersama perangkatnya yang tidak mau menyalurkan dana hibah ini. Jangan sebut lagi DPRD yang tidak berkeinginan, DPRD sudah dari dulu ingin dana segera disalurkan," ucap Arkadius. (h/len)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]