Sidang Maria Feronika, JPU Hadirkan Saksi Ahli Pidana Unand


Jumat, 20 April 2018 - 11:36:39 WIB
Sidang Maria Feronika, JPU Hadirkan Saksi Ahli Pidana Unand Maria Feronika berjalan keluar dari ruang sidang di Pengadilan Tipikor, Padang. (Dok haluan)

PADANG, HARIANHALUAN.COM –  Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas,Prof. Ismansyah mengingatkan penegak hukum dalam penggunaan pasal 55 KUHP dalam menjerat seseorang pelaku pidana. Ia menilai, penafsiran pada pasal tersebut masih menjadi bahan perdebatan pihak terkait.

“Penegak hukum jangan sembarangan menempatkan Pasal 55 KUHP itu. Aspek pidana pasal tersebut yakni orang yang menyuruh dan orang yang melakukan suruhan itu. Keduanya dimintai pertanggungjawaban pidana,” katanya saat dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi anggaran kebersihan rumah dinas dengan terdakwa istri Wako Padang Panjang nonaktif, Maria Feronika dan pengawas kebersihan Richi Lima Saza di PN Tipikor, Padang, Kamis (19/4) kemarin..

Baca Juga : WHO Pusing, Ada Ancaman Baru ke Vaksin Covid

Lebih jauh, Ismansyah memaparkan soal poin yang didebatkan pada pasal tersebut, yakni menggerakkan atau menganjurkan orang lain untuk melakukan kejahatan. Caranya yakni dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, jabatan atau kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan dan memberikan sarana.

“Jika dengan jabatan adalah antara atasan dengan bawahan, kekuasaan yakni martabat yang diakui oleh orang lain memiliki kekuasan. Jadi kalau istri pejabat harus dibuktikan adakah unsur memberikan atau menjanjikan sesuatu, ancaman kekerasan dan lainnya,” terangnya.

Baca Juga : Joe Biden Beri Kepastian Amankan Saudi

Lebih lanjut disampaikannya, jika dikaitkan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pertanggungjawabannya harus dibuktikan dulu. Begitu juga dengan penerapan menganjurkan sesuai Pasal 55 ayat 1 (ke-2) harus dibuktikan aspek yang lima tersebut.

Tidak hanya ahli dari JPU. Penasihat hukum terdakwa Maria Feronika yakni Defika Yufiandra, Desman Ramadhan, Gilang Ramadhan Ashar, Melisa Yolanda, Fadli Alhusaini, Ike Elvia juga menghadirkan dua saksi meringankan yakni Haris Suyata dan Ridho Al Ikhsan. Keduanya merupakan pekerja pada pada rumah dinas walikota itu.

Baca Juga : Panas, 1.000 Massa Pro Junta Militer Turun ke Jalan di Myanmar

Saksi Haris mengatakan bekerja hanya selama kisaran lebih 18 hari sebagai sopir dan mendokumentasikan kegiatan istri walikota pada Juni 2015. Ia mengaku namanya tidak tercantum dalam SK Sekda Padang Panjang tersebut.

"Selama 18 hari itu saya digaji Rp50 ribu setiap harinya. Hanya sekitar 18 hari bekerja di sana. Setelah itu saya pindah bekerja ke balai kota,”kata Haris.

Baca Juga : Astaga! Ada Tanda-tanda Fase Baru Mutasi Covid-19

Sementara saksi Ridho mengaku bekerja awal Ramadhan 2014 yang bertanggung jawab atas kebersihan musala dan pendopo rumah dinas walikota. Atas pekerjaannya itu ia mendapatkan upah Rp1,5 juta per bulan.

“Saya bekerja disana hanya tiga bulan, masuk jam 08.00 WIB dan pulang jam 17.00 WIB. Karena ingin melajutkan kuliah maka saya berhenti,”ucapnya.

Ia mengaku  hanya bulan pertama dan kedua ia menandatangani absensi dan amprah gaji setiap awal bulanya. Akan tetapi bulan ketiga hanya diserahkan pengawas rumah dinas Richi Lima Sazha.

Sebelumnya, dalam dakwaan disebutkan, kasus ini berawal sejak awal 2014 lalu, di mana Sekretariat Daerah (Setda) Kota Padangpanjang memperoleh anggaran Rp360 juta. Uang tersebut lalu digunakan untuk membayar upah 12 pekerja dengan masing-masing pekerja memperoleh upah Rp45 ribu per hari.

Kemudian pada Maret 2014, dilakukan penggantian penjabat pengawas kebersihan rumdis walikota dan wakil walikota Padangpanjang, yang sebelumnya dijabat saksi Zulherman, dan digantikan oleh Rhici Lima Saza. Dalam pekerjaannya, pengawas bertanggungjawab mengelola absensi serta nama-nama petugas kebersihan, dan membawa daftar tersebut ke bendahara untuk pencairan gaji.

Berdasarkan daftar, terdapat beberapa nama pekerja dalam daftar hadir Maret hingga Desember 2014, yang tidak pernah bekerja di rumah dinas tersebut. Nama-nama itu antara lain, Nofrita, Febri Yanti, dan Nurhayati. Selain itu, juga terdapat nama-nama pekerja yang telah berhenti, tetapi gajinya tetap dicairkan oleh Rhici Lima Saza, yaitu atas nama Suhendrik, Hendri, Amel Zola, dan Esi Widiyani.

Pencairan gaji atas nama fiktif dan nama-nama yang telah berhenti tersebut dilakukan terdakwa Richi atas permintaan terdakwa Maria Feronika. Tindakan itu lebih dulu diawali dengan memasukkan nama-nama tersebut oleh Maria dengan meminta fotocopy KTPkepada yang bersangkutan.

Setiap bulanya, nama-nama pekerja fiktif dan yang berhenti tersebut seharusnya disampaikan oleh Rhici kepada bendara, dan melaporkan hal tersebutkepada Sekretaris Daerah Padangpanjang. Namun, informasi perihal nama-nama pekerja yang berhenti hanya diberitahukan Richi kepada Maria.

Tidak hanya itu, untuk pekerja yang setiap bulannya menerima gaji, juga dilakukan pemotongan oleh terdakwa Maria dengan berbagai alasan. Sehingga setiap pekerja menerima gaji dalam jumlah yang berbeda-beda.

Selanjutnya, pada 2015 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang memperoleh anggaran senilai Rp540 juta. Di mana uang tersebut digunakan untuk membayar upah 12 pekerja yang masing-masing menerima upah Rp75 ribu perhari, dengan sistempembayaran gaji yang sama dengan sistem pada 2014. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, juncto UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (h/mg-hen)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 27 Februari 2021 - 11:23:47 WIB

    WHO Pusing, Ada Ancaman Baru ke Vaksin Covid

    WHO Pusing, Ada Ancaman Baru ke Vaksin Covid Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tengah 'pusing'. Ini terkait pasokan vakin corona (Covid-19) yang adil ke seluruh dunia..
  • Jumat, 26 Februari 2021 - 14:51:11 WIB

    Joe Biden Beri Kepastian Amankan Saudi

    Joe Biden Beri Kepastian Amankan Saudi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden melakukan pembicaraan dengan Raja Arab Saudi Salman pada Kamis (25/2). Dalam percakapan perdana sejak Biden resmi menjadi pemimpin negara adidaya itu, ia menekankan komitmen AS untuk me.
  • Kamis, 25 Februari 2021 - 16:58:20 WIB

    Panas, 1.000 Massa Pro Junta Militer Turun ke Jalan di Myanmar

    Panas, 1.000 Massa Pro Junta Militer Turun ke Jalan di Myanmar Situasi Myanmar makin tak kondusif. Pendukung dan penentang militer bentrok di jalan-jalan kota Yangon, Kamis (25/2/2021)..
  • Kamis, 25 Februari 2021 - 14:41:04 WIB

    Astaga! Ada Tanda-tanda Fase Baru Mutasi Covid-19

    Astaga! Ada Tanda-tanda Fase Baru Mutasi Covid-19 Baru-baru ini sebuah penelitian di California melaporkan telah menemukan sampel dua varian virus Covid-19 yang bergabung menjadi versi virus corona. Mereka bermutasi, memicu peringatan bahwa pandemi mungkin memasuki fase baru.
  • Kamis, 25 Februari 2021 - 12:27:37 WIB

    Akan Rilis, Laporan Intelijen AS Sebut MBS Setujui Pembunuhan Khashoggi

    Akan Rilis, Laporan Intelijen AS Sebut MBS Setujui Pembunuhan Khashoggi Laporan intelijen Amerika Serikat (AS) soal pembunuhan jurnalis kawakan Arab Saudi, Jamal Khashoggi, yang akan segera dirilis, menyebutkan bahwa Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman atau MBS menyetujui pembunuhan.
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]