TERANGKUM DI LHP TAHUN 2017

Miliaran APBD Sumbar Disalahgunakan


Jumat, 20 April 2018 - 11:38:38 WIB
Miliaran APBD Sumbar Disalahgunakan Ilustasi.NET

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Kelebihan pembayaran tunjangan pegawai senilai Rp815 juta di Pemprov Sumbar jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pembayaran tunjangan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski ada beberapa temuan penyimpangan keuangan, BPK tetap memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov Sumbar.

Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 yang diserahkan BPK ke Pemprov dan DPRD Sumbar melalui rapat paripurna DPRD Sumbar, Kamis (19/4). Dalam penyerahan, anggota  BPK RI, Isma Yatun menegaskan, Opini WTP bukan berarti Sumbar bersih dari praktik penyimpangan anggaran.

Baca Juga : Dengarkan Aspirasi Masyarakat Kudu Gantiang Barat Padang Pariaman, Leonardy Harmainy: Ancaman Hama Harus Dicarikan Jalan Keluarnya

“WTP yang berhasil diraih oleh Pemprov selama enam tahun belakangan secara berturut-turut bukan berarti menunjukkan tidak ada permasalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan yang keluar dari ketentuan perundang-undangan, jelas dia, hal itu akan diungkapkan dalam LHP yang diserahkan ke pemerintah daerah,” terang Isma Yatun.

 Untuk LHP Pemprov tahun 2017, menurut dia, BPK mencatat adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp815,63 juta yang digunakan untuk tunjangan pegawai yang berada pada 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  Kemudian terdapat juga kelebihan pembayaran sebesar Rp502,6 juta.

Baca Juga : Pekan Pertama Jadi Bupati Pasaman, Benny Utama Kebut Pembangunan 

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]