Kritikan DPRD Sumbar, Sebatas MoU, Kunker Luar Negeri Gubernur Sumbar Sia-sia


Selasa, 24 April 2018 - 15:59:21 WIB
Kritikan DPRD Sumbar, Sebatas MoU, Kunker Luar Negeri Gubernur Sumbar Sia-sia Grafis (Ade)

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Kalangan DPRD Sumbar mempertanyakan seringnya perjalanan dinas yang dilakukan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno ke luar negeri. DPRD berpandangan, jika tak ada dampak yang signifikan yang ditimbulkan, gubernur sebaiknya tidak usah terlalu sering pelesiran ke negara orang. Sebab itu hanya akan menghabiskan uang rakyat.

"Saya lihat frekuensi kunjungan gubernur dengan hasilnya tidak signifikan. Siapa investor asing yang telah berinvestasi di Sumbar atau di Kota Padang misalnya, hampir tidak ada. Kalau hanya sekadar MoU tapi tidak ada realisasinya. Sama saja dengan bohong," ucap anggota Komisi V DPRD Sumbar, Apris, saat berbincang dengan Haluan, Senin (23/4).

Baca Juga : Tabrakan dengan Mobil, Seorang Pengendara Motor Tewas

Disebut Apris, indikator hasil kunjungan kerja gubernur ke luar negeri harus dibuktikan dengan masuknya investor asing ke Sumbar. sejauh ini, Apris melihat tidak diketahui betul hasil konkrit kunjungan gubernur ke luar negeri. Dia menyarankan setiap pulang pelesiran dari negara orang, gubernur menginformasikan ke publik apa hasil kunjungannya tersebut. Hal ini menurut dia untuk menghindari masyarakat menjadi bertanya-tanya, atau mencegah adanya gunjingan.

"Setahu saya memang tidak terlalu tampak hasilnya. Tapi bisa dijelaskan oleh gubernur, saya sendiri dari Fraksi Nasdem saat penyampaian pertanggungjawaban APBD yang diagendakan tidak lama lagi akan mempertanyakan ini," tegas Apris.

Baca Juga : Remaja 11 Tahun Hanyut Terbawa Arus saat Mandi-mandi di Pantai Padang

Selain untuk membawa investor datang ke Sumbar, lanjut dia, kunjungan ke luar negeri bisa juga dimanfaatkan sebagai ajang studi banding. Umpamanya untuk mengambil contoh bagaimana penataan kota, fasilitas umum, dan pelayanan publik yang ada di luar negeri.

Ia menuturkan, jika melihat ke luar negeri, penataan kota di luar sana bisa dibilang sudah cukup bagus. Sumbar bisa juga mengambil contoh tentang ini melalui kunjungan gubernur. Tapi nyatanya untuk hal ini ia juga melihat juga tidak ada dilaksanakan di Sumbar. Disebut Apris, penataan kota-kota di Sumbar terlihat masih buruk.  "Untuk di Padang saja, bisa dilihat masih banyak jalan-jalan yang tak memiliki trotoar. Salah satunya antara Jalan Alai dan Bypass, di sana ramai sekali tapi tak ada trotoarnya," ujar Apris.

Baca Juga : Pasca Gempa 5,8 Magnitudo, Warga Peipei Siberut Barat Daya Mengungsi

Sementara itu, anggota DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman mengatakan, terlalu seringnya gubernur keluar negeri selama periode pertama dan kedua masa jabatannya sebenarnya sah-sah saja.

Namun demikian setiap penggunaan APBD yang dipakai untuk perjalanan ke luar negeri itu harus dipertanggungjawabkan. Apakah ada out putnya untuk Sumbar atau tidak. "Bicara soal investasi, kita kan sama-sama tahu sampai hari ini belum ada investasi yang berpengaruh signifikan untuk perekonomian Sumbar. Maka dari itu ke depan akan kita tagih hasil kunjungan ke luar negeri itu," ujar Albert.

Baca Juga : Ini Penjelasan BMKG Terkait Gempa 5,8 SR Mentawai

Untuk menggaet investasi, Albert sendiri berpandangan gubernur sebenarnya tak harus ke luar negeri tiap sebentar. Dengan kemajuan dunia teknologi sekarang, Sumbar bisa juga meminta bantuan pada perwakilan RI  di luar untuk mengundang pengusaha dari luar negeri tersebut untuk datang. Dengan demikian anggaran juga bisa lebih hemat.

"Kan lebih bagus seperti itu, dengan mengundang pengusaha luar ke sini selain gubernur tak perlu ke luar negeri para pengusaha yang datang itu bisa juga melihat secara langsung potensi Sumbar sehingga mereka mau berinvetasi. Itu saya rasa lebih efektif dari pada tiap sebentar ke luar menghabiskan dana APBD," pungkas Ketua Fraksi PDIP, PKB dan PBB DPRD Sumbar tersebut.

Sekali lagi Albert mengingatkan, silahkan gubernur keluar negeri karena sebagai kepala daerah gubernur punya hak untuk itu, namun demikian dari pihaknya sendiri Fraksi PDIP,  dipastikan akan menagih pertanggungjawaban penggunaaan uang rakyat yang dipakai oleh gubernur ke luar negeri tersebut.

Di lain pihak Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat berpandangan harus ada evaluasi dari setiap kunjungan gubernur ke luar negeri.

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]