Jadi Temuan BPK, Dosen Unand Ramai-ramai Kembalikan Uang Negara


Sabtu, 21 April 2018 - 18:54:46 WIB
Jadi Temuan BPK, Dosen Unand Ramai-ramai Kembalikan Uang Negara Ilustasi/Haluan

Ketika disinggung soal temuan BPK, Werry memastikan saat ini masalahnya sudah tuntas.

“Masalahnya sudah tuntas saat ini. Kalau pun ada permasalahan lagi ada baiknya ditanya langsung ke rektor yang sekarang. Saya tidak berkompeten menjelaskannya,” papar Werry yang selain jadi guru besar di Unand juga ditunjuk jadi Komisaris PT Semen Padang, Minggu (22/4) malam.

Baca Juga : Operasi Keselamatan Digelar Selama 14 Hari

Sayangnya, Rektor Unand saat ini, Prof Tafdil Husni enggan merespon permintaan wawancara Haluan, baik via WhatsApp, telefon atau pertemuan langsung. Belasan panggilan tidak dijawab, pesan WhatsApp yang dikirim juga tidak direson. Pejabat Humas Unand, Yusrizalyang berhasil dikonfirmasi memilih untuk tidak berkomentar dan mengaku tidak mengetahui permasalahan ini.

“Maaf saya tidak tahu permasalahannya,” ungkap Yusrizal singkat ketika dihubungi, Minggu (22/4) malam.

Baca Juga : Kampung Bahari Nusantara Diresmikan Danlanal Ranai

Bisa ke Ranah Hukum

Aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (KMS SB) Oktavianus Rizwa, jika merupakan temuan BPK, persoalan ini bisa masuk ke ranah hukum.

Baca Juga : Masyarakat Diminta Beri Tanggapan, Pansel Umumkan 6 Calon Sekda

“Berbeda kalau jadi temuan Inspektorat, yang jika dikembalikan uangnya, persoalan selesai. Jika temuan BPK lain lagi, walau sudah dikembalikan, proses hukum tetap bisa jalan,” terang Oktavianus.

Dalam hal ini, dituturkan Oktavianus, pihak Unand harus melakukan konfirmasi dan mengumumkan ke publik, anggaran mana saja yang bermasalah, dan darimana asalnya.

Baca Juga : Razia Jelang Ramadhan, Lima Kafe Kedapatan Jual Miras Ilegal

“Kalau itu uang THR perlu dijelaskan uangnya darimana karena khusus untuk PNS, termasuk dosen yang berstatus PNS tidak dikenal adanya THR. Namanya gaji 13. Itu langsung masuk ke rekening dosennya. Asal uang tersebut darimana, itu yang mesti dijelaskan,” papar Oktavianus.

Senada, praktisi hukum lainnya, Ardyan SH MH, karena ini temuan dari BPK yang sudah diberikan pertanggungjawaban oleh undang-undang untuk melakukan audit, tidak ada institusi yang bisa menolak hasil temuan tersebut.

“Walaupun nantinya masih akan terbuka ruang untuk melakukan klarifikasi atas temuan BPK tersebut, tapi semuanya mesti dijalankan. Jika tidak tentunya akan berdampak hukum," katanya. (h/mg-mal)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]