KMSS KAWAL KASUS SPJ FIKTIF

'Selidiki Sumber Dana Kampanye Irwan Prayitno'


Senin, 30 April 2018 - 14:14:52 WIB
'Selidiki Sumber Dana Kampanye Irwan Prayitno' Irwan Prayitno

Nyanyian terdakwa SPj fiktif terkait pemberian dana untuk biaya baliho pasangan Irwan Prayitno – Nasrul Abit (IP-NA) senilai Rp500 juta mesti didalami penegak hukum. Sumber dana kampanye pasangan calon yang kini duduk sebagai pimpinan Sumbar, itu harusnya ditelusuri.

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Penelusuran sumber dana kampanye, menurut Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari penting dilakukan.

Walau pernyataan Yusafni soal aliran dana untuk kepentingan IP tidak disampaikan dalam persidangan, tetap saja pernyataan itu dapat menjadi bukti permulaan melakukan penyelidikan lebih jauh.

“Artinya, jaksa seharusnya menempatkannya sebagai langkah awal penyelidikan baru. Soal itu benar atau tidak, butuh penyelidikan lebih lanjut. Sebagai bukti permulaan, itu tidak harus di dalam atau di luar persidangan. Sedangkan soal benar atau tidaknya itu, nanti diungkap dalam persidangan yang lain. Jika tahapnya memang terbukti di penyelidikan dan penyidikan,” katanya lagi.

Selain itu, Feri menilai tindak lanjut atas pengakuan Yusafni kepada jaksa usai persidangan itu perlu dilakukan agar Yusafni tidak terkesan menarik-narik nama gubernur dalam pusaran SPj Fiktif.

Oleh karena itu, ia menilai penegak hukum perlu menyelidiki sumber dana kampanye gubernur. Seharusnya, seluruh sumber pendanaan dilengkapi bukti yang jelas.

 “Tapi jika ditemukan baliho tanpa sumber pendanaan jelas, maka pernyataan Yusafni menjadi masuk akal. Tentu IP harus menyiapkan bukti-bukti juga, bahwa tim suksesnya clean and clear. Sumber dana kampanye mesti diselidiki,” tukasnya.

Proses peradilan terhadap Yusafni sangat menentukan kelangsungan jilid-jilid berikut kasus ini. Selain menyebut dana juga mengalir untuk mencetak baliho calon gubernur Irwan Prayitno, Yusafni juga mengungkapkan pemberian dana ke calon lain, yakninya mantan Wagub Sumbar, Muslim Kasim (almarhum) senilai Rp7,5 miliar.

“Keberanian penegak hukum diuji dengan penyataan Yusafni ini. Pengakuan gubernur melalui media yang kami baca, bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa, itu sikap yang wajar, tapi tak lantas mengindikasikan bahwa Yusafni tidak benar (berbohong). Lagi pula, kan disebut melalui orang lain dana itu diberikan, artinya gubernur tidak terima langsung,” kata Feri.

Terpisah, Pengamat Hukum dan Koordinator Forum Peduli Sumbar Oktavianuz Rizwa ikut mengamini, bahwa tidak ada persoalan dalam posisi hukum dan upaya pengungkapan kasus korupsi, yang terkait dengan kapan dan dimana disebutkan nama seseorang dan besaran yang mungkin diterima dalam suau praktik korupsi.

"Sekarang ini menjadi tugas dari penyidik. Bagaimana penyidik bisa menggali keterangan dari yang disampaikan Yusafni. Apakah itu benar atau tidak. Jadi, semua tergantung keterampilan penyidik dalam mengembangkan pengakuan Yusafni itu," ujarnya.

Di sisi lain, pengakuan Yusafni soal aliran dana dalam jumlah besar kepada Muslim Kasim (Almarhum), Yohanes (Almarhum), dan Austin (Almarhum), pengajar FH Unand lainnya Beni Kharisma Ar-rasuli menyebutkan, status hukum terhadap orang yang sudah meninggal sudah terhenti. Namun, masih bisa dilakukan penyitaan aset jika memang terbukti menerima aliran tersebut.

“Kasus pidana kan tidak bisa diwariskan. Jika memang ia dapat dibuktikan, maka bisa saja berlaku hukum penyitaan aset dari aliran korupsi tersebut," terang Beni.

Jaksa Dinilai Bersikap Janggal

Di sisi lain, Aktivis Anti Korupsi Indonesia Donal Fariz merasa ada kejanggalan saat JPU menanyakan kembali nama-nama penerima aliran dana di luar persidangan kepada terdakwa. Kejanggalan ini karena disebutnya nama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan nama lainnya yang terlibat dalam kasus SPj fiktif usai persidangan ditutup hakim.

"Harusnya JPU menanyakan hal itu dalam persidangan, sehingga bernilai sebagai alat bukti. Ini akan menjadi aneh karena jaksa tidak bertanya di dalam sidang, kenapa di luar sidang,” kata Donal.

Padahal, kata Donal lagi, jika jaksa bertanya soal nama-nama lain di dalam persidangan, dan dijawab oleh terdakwa saat itu juga, maka jawaban tersebut dapat menjadi dasar yang kuat bagi penyidik untuk menelusuri dan mendalami lebih lanjut kesaksian tersebut.

“Keterangan itu perlu dikembangkan untuk diuji kebenarannya agar penegak hukum dapat melakukan langkah hukum lanjutan. Jumlahnya berapa dan siapa saksinya saat memberikan dana, itu merupakan jenis-jenis informasi yg perlu dikejar," ungkap Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

KMSS Akan Ekspose Telaahan

Melalui pesan singkat, Direktur Lembaga Anti Korupsi Integritas Arif Paderi mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar (KMSS) yang sejak awal bergulirnya kasus SPj Fiktif terus memberi pandangan dan fokus mengawal perkara ini memastikan, dalam waktu dekat KMSS bekerja sama dengan Pusako Unand akan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan hasil telaahan sementara atas perjalanan kasus SPj Fiktif. 

“Dari sisi hukumnya nanti KMSS akan coba menguraikan. Kami sedang koordinasi dengan teman-teman di Pusako,” kata Arif.

Mengenai keterangan Yusafni dalam pemeriksaan sebagai terdakwa, yang sebagian informasi disebutkan setelah sidang ditutup, Arif sendiri menilai APH harus mendalami setiap keterangan tersebut, baik di persidangan mau pun di luar persidangan.

“Yusafni adalah aktor kunci dari aliran dana korupsi itu. Maka keterangannya pasti bernilai. Mengenai valid atau tidak, tinggal menghubungkan dengan bukti dan saksi-saksi lain,” pungkas Arif. 
Titik Krusial





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM